Sejumlah
laporan
media
menyebutkan
beberapa
proyek
kesehatan
global
yang
kontraknya
didanai
Amerika
Serikat
yang
tiba-tiba
dihentikan
pada
minggu
lalu
telah
menerima
surat
yang
membatalkan
keputusan
tersebut.
Pembatalan
tersebut
terjadi
setelah
pemerintahan
Presiden
Donald
Trump
membatalkan
sekitar
90%
kontrak
yang
didanai
oleh
Badan
Pembangunan
Internasional
AS
(USAID)
dan
Departemen
Luar
Negeri
AS
Anggota
kongres
dari
Partai
Demokrat,
bersama
dengan
beberapa
anggota
dari
Partai
Republik
dan
kelompok-kelompok
hak
asasi
manusia,
telah
mengkritik
tajam
upaya
Trump
untuk
menghentikan
upaya
kemanusiaan
yang
didanai
pemerintah
federal
Amerika
di
seluruh
dunia.
Michael
Adekunle
Charles,
kepala
eksekutif
di
organisasi
RBM
Partnership
to
End
Malaria,
mengatakan
surat
kepada
organisasinya
yang
membatalkan
keputusan
tersebut
tiba
pada
Rabu
(5/3)
malam.
“Saya
pikir
itu
kabar
baik.
Kita
perlu
menunggu
dalam
beberapa
hari
mendatang
untuk
mendapatkan
panduan
tambahan,”
katanya
kepada
kantor
berita
Reuters.
“Prioritas
kami
adalah
menyelamatkan
nyawa,
jadi
semakin
cepat
kita
dapat
mulai
menyelamatkan
nyawa,
semakin
baik.”
Program
lain
yang
menerima
sejumlah
dana
dari
AS
untuk
menangani
tuberkulosis
dan
HIV/AIDS
juga
mengalami
pembatalan
pemotongan
dana.
Namun,
ketidakpastian
tetap
menghantui.
“Kedengarannya
bagus,
tetapi
kami
tidak
dapat
menarik
uang,”
kata
Dr.
Lucica
Ditiu,
direktur
eksekutif
Stop
TB
Partnership,
kepada
Reuters.
“Kami
tidak
memiliki
kejelasan.”
Seorang
juru
bicara
Departemen
Luar
Negeri
AS
mengatakan
bahwa
pemerintahan
Trump
telah
berupaya
meninjau
setiap
dolar
yang
dibelanjakan
“untuk
memastikan
sumber
daya
pembayar
pajak
digunakan
untuk
membuat
Amerika
lebih
aman,
lebih
kuat,
dan
lebih
sejahtera.”
Trump
memerintahkan
penghentian
sementara
selama
90
hari
atas
semua
bantuan
luar
negeri
AS
pada
hari
pertamanya
kembali
ke
Gedung
Putih.
Perintah
berhenti
bekerja
berikutnya
telah
menghentikan
operasi
USAID
di
seluruh
dunia.
Sebagian
besar
staf
USAID
juga
telah
diberhentikan
sementara
atau
dipecat.
Pada
hari
Rabu
(5/3),
Mahkamah
Agung
AS
menguatkan
perintah
darurat
pengadilan
yang
lebih
rendah
bagi
pemerintah
untuk
segera
mencairkan
dana
kepada
para
kontraktor
dan
penerima
hibah
dari
USAID
dan
Departemen
Luar
Negeri.
Dana
tersebut
akan
mencakup
hampir
US$2
miliar
untuk
pekerjaan
yang
telah
dilakukan
oleh
organisasi-organisasi
bersangkutan.
Sementara
itu,
kontraktor
dan
penerima
hibah
yang
menggugat
pemerintah
AS
meminta
hakim
distrik
Amir
Ali
untuk
menetapkan
batas
waktu
yang
baru
pada
Senin
untuk
menyalurkan
dana
bagi
pekerjaan
mereka
yang
telah
selesai.
Tenggat
tersebut
tidak
berlaku
bagi
keseluruhan
dana
$2
miliar
itu.
Kontraktor
dan
penerima
hibah
juga
meminta
pengembalian
sebagian
besar
dari
kontrak
bantuan
asing
dan
hibah,
yang
diputus
oleh
pemerintahan
Trump
pada
bulan
lalu,
di
saat
gugatan
tetap
berjalan.
Pemerintah
mengatakan “semua
pembayaran
yang
sah”
yang
harus
dibayarkan
kepada
penggugat
akan
diselesaikan “dalam
beberapa
hari,”
dan
tidak
lebih
dari
10
hari,
namun
pembayaran
luar
negeri
untuk
pihak
lain
yang
tidak
tercatat
dalam
gugatan
tidak
dapat
ditindaklanjuti.
Sejumlah
penggugat
mengatakan
jika
mereka
tidak
dibayar
secepatnya,
mereka
terancam
tutup.
[lt/rs]
Sejumlah
informasi
dalam
laporan
ini
berasal
dari
Reuters
and
The
Associated
Press.