Phnom
Penh
(ANTARA)
–
Di
persimpangan
Norodom
Boulevard
dan
Sihanouk
Boulevard
yang
ramai
di
Phnom
Penh,
ibu
kota
Kamboja,
berdiri
Monumen
Kemerdekaan
berwarna
merah
bata
sebagai
penghormatan
kepada
Norodom
Sihanouk,
Bapak
Kemerdekaan
Kamboja.
Sihanouk
telah
melalui
perjalanan
yang
luar
biasa
selama
90
tahun
yang
penuh
dengan
suka
dan
duka.
Terlahir
dalam
keluarga
kerajaan,
Sihanouk
menyaksikan
dengan
mata
kepala
sendiri
malapetaka
yang
ditimbulkan
oleh
penjajah
terhadap
negaranya,
yang
membuatnya
berkomitmen
untuk
berjuang
mewujudkan
kemerdekaan
Kamboja.
Dia
sempat
menjalani
pengasingan
yang
panjang
setelah
kudeta
dan
memimpin
Kamboja
meraih
kemerdekaan
nasional
sebelum
kembali
ke
negaranya.
Kehidupan
Sihanouk
dikenal
dengan
perjuangannya
yang
tak
kenal
lelah
untuk
kemerdekaan,
rekonsiliasi,
pembangunan,
dan
revitalisasi
Kamboja.
Dia
memainkan
peranan
penting
dalam
kebangkitan
bangsa
kuno
tersebut.
Raja “Boneka”
Nama
belakang
Sihanouk
berasal
dari
kakek
buyutnya,
Norodom.
Kamboja
jatuh
di
bawah
kekuasaan
kolonial
pada
masa
pemerintahan
Raja
Norodom
ketika
kekuatan
Barat
memperluas
cengkeraman
mereka
di
kawasan
tersebut.
Pada
1863,
Laksamana
Prancis
Pierre-Paul
de
La
Grandiere
tiba
di
Udong,
ibu
kota
Kamboja
pada
masa
itu,
dan
memaksa
Raja
Norodom
menandatangani
sebuah
perjanjian
perlindungan.
Tak
lama
setelah
itu,
Chasseloup-Laubat,
menteri
Angkatan
Laut
dan
Koloni
Prancis,
menetapkan
Kamboja
sebagai
wilayah
protektorat
Prancis,
sehingga
berdirilah
Sekolah
Menengah
Chasseloup-Laubat
di
Saigon
(kini
Ho
Chi
Minh
City,
Vietnam),
yang
merupakan
almamater
Sihanouk
dan
ayahnya,
Suramarit.
Raja
Norodom,
yang
menentang
aneksasi
negaranya,
mengumumkan
reformasi
ambisius
yang
bertujuan
untuk
mengatasi
stagnasi
negara
itu
dan
mencapai
kemandirian.
Namun,
reformasi
ini
pada
dasarnya
tidak
dapat
diterima
oleh
kekuatan
kolonial.
Pada
1884,
Charles
Thomson,
gubernur
jenderal
Prancis
di
Cochinchina
pada
saat
itu,
mengabaikan
dalih “perlindungan”
dan
menyerbu
Istana
Kerajaan
Kamboja
dengan
pasukannya.
Di
bawah
tekanan,
Raja
Norodom
dipaksa
menyerahkan
seluruh
kekuasaannya
melalui
sebuah
perjanjian,
yang
secara
efektif
menyerahkan
kendali
atas
Kamboja
di
setiap
tingkatan
kepada
Prancis.
Seperti
yang
ditulis
Sihanouk
dalam
memoarnya, “Raja
Norodom
kehilangan
seluruh
kekuasaannya
sejak
menandatangani
perjanjian
1884
yang
dipaksakan
kepadanya
oleh
Prancis…
Perjanjian
tersebut
mendegradasi
Raja
Norodom
dan
menjadikan
raja
Khmer
itu
sebagai
boneka
otoritas
Prancis.”
Prancis
menjadikan
Kamboja
sebagai
sasaran
eksploitasi
besar-besaran.
Merasa
sangat
kesulitan,
Raja
Norodom
mengutus
putra
sulungnya,
Norodom
Yukanthor
(paman
buyut
Sihanouk),
pergi
ke
Paris
dengan
tujuan
mengekspos
dan
mengecam
pelanggaran
yang
dilakukan
oleh
penjajah
Prancis.
Sebagai
tindakan
pembalasan,
Prancis
mengeluarkan
surat
perintah
penangkapan
untuk
Yukanthor,
yang
memaksanya
untuk
mencari
perlindungan
terlebih
dahulu
ke
Inggris
dan
kemudian
ke
Siam
(sekarang
dikenal
sebagai
Thailand).
Dia
diasingkan
di
sana
hingga
kematiannya
di
Bangkok
pada
1934.
Asimilasi
budaya
merupakan
hal
yang
lazim
pada
masa
pemerintahan
kolonial
Prancis.
Pada
1892,
parlemen
Prancis
mendeklarasikan
Indochina
(sekarang
Kamboja,
Laos,
dan
Vietnam)
sebagai
koloni
yang “berasimilasi”.
Untuk
mengonsolidasikan
dominasi
budaya
Prancis
di
Kamboja,
pemerintah
kolonial
melakukan
serangkaian
tindakan
untuk
membatasi
perkembangan
budaya
lokal,
termasuk
menetapkan
bahasa
Prancis
sebagai
bahasa
resmi,
membuka
hanya
segelintir
sekolah
di
seluruh
negara
itu,
mempekerjakan
guru-guru
Prancis
untuk
mengajar
dalam
bahasa
Prancis,
serta
memberikan
mata
pelajaran
sejarah
Prancis
alih-alih
sejarah
Kamboja,
guna
membuat
masyarakat
tunduk
pada
pemerintahan
kolonial.
Di
bawah
tekanan
budaya
seperti
itu,
keluarga
kerajaan
Kamboja
harus
tunduk.
Ketika
Sihanouk
masih
kecil,
ibunya
mengatakan
kepadanya
bahwa
hanya
orang
Khmer
yang
sangat
mahir
berbahasa
Prancis
yang
dapat
memperoleh
posisi
yang
bagus
di
pemerintahan,
sehingga
dia
diminta
bersekolah
di “sekolah
terbaik
dengan
guru-guru
Prancis
terbaik”
bagaimanapun
caranya.
Sihanouk
dikirim
ke
sekolah
dasar
terbaik
di
Phnom
Penh,
di
mana
dia
belajar
bahasa
Prancis,
dan
kemudian
ke
Sekolah
Menengah
Atas
Chasseloup-Laubat
di
Saigon.
Seperti
yang
dijelaskan
oleh
cendekiawan
Kamboja
Song
Siv
tentang
dampak
jangka
panjang
dari
pemerintahan
kolonial
Prancis
dalam
bukunya
yang
bertajuk “The
Civilization
Movement”,
praktik-praktik
yang
dilakukan
oleh
penguasa
kolonial
Prancis
membuat
banyak
warga
Kamboja
membenci
bahasanya
sendiri.
Bahkan
di
era
Sihanouk
setelah
kemerdekaan,
masih
ada
orang
Kamboja
yang
membenci
bahasa
mereka
sendiri
dan
menolak
keras
menggunakan
bahasa
Khmer
untuk
komunikasi
dan
korespondensi.
Hal
ini
merupakan
dampak
lanjutan
dari
pemerintahan
kolonial
Prancis
yang
telah
memengaruhi
bahasa
dan
budaya
nasional
Kamboja.
Setelah
Raja
Norodom
wafat
pada
1904,
pemerintah
kolonial
Prancis,
yang
kecewa
dengan
perlawanan
keluarga
kerajaan
Norodom,
menghalangi
pangeran
Norodom
untuk
naik
takhta.
Sebagai
gantinya,
mereka
memilih
saudara
tiri
Norodom,
Sisowath,
yang
telah
membantu
menumpas
dua “pemberontakan”
untuk
Prancis.
Sihanouk
kemudian
mengatakan
bahwa
sejak
berdirinya
protektorat,
sebenarnya
pihak
Prancis-lah
yang
menginstruksikan
Dewan
Tertinggi
Takhta
untuk
memilih
raja.
Setelah
wafatnya
Sisowath
pada
1927,
putranya
Monivong
menjadi
penggantinya.
Selama
masa
pemerintahannya,
Prancis
membuka
sejumlah
perkebunan
karet
di
Kamboja,
yang
menyumbang
sepertiga
dari
total
output
Federasi
Prancis-Indochina.
Perkebunan
tersebut
menghasilkan
keuntungan
besar
bagi
Prancis.
Di
balik
keuntungan
yang
besar
itu,
terdapat
eksploitasi
kejam
terhadap
para
pekerja
karet.
Wartawan
Australia
Wilfred
Burchett,
teman
Sihanouk,
mengunjungi
perkebunan
karet
Prancis
di
Provinsi
Kampong
Cham
dan
menceritakan
kondisi
yang
tidak
manusiawi,
di
mana
para
pekerja
harus
bangun
pukul
03.00,
berbaris
untuk
absen
pada
pukul
04.00,
dan
mulai
bekerja
pada
pukul
05.00
hingga
matahari
terbenam.
Lingkungan
kerja
yang
buruk,
kerja
paksa,
dan
nyamuk
yang
merajalela
menyebabkan
banyak
pekerja
terserang
penyakit.
Para
pemilik
perkebunan
Prancis
tidak
menunjukkan
belas
kasihan,
mengganti
pekerja
yang
tewas
dengan
yang
baru
dan
menanam
pohon
karet
di
atas
jasad
setiap
pekerja
yang
meninggal.
Fasilitas
tempat
tinggal
benar-benar
seperti
penjara,
dikelilingi
oleh
kawat
berduri
dan
penjaga
bersenjata,
dengan
pasukan
yang
siap
siaga
jika
terjadi
keadaan
darurat.
Sihanouk
pernah
meyakini
penjajah
akan
mengubah
struktur
sosial
Kamboja
dan
menghapus
perbudakan,
tetapi
dia
tidak
menyangka
bahwa
eksploitasi
penjajah
akan
menjadi
lebih
brutal.
Di
bawah
penjarahan
penjajah
Prancis,
Kamboja
hampir
tidak
memiliki
industri
kecuali
pengolahan
hasil
pertanian
dan
produksi
karet,
menyebabkan
ekonomi
mengalami
kemunduran,
masyarakatnya
miskin,
dan
wabah
penyakit
merajalela.
Kamboja
yang
dahulu
kaya
raya
menjadi
salah
satu
kawasan
termiskin
di
Asia.
Saat
Perang
Dunia
II,
menyerahnya
Prancis
kepada
Nazi
Jerman
melemahkan
cengkeraman
kolonialnya
di
Asia.
Pada
1941,
pemerintah
Prancis
Vichy
menandatangani
sebuah
perjanjian
dengan
Thailand,
menyerahkan
sejumlah
provinsi
di
Kamboja.
Sihanouk
mengatakan
kakeknya,
Monivong,
berharap
Prancis
akan “melindungi”
Kamboja,
namun
yang
terjadi
justru
sebaliknya.
Pada
April
1941,
Raja
Monivong
wafat
di
istananya
di
Gunung
Bokor,
Kampot.
Bergerak
Menuju
Kemerdekaan
Setelah
mangkatnya
Raja
Monivong,
pemerintah
kolonial
Prancis
memilih
cucunya,
Norodom
Sihanouk,
untuk
mewarisi
takhta.
Namun,
yang
tidak
disangka-sangka
oleh
Prancis
adalah
pemuda
yang
mereka
pilih
tidak
memenuhi
harapan
mereka
untuk
menjadi
raja
yang
penurut.
Dia
justru
menjadi
pemutus
kekuasaan
kolonial
Prancis
atas
Kamboja.
Lahir
pada
31
Oktober
1922,
Sihanouk
merupakan
keturunan
dari
dua
keturunan
kerajaan,
Norodom
dan
Sisowath.
Kakeknya,
Pangeran
Norodom
Sutharot,
memberinya
nama
dalam
bahasa
Pali
India
kuno,
yang
berarti “singa”.
Untuk
memastikan
kepatuhan
Sihanouk,
Prancis
menunjuk
tiga
orang
Prancis
sebagai
ajudan,
penasihat
pribadi,
dan
sekretaris
raja
yang
baru.
Namun,
raja
muda
ini
menolak “niat
baik”
Prancis
dan
tetap
bersikeras
mewujudkan
kemerdekaan
Kamboja.
Pada
saat
itu,
kerajaan
kolonial
tradisional
seperti
Prancis
mengalami
pukulan
berat
dalam
Perang
Dunia
II.
Sihanouk
memanfaatkan
kemenangan
Jepang
atas
otoritas
kolonial
Prancis
di
Indochina
dan
mendeklarasikan
kemerdekaan
Kamboja.
Pascaperang,
Prancis
kembali,
dan
secara
resmi
memberikan
Kamboja
status “negara
otonom”,
namun
sebenarnya
memanipulasi
negara
itu.
Pada
saat
itu,
gerakan
antikolonial
sedang
melanda
dunia.
Gerakan
pembebasan
nasional
di
Indochina
juga
melonjak.
Sihanouk
memanfaatkan
kondisi
domestik
dan
internasional
yang
menguntungkan,
termasuk
mendorong
komunitas
internasional
untuk
menekan
Prancis.
Akhirnya,
Prancis
terpaksa
memberikan
konsesi
dan
menyerahkan
seluruh
kedaulatan
kepada
Kamboja.
Pada
9
November
1953,
Sihanouk
mengumumkan
kemerdekaan
Kamboja,
mengakhiri
90
tahun
pemerintahan
kolonial
Prancis.
Kemerdekaan
nasional
merupakan
komitmen
seumur
hidup
Sihanouk.
Demi
menjaga
kedaulatan
Kamboja,
dirinya
mengadopsi
kebijakan
luar
negeri
yang
netral,
menghindari
bergabung
dengan
blok
kekuatan
mana
pun.
Setelah
berakhirnya
Perang
Dunia
II,
Amerika
Serikat
(AS)
berupaya
mendominasi
Asia
Tenggara
dan
mendirikan
Pakta
Pertahanan
Asia
Tenggara
(Southeast
Asia
Treaty
Organization/SEATO)
pada
1954,
memasukkan
Kamboja
ke
dalam “area
yang
dilindungi”
pakta
tersebut.
Direktur
Badan
Intelijen
Pusat
(Central
Intelligence
Agency/CIA)
AS
Allen
Dulles
mengunjungi
Phnom
Penh
untuk
membujuk
Sihanouk
agar
menerima “perlindungan”
AS.
Namun,
Sihanouk
menolak. “Sebagai
negara
netral
dan
Buddhis,
kami
akan
mengurus
diri
kami
sendiri,”
ujarnya.
(Bersambung
ke
Bagian
2)
Penerjemah:
Xinhua
Editor:
Alviansyah
Pasaribu
Copyright
©
ANTARA
2025