Jakarta
(ANTARA)
–
Tahukah
Anda
bahwa
sebenarnya
dahulu
tanah
Pasundan
atau
Jawa
Barat
sempat
menginginkan
kedaulatan
sendiri
sebagai
Negara
Pasundan.
Hal
ini
terjadi
saat
Belanda
mendirikan
negara
federal
Republik
Indonesia
Serikat
pascakemerdekaan
tanggal
24
April
1948.
Namun,
negara
ini
telah
ada
mulai
tahun
1946
dan
diprakarsai
oleh
Moesa
Soeria
Kartalegawa,
sebelum
akhirnya
diproklamasikan
keberadaannya
pada
tanggal
4
Mei
1947
di
Kota
Bandung
dan
didukung
oleh
Belanda.
Negara
Pasundan
saat
itu
meliputi
wilayah
Jawa
Barat,
DKI
Jakarta,
dan
Banten.
Kota
Bandung
saat
itu
dipilih
sebagai
Ibukota
Negara
Pasundan.
Presiden
negara
ini
adalah
Raden
Aria
Adipati
Wiranatakoesoema.
Ia
merupakan
seorang
yang
memiliki
pemikirannya
yang
nasionalis,
hal
ini
lah
yang
pada
akhirnya
membawa
dirinya
diangkat
sebagai
Menteri
Dalam
Negeri
pertama
Indonesia
oleh
Soekarno.
Saat
masih
menjabat
sebagai
presiden
Negara
Pasundan,
Wiranatakoesoema
memiliki
beberapa
perdana
menteri
yaitu
Adil
Puradiredja,
Djumhana
Wiriaatmadja,
dan
Anwar
Tjokroaminoto.
Baca
juga:
Baku
tembak
TNI-OPM
kembali
terjadi,
satu
prajurit
gugur
Perbedaan
kubu
1.
Kubu
Federalis
Kubu
federalis
diwakili
oleh
Raden
Adipati
Aria
Moesa
Soeria
Kartalegawa,
mantan
Bupati
Garut
yang
tidak
bersimpatik
pada
pergerakan
nasional.
Ia
didukung
oleh
intelijen
militer
Belanda
(NEVIS)
dan
beberapa
tokoh
politik
yang
pro-federalisme.
Kartalegawa
mendirikan
Partai
Rakyat
Pasundan
(PRP)
di
Bogor
atas
inisiatif
eks
perwira
KNIL,
Kolonel
Santoso,
yang
juga
penasihat
politik
Van
Mook.
Partai
ini
dibentuk
dengan
keanggotaan
yang
dilakukan
melalui
paksaan
halus
dan
dukungan
dari
pejabat
Belanda
seperti
Residen
M.
Klaassen.
Pada
4
Mei
1947,
Kartalegawa
memproklamasikan
Negara
Pasundan
di
Bandung
meskipun
ditentang
oleh
Van
Mook.
Upaya
ini
tidak
mendapat
dukungan
luas
karena
reputasi
buruk
Kartalegawa,
yang
dianggap
sebagai
koruptor
oleh
pihak
Belanda
sendiri.
Proklamasi
tersebut
juga
mendapat
perlawanan
dari
rakyat
dan
dianggap
sebagai
tindakan
pembelotan
terhadap
Republik
Indonesia.
2.
Kubu
Republiken
Berbeda
dengan
upaya
federalis
yang
kurang
mendapat
dukungan,
kubu
republiken
berhasil
memanfaatkan
pembentukan
Negara
Pasundan
sebagai
strategi
untuk
menjaga
Tatar
Pasundan
tetap
berada
dalam
Republik
Indonesia.
Kubu
ini
dipimpin
oleh
Raden
Aria
Wiranatakoesoema,
seorang
tokoh
nasionalis
Sunda
yang
memiliki
rekam
jejak
kuat
dalam
pemerintahan
Republik
Indonesia.
Baca
juga:
TNI
gagalkan
aksi
teror
separatis
terhadap
pekerja
proyek
di
Maybrat
Wiranatakoesoema
terpilih
sebagai
Presiden
Negara
Pasundan
melalui
proses
konferensi
yang
melibatkan
berbagai
elemen
masyarakat,
termasuk
pejabat
pemerintah,
tokoh
agama,
dan
kalangan
swasta.
Terpilihnya
Wiranatakoesoema
merupakan
kemenangan
kaum
republiken
yang
didukung
oleh
Soekarno.
Kemenangan
ini
menunjukkan
bahwa
strategi
politik
republiken
berhasil
mempertahankan
Tatar
Pasundan
sebagai
bagian
dari
Indonesia.
Pemerintahan
Negara
Pasundan
Negara
Pasundan
menjalankan
pemerintahan
dengan
kabinet
yang
silih
berganti.
Berikut
adalah
daftar
kabinet
yang
pernah
memerintah:
-
Kabinet
Adil
(8
Mei
1948
–
10
Januari
1949)
dengan
Adil
Puradiredja
sebagai
Perdana
Menteri. -
Kabinet
Djumhana
I
(10
Januari
1949
–
11
Januari
1950)
dengan
Djumhana
Wiriaatmadja
sebagai
Perdana
Menteri. -
Kabinet
Anwar
(11
Januari
1950
–
23
Januari
1950)
dengan
Anwar
Tjokroaminoto
sebagai
Perdana
Menteri.
Akhir
Negara
Pasundan
Negara
Pasundan
mengalami
tekanan
politik
yang
semakin
kuat
dari
Belanda.
Ketika
terjadi
Peristiwa
APRA
pada
30
Januari
1950,
Presiden
Wiranatakusumah
akhirnya
menyerahkan
mandat
kepada
Parlemen
Pasundan.
Pada
8
Maret
1950,
Negara
Pasundan
resmi
bubar
dan
kembali
menjadi
bagian
dari
Republik
Indonesia.
Baca
juga:
Polda
kerahkan
70
personel
Brimob
pada
Operasi
Separatis
di
Maybrat
Baca
juga:
Wakil
PM
Marles
tegaskan
Australia
tak
dukung
separatis
di
Papua
Pewarta:
Raihan
Fadilah
Editor:
Suryanto
Copyright
©
ANTARA
2024