Phnom
Penh
(ANTARA)
–
Pada
Konferensi
Bandung
atau
Konferensi
Tingkat
Tinggi
Asia-Afrika
(KAA)
tahun
1955,
dia
menyatakan
Kamboja
akan
tetap
netral
dan
tidak
akan
pernah
digunakan
sebagai
pangkalan
untuk
agresi
asing.
Sikap
ini
memicu
reaksi
keras
dari
Amerika
Serikat
(AS).
Pada
Maret
1970,
kelompok
Lon
Nol-Sirik
Matak
melancarkan
kudeta
dengan
dukungan
dari
AS.
Sihanouk
dipaksa
mengasingkan
diri
ke
Beijing,
yang
kemudian
mendirikan
Front
Persatuan
Nasional
Kamboja
dan
menjabat
sebagai
ketuanya.
“Imperialisme
Amerika
dan
anjing-anjing
peliharaannya
membuat
saya
dan
rekan-rekan
saya
terasing.
Kami
harus
berjuang
agar
bisa
kembali
ke
tanah
air
tercinta
kami
dengan
kepala
tegak,”
ungkapnya.
Selama
Perang
Kamboja
yang
berlangsung
dari
1970-an
hingga
1980-an,
Sihanouk
berada
di
pengasingannya
di
China
untuk
waktu
yang
lama,
memimpin
rakyat
Kamboja
dalam
perjuangan
mereka
melawan
agresi
asing
dan
menjaga
kemerdekaan
serta
kedaulatan
nasional.
Pada
akhir
1980-an
dan
awal
1990-an,
dengan
berakhirnya
perang
domestik
dan
penarikan
pasukan
asing,
situasi
di
Kamboja
mulai
stabil.
Komunitas
internasional
kembali
berpaling
kepada
Sihanouk
untuk
menyatukan
faksi-faksi
di
Kamboja.
Dia
memanfaatkan
pengaruhnya
untuk
mendorong
rekonsiliasi
dan
berkontribusi
pada
perdamaian
serta
persatuan
nasional.
Pada
1993,
Kamboja
menggelar
pemilihan
umum
(pemilu)
nasional,
mengadopsi
sebuah
konstitusi
baru,
dan
mengembalikan
Sihanouk
ke
takhta.
Pada
6
Oktober
2004,
sang
raja
turun
takhta
karena
alasan
kesehatan
dan
kemudian
digantikan
oleh
putranya,
Sihamoni.
Sihanouk
wafat
pada
15
Oktober
2012.
Televisi
Nasional
Kamboja
memujinya
sebagai “raja
paling
luar
biasa
di
Kamboja
dalam
100
tahun
terakhir,”
mengakui
perannya
yang
sangat
penting
dalam
mewujudkan
kemerdekaan
dan
mendorong
rekonsiliasi
nasional
setelah
melewati
perang
selama
beberapa
dekade.
Sihanouk
mengabdikan
hidupnya
untuk
kemerdekaan
politik
Kamboja
dan
berkomitmen
pada
pembangunan
ekonomi
negara
kerajaan
tersebut.
Untuk
memperdalam
peranannya
di
pemerintahan,
dia
menyerahkan
takhta
kepada
ayahnya,
Suramarit,
pada
Maret
1955.
Sihanouk
kemudian
membentuk
sebuah
partai
politik,
memenangkan
pemilu,
dan
menjadi
perdana
menteri
(PM)
untuk
memimpin
pemerintahan.
Kota
Sihanoukville
mencerminkan
visinya
untuk
pembangunan
ekonomi
nasional
Kamboja.
Setelah
kemerdekaan
Kamboja,
Pelabuhan
Kampot
yang
sudah
ada
tidak
cukup
dalam
untuk
perdagangan
modern.
Menyadari
perlunya
pelabuhan
yang
lebih
dalam
dan
lebih
kapabel,
Sihanouk
kemudian
memulai
rencana
untuk
membangun
sebuah
pelabuhan
laut
dalam
yang
baru.
Kompong
Som,
sebuah
desa
nelayan
nan
damai
yang
terletak
di
Teluk
Thailand,
dipilih
karena
memiliki
kedalaman
yang
sesuai
dan
lokasinya
yang
strategis.
Sihanouk
dengan
cermat
merencanakan
pelabuhan
dan
kota
di
dekatnya,
dengan
membayangkan
sebuah
pusat
perdagangan
dan
aktivitas
yang
dinamis.
Kota
tersebut,
yang
diberi
nama
Sihanoukville
untuk
menghormatinya,
telah
berkembang
menjadi
pusat
perkotaan
sangat
penting.
Sementara
itu,
Pelabuhan
Kompong
Som
tetap
mempertahankan
statusnya
sebagai
satu-satunya
pelabuhan
laut
dalam
di
Kamboja.
Sihanouk
menghadapi
banyak
hambatan
dalam
upayanya
mendorong
pembangunan
nasional.
Selama
pembangunan
pelabuhan
tersebut,
dia
meminta
bantuan
AS
untuk
membangun
jalan
raya
atau
rel
kereta
yang
menghubungkan
Phnom
Penh
dan
Kompong
Som.
Namun,
Washington
menuntut
agar
Kamboja
menunjukkan “kesediaan
untuk
bekerja
sama”
dan
menerima “perlindungan”
mereka
sebagai
prasyarat
untuk
memberikan
bantuan.
Pengalaman
ini
menjadi
pengingat
keras
bagi
Sihanouk
bahwa
bantuan
militer
yang
tampaknya “murah
hati”
dan “bersahabat”
yang
ditawarkan
oleh
AS
tidak
hanya
bersyarat
tetapi
juga
berbahaya
dan
merendahkan.
Saat
perang
di
Kamboja,
nama
Sihanoukville
diubah
menjadi
Kompong
Som
ketika
Sihanouk
diasingkan.
Namun,
saat
dia
kembali
menjadi
raja
pada
1993,
kota
itu
sekali
lagi
berganti
nama
menjadi
Sihanoukville.
Berkat
netralitas
dan
perdamaian
yang
diperjuangkan
Sihanouk,
Kamboja
dapat
memulai
jalur
cepat
pembangunan
ekonomi
setelah
memulihkan
perdamaian.
Pada
2004,
pemerintah
Kamboja
mengajukan “Strategi
Persegi
Panjang”
(Rectangular
Strategy)
untuk
pembangunan
nasional,
dengan
menetapkan
Sihanoukville
sebagai
prioritas.
Pada
2008,
Raja
Sihamoni
meningkatkan
status
Sihanoukville
menjadi
Provinsi
Sihanoukville.
Dalam
beberapa
tahun
terakhir,
Sihanoukville
ditetapkan
sebagai
zona
demonstrasi
ekonomi
multifungsi
dan
muncul
sebagai
mesin
ekonomi
baru
bagi
Kamboja,
yang
menarik
investasi
serta
wisatawan
internasional.
Kota
tersebut
mengalami
banyak
transformasi
yang
signifikan
dengan
proyek-proyek
infrastruktur
dan
industri
berskala
besar,
gedung-gedung
bertingkat
tinggi,
pembangunan
dermaga
laut
dalam
yang
baru
di
Pelabuhan
Sihanoukville,
Zona
Ekonomi
Khusus
Sihanoukville
(Sihanoukville
Special
Economy
Zone/SSEZ),
serta
pengembangan
pulau-pulau
di
area
sekitarnya.”
Setelah
pemerintah
baru
Kamboja
resmi
berkuasa
pada
2023, “Strategi
Pentagonal”
diluncurkan
dengan
berfokus
pada
pengembangan
sumber
daya
manusia,
diversifikasi
ekonomi,
sektor
swasta
dan
pertumbuhan
lapangan
kerja,
ketahanan,
pembangunan
berkelanjutan,
serta
transformasi
digital.
Pemerintah
juga
menetapkan
target
untuk
menjadi
salah
satu
negara
berpenghasilan
menengah
ke
atas
pada
2030
dan
menjadi
negara
berpenghasilan
tinggi
pada
2050.
Pembangunan
ekonomi
yang
diperjuangkan
oleh
Sihanouk
kini
mulai
membuahkan
hasil.
Selama
30
tahun
terakhir,
rata-rata
tingkat
pertumbuhan
ekonomi
Kamboja
di
atas
angka
6
persen,
menjadikannya
salah
satu
negara
dengan
pertumbuhan
ekonomi
tercepat
di
Asia
Tenggara.
Data
resmi
terbaru
pada
2024
menunjukkan
pendapatan
per
kapita
tahunan
Kamboja
mencapai
1.600-1.700
dolar
AS
(1
dolar
AS
=
Rp16.265).
Sihanoukville
menjadi
yang
terdepan
di
negara
kerajaan
tersebut
dengan
pendapatan
per
kapita
tahunan
di
atas
4.200
dolar
AS.
China
dan
Kamboja
merupakan
tetangga
dekat.
Lima
Prinsip
Koeksistensi
Damai
dari
China
selaras
dengan
prinsip “netralitas”
Sihanouk,
yang
menjadi
landasan
bagi
pembentukan
hubungan
bilateral.
Pada
Konferensi
Bandung
1955,
Sihanouk
menjalin
persahabatan
yang
langgeng
dengan
PM
Zhou
Enlai.
Sejak
pembentukan
resmi
hubungan
diplomatik
Kamboja-China
pada
Juli
1958,
Sihanouk
tetap
berkomitmen
untuk
memupuk
persahabatan
Kamboja-China
dan
menjalin
hubungan
yang
lebih
erat
dengan
para
pemimpin
China
dari
beberapa
generasi.
Pada
1950-an
dan
1960-an,
China
dan
Kamboja
berkolaborasi
dalam
berbagai
proyek
ekonomi.
China
membantu
Kamboja
dalam
membangun
perusahaan-perusahaan
di
bidang
produksi
tekstil,
kayu
lapis,
kertas,
semen,
dan
manufaktur
barang
pecah
belah.
Sihanouk
pernah
mengatakan
bahwa
hal
ini
meletakkan
fondasi
industri
yang
nyata
bagi
Kamboja
dan
memungkinkan
Kamboja
mencapai
industrialisasi
berdasarkan
bahan
lokal,
pengolahan,
serta
pelayanan
langsung
kepada
masyarakat.
Pada
September
1965,
Sihanouk
bersama
istrinya
berkunjung
ke
China.
PM
Zhou
Enlai
pergi
ke
Chongqing
untuk
menyambut
mereka
dan
melakukan
perjalanan
sungai
bersama
mengarungi
Tiga
Ngarai.
Terinspirasi
oleh
keramahan
tersebut,
Sihanouk
menciptakan
lagu
berjudul “Nostalgia
of
China”
untuk
mengungkapkan
rasa
terima
kasihnya
kepada
pemerintah
dan
rakyat
China.
Hubungan
yang
mendalam
ini
membuat
Sihanouk
memilih
China
sebagai
tempat
pengasingan
jangka
panjangnya
saat
dia
menghadapi
masa-masa
yang
paling
menantang.
Pemerintah
dan
rakyat
China
sangat
mendukung
perjuangan
Sihanouk
melawan
agresi
asing
dan
menjaga
kemerdekaan
serta
kedaulatan
nasional.
Mengenang
persahabatan
tersebut,
Sihanouk
pernah
berkata, “Tidak
pernah
ada
masalah
atau
awan
dalam
persahabatan
Kamboja-China,
yang
telah
memberi
manfaat
bagi
negara
dan
rakyat
saya.”
Ikatan
kuat
antara
kedua
negara,
yang
diciptakan
oleh
para
pemimpin
dari
generasi
sebelumnya,
terus
berkembang
di
era
yang
baru.
Inisiatif
Sabuk
dan
Jalur
Sutra
(Belt
and
Road
Initiative/BRI)
telah
selaras
dengan “Strategi
Persegi
Panjang”
Kamboja
di
berbagai
bidang
seperti
pertanian,
energi,
dan
transportasi.
Sinergi
ini
juga
telah
membuka
potensi
ekonomi
serta
menuliskan
babak
baru
dalam
kerja
sama
ekonomi
dan
perdagangan
China-Kamboja.
Salah
satu
pencapaian
penting
adalah
Jalan
Tol
Phnom
Penh-Sihanoukville
(Phnom
Penh-Sihanoukville
Expressway/PPSHV
Expressway),
sebuah
proyek
utama
di
bawah
kerangka
kerja
BRI.
Pembangunannya
dimulai
pada
2019
dan
dibuka
untuk
lalu
lintas
pada
Oktober
2022,
PPSHV
Expressway
pun
menjadi
jalan
tol
pertama
di
Kamboja.
Jalan
tol
sepanjang
187,05
km
tersebut
memangkas
waktu
tempuh
antara
Phnom
Penh
dan
Sihanoukville
dari
yang
sebelumnya
lima
jam
menjadi
kurang
dari
dua
jam,
sehingga
memberikan
kenyamanan
bagi
masyarakat
Kamboja.
Setelah
pemerintah
baru
Kamboja
mengusulkan “Strategi
Pentagonal”
pada
2023,
China
dan
Kamboja
merilis
komunike
bersama
untuk
mempromosikan
penyelarasan
BRI
dengan “Strategi
Pentagonal”,
memperdalam
kemitraan
kerja
sama
strategis
komprehensif,
serta
mencapai
pembangunan
bersama
kedua
negara
yang
berkualitas
tinggi
dan
berkelanjutan.
Di
pinggiran
Sihanoukville,
SSEZ,
yang
dikenal
sebagai
model
kerja
sama
pragmatis
antara
China
dan
Kamboja,
sedang
diperbarui
ke
versi
2.0.
Saat
ini,
persahabatan
China-Kamboja
terus
mengalami
kemajuan.
Melalui
kerja
sama
praktis,
kedua
negara
sedang
membangun
sebuah
komunitas
dengan
masa
depan
bersama
di
era
baru
untuk
memberikan
manfaat
bagi
kedua
bangsa.
Dedikasi
Sihanouk
terhadap
kemerdekaan
dan
perjuangannya
yang
tak
tergoyahkan
untuk
kepentingan
nasional
tetap
menjadi
warisan
spiritual
yang
paling
luar
biasa.
Nilai-nilai
ini,
yang
tercermin
dalam
inisiatifnya
untuk
kemerdekaan
nasional,
pembangunan
ekonomi,
dan
diplomasi
netral,
telah
menjadi
cahaya
penuntun
bagi
masa
depan
negara
tersebut.
Seperti
yang
disebutkan
oleh
Kin
Phea,
direktur
jenderal
Institut
Hubungan
Internasional
di
bawah
naungan
Akademi
Kerajaan
Kamboja
(Royal
Academy
of
Cambodia),
Sihanouk
merupakan
pahlawan
nasional
sekaligus
simbol
persatuan
nasional
di
mata
rakyat
Kamboja.
Penerjemah:
Xinhua
Editor:
Alviansyah
Pasaribu
Copyright
©
ANTARA
2025