JAKARTA
—
Wakil
Menteri
Luar
Negeri
Indonesia
Anis
Matta
menghadiri
KTT
Luar
Biasa
OKI
dan
Liga
Arab
di
Ibu
Kota
Riyadh,
Arab
Saudi,
(11/11).
Dalam
pidatonya
yang
menggunakan
bahasa
Arab,
Anis
mengakui
pertemuan
tingkat
tinggi
ini
dilaksanakan
sebagai
respon
terhadap
upaya
membebaskan
Palestina
dengan
segala
kekuatan
dan
sumber
daya
yang
dimiliki.
Anis
menambahkan,
Israel
—
di
bawah
kepemimpinan
Perdana
Menteri
Benjamin
Netanyahu
dengan
para
sekutu
ekstremis
sayap
kanannya
—
tidak
memahami
bahasa
apapun
kecuali
kekuatan,
penindasan,
dan
kekejaman,
sehingga
membuat
keputusan-keputusan
PBB,
Dewan
Keamanan,
dan
Mahkamah
Internasional
sekadar
tinta
di
atas
kertas.
Karena
itu,
lanjutnya,
Indonesia
berpandangan
KTT
kali
ini
harus
menghasilkan
rekomendasi
dan
langkah-langkah
nyata.
Dalam
konteks
ini,
Indonesia
mengajukan
sejumlah
usulan,
termasuk
meningkatkan
upaya
politik
dan
diplomatik
untuk
mengakhiri
perang
di
Gaza
dan
Lebanon
dan
mencegah
setiap
upaya
eskalasi
dari
pihak
manapun
yang
berpotensi
menarik
kawasan
ini
ke
dalam
perang
regional
yang
tidak
terkendali.
Selain
itu,
Indonesia
mengusulkan
pengerahan
dukungan
dari
masyarakat
Arab
dan
Muslim
agar
berpartisipasi
dalam
menyokong
perjuangan
rakyat
Palestina
meraih
kemerdekaan,
serta
membuka
segala
saluran
resmi
dan
tersedia
untuk
mengirim
bantuan
kemanusiaan
ke
Palestina.
Indonesia
juga
mendesak
semua
lembaga
internasional
untuk
mengisolasi
Israel
dan
mencabut
keanggotaannya
dari
PBB,
serta
tidak
membiarkan
kejahatan
perang
dan
genosida
dilakukan
Israel
terhadap
rakyat
Palestina
tanpa
hukuman.
“Keempat,
melanjutkan
pemutusan
hubungan
ekonomi,
perdagangan,
dan
investasi
dengan
Israel,
serta
perusahaan-perusahaan
yang
terkait
dengan
zionisme
global
dan
menghentikan
semua
proyek-proyek
Israel
yang
berjalan
di
negara-negara
anggota
(OKI
dan
Liga
Arab),”
katanya.
Untuk
mengompensasinya,
kata
Anis,
negara-negara
anggota
Liga
Arab
dan
OKI
memperbesar
volume
perdagangan
antar
sesama.
Anis
mengatakan,
Indonesia
juga
mengusulkan
penolakan
atas
segala
upaya
normalisasi
hubungan
dan
meninjau
kembali
hubungan
diplomatik
dengan
Israel,
sejalan
dengan
Insiatif
Perdamaian
Arab.
Menanggapi
hal
itu,
pengamat
hubungan
internasional
dari
Universitas
Islam
Indonesia
Hasbi
Aswar
menjelaskan
ada
hal-hal
baru
dan
menarik
yang
disampaikan
oleh
Indonesia
kali
ini
yakni
mendesak
keanggotaan
Israel
di
PBB
dicabut.
Dia
mengharapkan
Indonesia
akan
mengulang
seruan
pencabutan
keanggotaan
Israel
di
PBB
dalam
beragam
forum
badan
dunia
tersebut
nantinya.
Putra
Mahkota
Saudi
Mohammed
bin
Salman
(tengah)
berpose
untuk
foto
bersama
dengan
para
pemimpin
negara
anggota
Organisasi
Kerja
Sama
Islam
(OKI)
dan
Liga
Arab
selama
pertemuan
puncak
luar
biasa
bersama
mereka
di
Riyadh,
11
November
2024.
(SPA/AFP)
“Kenapa
(seruan)
ini
penting
karena
Israel
sebenarnya
sudah
tidak
peduli
dengan
hukum
internasional.
PBB
sudah
banyak
diabaikan
oleh
Israel.
Jadi
PBB
harus
mengambil
sikap
yang
lebih
tegas,
bukan
sekadar
mengecam,
mengecam,
dan
mengecam.
Salah
satu
yang
bisa
dilakukan
PBB
adalah
menghentikan
keanggotaan
Israel,”
ujarnya
kepada
VOA,
Selasa
(12/11).
Dia
mencontohkan
Israel
telah
menerbitkan
undang-undang
yang
melarang
kegiatan
UNRWA
(badan
PBB
urusan
pengungsi
Palestina)
dan
bahkan
menyatakan
UNRWA
adalah
organisasi
teroris.
Hal
baru
lain
yang
disampaikan
Indonesia,
lanjut
Hasbi,
adalah
pemutusan
hubungan
ekonomi,
dagang
dan
investasi
dengan
Israel
atau
yang
memiliki
kaitan
dengan
Israel.
Seruan
semacam
ini,
menurutnya,
sekaligus
kritik
kepada
negara-negara
Timur
Tengah
yang
telah
memiliki
hubungan
diplomatik
dengan
Israel.
Pernyataan
Anis
di
KTT
tersebut,
kata
Hasbi,
juga
sekaligus
kritik
terhadap
Indonesia
yang
juga
melakukan
hubungan
bisnis
dengan
Israel
meski
melalui
pihak
ketiga.
Dia
menyatakan
fenomena
ini
akan
mendapat
perhatian
masyarakat
di
dalam
negeri
dan
mereka
akan
mencari
tahu
apakah
Indonesia
juga
akan
memutus
hubungan
dagang
dengan
Israel.
Dia
menilai
negara-negara
muslim
tetap
mempertahankan
hubungan
diplomatik
dengan
Israel
karena
pertimbangan
ekonomi
dan
hubungan
dengan
Amerika
Serikat.
Hasbi
mengharapkan
negara-negara
di
Timur
Tengah
yang
merupakan
anggota
OKI
bisa
memblokade
Israel
baik
melalui
darat,
laut,
dan
udara
jika
takut
berperang
dengan
Israel.
Hal
ini,
menurutnya,
dapat
menimbulkan
tekanan
terhadap
Israel
dan
Amerika
serta
sekutu-sekutunya.
Jika
OKI
tidak
melakukan
langkah
konkrit,
tambahnya,
maka
organisasi
itu
bisa
dikatakan
terlibat
secara
tidak
langsung
dalam
genosida
yang
dilakukan
Israel
di
Gaza.
Yon
Machmudi,
pengamat
timur
tengah
dari
Universitas
Indonesia
menila.i
jika
semua
negara
anggota
OKI
konsisten
tidak
melakukan
segala
jenis
hubungan
dengan
Israel,
maka
ini
akan
berdampak
langsung
terhadap
perekonomian
Israel,
dan
bukan
tidak
mungkin
perekonomiannya
menjadi
terpuruk.
Selain
itu,
lanjut
Yon,
OKI
bisa
mengevaluasi
kembali
hasil
kerja
enam
negara
yang
pernah
ditunjuk
mewakili
OKI
untuk
berunding
untuk
mengakhiri
Perang
Gaza,
yakni
Arab
Saudi,
Yordania,
Mesir,
Qatar,
Turki
dan
Nigeria.
Dia
mengharapkan
seruan
pemutusan
segala
bentuk
hubungan
hubungan
dengan
Israel
dan
seruan
mengeluarkan
Israel
dari
keanggotaan
PBB
bisa
diadopsi
sebagai
salah
satu
keputusan
dari
KTT
luar
biasa
OKI-Liga
Arab
di
Riyadh
ini.
“Kalau
suatu
negara
anggota
PBB
tidak
menaati
aturan-aturan
yang
ditetapkan
oleh
PBB
dalam
bentuk
resolusi,
hukum
internasional,
dan
bahkan
kemudian
menganggap
berbagai
agensi,
i
termasuk
UNRWA
dan
UNIFIL,
tidak
lagi
representasi
PBB,
artinya
negara
itu
tidak
layak
lagi
menjadi
anggota,”
tuturnya.
[fw/ab]