Jakarta
(ANTARA)
–
Presiden
Korea
Selatan,
Yoon
Suk-yeol,
resmi
ditangkap
pada
Rabu,
(15/1)
di
kediamannya
di
Seoul
oleh
Kantor
Investigasi
Korupsi
Korea
(CIO).
Penangkapan
ini
mencatatkan
sejarah
sebagai
pertama
kalinya
seorang
presiden
aktif
di
Korea
Selatan
ditangkap
oleh
aparat
penegak
hukum.
Sebelumnya,
pada
3
Januari,
upaya
penangkapan
Yoon
gagal
karena
intervensi
Pasukan
Pengamanan
Presiden
(Paspampres),
yang
membentuk
barikade
untuk
menggagalkan
penangkapan
tersebut.
Penangkapan
ini
merupakan
puncak
dari
serangkaian
peristiwa
yang
dimulai
pada
3
Desember
2024.
Pada
tanggal
tersebut,
Yoon
mengumumkan
pemberlakuan
darurat
militer
untuk
meredakan
ketegangan
politik
yang
meningkat.
Langkah
ini
menyebabkan
kekacauan
politik
selama
enam
jam
dan
mempengaruhi
kepercayaan
publik
terhadap
pemerintah.
Keputusan
untuk
memberlakukan
darurat
militer
segera
ditentang
oleh
parlemen
yang
didominasi
oleh
suara
oposisi.
Setelah
kejadian
tersebut,
Yoon
menghadapi
kritik
tajam
dan
ancaman
pemakzulan
atas
tindakannya
yang
dianggap
melanggar
konstitusi.
Baca
juga:
MK
Korsel
berjanji
lakukan
persidangan
adil
atas
kasus
pemakzulan
Yoon
Sejarah
singkat
catatan
hitam
skandal
politik
Presiden
Korsel
Sejarah
politik
Korea
Selatan
mencatat
beberapa
presiden
yang
terlibat
dalam
skandal
politik
yang
mengguncang
negara
tersebut.
Salah
satu
yang
paling
mencolok
adalah
Presiden
Park
Geun-hye,
yang
pada
tahun
2016
terlibat
dalam
skandal
korupsi
besar
yang
melibatkan
teman
dekatnya,
Choi
Soon-sil.
Skandal
ini
memicu
protes
massal
dan
akhirnya
mengarah
pada
pemakzulan
Park
pada
9
Desember
2016.
Setelah
pemakzulan
Park,
pada
tahun
2022,
Yoon
Suk-yeol
terpilih
sebagai
presiden
Korea
Selatan.
Namun,
masa
jabatannya
tidak
berlangsung
lama
tanpa
kontroversi.
Pada
Desember
2024,
Yoon
mengumumkan
pemberlakuan
darurat
militer
yang
memicu
krisis
politik
dan
protes
massal.
Langkah
ini
dianggap
sebagai
upaya
untuk
mempertahankan
kekuasaannya
di
tengah
tekanan
politik.
Keputusan
Yoon
untuk
memberlakukan
darurat
militer
pada
Desember
2024
memicu
reaksi
keras
dari
berbagai
pihak.
Parlemen
yang
didominasi
oleh
oposisi
segera
menolak
keputusan
tersebut,
dan
Yoon
akhirnya
mencabutnya
setelah
enam
jam.
Meskipun
demikian,
langkah
ini
menambah
daftar
panjang
kontroversi
yang
melibatkan
presiden
Korea
Selatan
dalam
beberapa
tahun
terakhir.
Skandal
yang
melibatkan
Park
dan
Yoon
menggambarkan
tantangan
besar
dalam
mempertahankan
integritas
serta
kepercayaan
publik
terhadap
pemimpin
negara.
Kedua
kasus
ini
menyoroti
pentingnya
transparansi,
akuntabilitas,
dan
pemisahan
kekuasaan
dalam
sistem
politik
Korea
Selatan.
Dengan
demikian,
berikut
ini
adalah
daftar
Presiden
Korea
Selatan
yang
tercatat
memiliki
catatan
hitam
skandal
politik,
berdasarkan
berbagai
sumber
resmi.
Baca
juga:
Kepala
Keamanan
Presiden
Korsel
larang
bentrokan
saat
menangkap
Yoon
Daftar
catatan
hitam
skandal
politik
Presiden
Korsel
Chun
Doo-hwan
dan
Roh
Tae-woo
Chun
Doo-hwan
dan
Roh
Tae-woo
merupakan
dua
presiden
Korea
Selatan
yang
berasal
dari
kalangan
militer,
mengakhiri
masa
jabatan
mereka
dengan
kontroversi
besar
yang
mengguncang
sejarah
negara
tersebut.
Chun
dijatuhi
hukuman
mati
atas
keterlibatannya
dalam
pembunuhan
massal
di
Gwangju
pada
1980.
Namun,
hukuman
tersebut
kemudian
dikurangi
menjadi
penjara
seumur
hidup.
Sementara
itu,
Roh
yang
menggantikan
Chun
sebagai
presiden,
juga
terjerat
dalam
skandal
besar.
Ia
dijatuhi
hukuman
17
tahun
penjara
terkait
dengan
perannya
dalam
kudeta
militer
dan
kasus
korupsi.
Kasus
ini
menambah
gelap
catatan
sejarah
kepemimpinan
mereka.
Meskipun
keduanya
menjalani
hukuman,
mereka
akhirnya
dibebaskan
setelah
menerima
amnesti.
Pembebasan
mereka
setelah
hukuman
yang
relatif
singkat
mengakhiri
era
kepemimpinan
yang
penuh
kontroversi
dan
menyisakan
banyak
pertanyaan
besar
tentang
warisan
mereka.
Baca
juga:
Majelis
Nasional
Korsel
ajukan
pemungutan
suara
ulang
RUU
untuk
Yoon
Lee
Myung-bak
dan
Roh
Moo-hyun
Lee
Myung-bak,
yang
menjabat
sebagai
Presiden
Korea
Selatan
dari
2008
hingga
2013,
terjerat
kasus
korupsi
pada
2018.
Ia
dijatuhi
hukuman
15
tahun
penjara
setelah
terbukti
menerima
suap
dari
perusahaan
besar,
Samsung.
Namun,
pada
2022,
Presiden
Yoon
Suk
Yeol
memberikan
amnesti
kepadanya,
yang
mengubah
nasibnya.
Di
sisi
lain,
mantan
Presiden
Roh
Moo-hyun,
yang
memimpin
Korea
Selatan
antara
2003
hingga
2008,
menghadapi
tragedi
besar
pada
Mei
2009.
Setelah
terlibat
dalam
skandal
suap,
ia
memilih
untuk
mengakhiri
hidupnya.
Kedua
kasus
ini
mencerminkan
tantangan
yang
dihadapi
oleh
para
pemimpin
Korea
Selatan
dalam
menjaga
integritas
mereka.
Keputusan-keputusan
tersebut
meninggalkan
dampak
besar
bagi
sejarah
politik
negara
ini.
Park
Geun-hye
Park
Geun-hye,
yang
menjadi
presiden
wanita
pertama
di
Korea
Selatan,
menghadapi
pemakzulan
pada
Desember
2016
akibat
keterlibatannya
dalam
skandal
korupsi
besar.
Pada
Maret
2017,
Mahkamah
Konstitusi
menguatkan
keputusan
pemakzulan
tersebut
setelah
Park
terbukti
menerima
suap
dari
konglomerat
besar,
termasuk
Samsung.
Selain
itu,
ia
juga
terbukti
menyalahgunakan
kekuasaan
dengan
membocorkan
dokumen
rahasia
dan
memberhentikan
pejabat
yang
berseberangan
dengan
kebijakannya.
Skandal
ini
mengguncang
dunia
politik
Korea
Selatan
dan
membuat
masa
kepemimpinan
Park
berakhir
dengan
penuh
kontroversi.
Baca
juga:
Jepang
dan
Korsel
sepakat
tingkatkan
kerja
sama
dengan
Amerika
Serikat
Pada
2021,
Park
dijatuhi
hukuman
20
tahun
penjara
sebagai
hasil
dari
proses
hukum
yang
panjang.
Namun,
meskipun
divonis
demikian,
ia
akhirnya
dibebaskan
berkat
amnesti
yang
diberikan
padanya
pada
akhir
tahun
yang
sama.
Amnesti
yang
diterima
Park
menandai
akhir
dari
kisah
hukum
yang
panjang,
namun
juga
meninggalkan
banyak
pertanyaan
tentang
keadilan
dan
transparansi
dalam
pemerintahan.
Yoon
Suk-yeol
Pada
3
Desember
2024,
Yoon
Suk-yeol
mengeluarkan
dekrit
darurat
militer
dengan
alasan
menghadapi
ancaman
dari
Korea
Utara.
Namun,
langkah
kontroversial
ini
justru
memicu
gejolak
politik
yang
hebat
dan
kritik
tajam
dari
berbagai
pihak.
Yoon
menuduh
oposisi
terlibat
dengan “kekuatan
anti-negara”
tanpa
bukti
yang
jelas,
yang
semakin
memperburuk
situasi.
Keputusan
Yoon
untuk
menerapkan
darurat
militer
membuat
ratusan
ribu
warga
turun
ke
jalan
menuntut
pemakzulan,
mencerminkan
ketidakpuasan
yang
meluas.
Hanya
enam
jam
setelah
dekrit
tersebut
dikeluarkan,
parlemen
bertindak
cepat
dengan
membatalkan
keputusan
tersebut.
Pada
14
Desember
2024,
pemakzulan
Yoon
pun
disahkan
oleh
parlemen.
Pada
15
Januari
2025,
Yoon
Suk-yeol
akhirnya
ditangkap,
menandai
berakhirnya
salah
satu
masa
kepemimpinan
paling
penuh
kontroversi
dalam
sejarah
Korea
Selatan.
Pemakzulan
dan
penangkapannya
mencerminkan
ketegangan
politik
yang
mencapai
puncak
kepemerintahannya.
Baca
juga:
Pengadilan
Korsel
gelar
sidang
perdana
pemakzulan
Presiden
Yoon
Baca
juga:
Intelijen
Korsel
harap
Trump
dapat
bujuk
Korut
untuk
denuklirisasi
Pewarta:
M.
Hilal
Eka
Saputra
Harahap
Editor:
Suryanto
Copyright
©
ANTARA
2025