REHOBOTH
BEACH,
Delaware
—
Presiden
Amerika
Serikat
(AS)
Joe
Biden
pada
Sabtu
(28/9)
mengatakan
bahwa
serangan
Israel
yang
menewaskan
pemimpin
Hizbullah,
Hassan
Nasrallah,
sebagai “tindakan
keadilan”
bagi
para
korban
“pemerintahan
teror”
yang
telah
berlangsung
selama
empat
dekade.
Biden
melontarkan
komentar
itu
setelah
kelompok
Hizbullah
Lebanon
mengonfirmasi
pada
Sabtu
pagi
bahwa
Nasrallah,
salah
satu
pendiri
kelompok
itu,
tewas
dalam
serangan
udara
Israel
di
Beirut
sehari
sebelumnya.
Biden
mengatakan
bahwa
operasi
untuk
menyingkirkan
Nasrallah
terjadi
dalam
konteks
konflik
yang
lebih
luas
yang
dimulai
dengan
pembantaian
warga
Israel
oleh
Hamas
pada
7
Oktober
2023.
“Nasrallah,
keesokan
harinya,
membuat
keputusan
penting
untuk
bergandengan
tangan
dengan
Hamas
dan
membuka
apa
yang
dia
sebut
sebagai
‘front
utara’
melawan
Israel,”
kata
Biden
dalam
sebuah
pernyataan.
Dia
juga
mencatat
bahwa
Hizbullah
di
bawah
pengawasan
Nasrallah
bertanggung
jawab
atas
kematian
ribuan
orang
Amerika,
Israel
dan
Lebanon.
Hizbullah
melancarkan
serangan
terhadap
kepentingan
AS
termasuk
serangan
bom
dengan
menggunakan
truk
di
Kedutaan
Besar
AS
dan
barak
pasukan
multinasional
di
Beirut
pada
1983
serta
penculikan
kepala
kantor
Badan
Intelijen
Pusat
di
Beirut,
yang
meninggal
saat
disandera.
AS
mengatakan
para
pemimpin
Hizbullah
mempersenjatai
dan
melatih
milisi
yang
melakukan
serangan
terhadap
pasukan
AS
selama
perang
di
Irak.
Gedung
Putih
memandang
kematian
Nasrallah
sebagai
pukulan
besar
bagi
Hizbullah.
Pada
saat
yang
sama,
pemerintah
telah
berusaha
untuk
mengambil
langkah
hati-hati
dalam
upayanya
menahan
perang
Israel
dengan
Hamas
di
Palestina
agar
tidak
meledak
menjadi
konflik
regional
besar-besaran.
Seperti
Hizbullah,
Hamas
juga
didukung
oleh
Iran.
Tak
lama
setelah
serangan
tersebut,
Gedung
Putih
dan
Pentagon
dengan
cepat
pada
Jumat
(27/9),
mengatakan
secara
terbuka
bahwa
Israel
tidak
memberikan
peringatan
dini
mengenai
operasi
tersebut.
“Presiden
Biden
dan
saya
tidak
ingin
melihat
konflik
di
Timur
Tengah
meningkat
menjadi
perang
regional
yang
lebih
luas,”
kata
Wakil
Presiden
Kamala
Harris
dalam
sebuah
pernyataan
pada
Sabtu.
Dalam
pernyataannya,
Harris
juga
mendengungkan
deskripsi
Biden
tentang
“tindakan
keadilan.”
Dia
menambahkan,
“diplomasi
tetap
merupakan
jalan
terbaik
untuk
melindungi
warga
sipil
dan
mencapai
stabilitas
abadi
di
kawasan.”
Sejumlah
demonstran
meneriakkan
slogan
anti-Israel
dalam
demo
di
Lapangan
Palestina,
Teheran,
menyusul
konfirmasi
tewashnya
pemimpin
Hizbullah,
Hassan
Nasrallah,
Sabtu,
28
September
2024.
(Foto:
Atta
Kenare/AFP)
Konfirmasi
kematian
Nasrallah
terjadi
dalam
minggu
yang
dimulai
dengan
para
pembantu
keamanan
nasional
utama
Biden
bekerja
di
sela-sela
sidang
Majelis
Umum
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB)
untuk
menggalang
dukungan
bagi
gencatan
senjata
Israel-Hizbullah
selama
21
hari.
Mereka
berharap
gencatan
senjata
itu
bisa
membuka
awalan
baru
pada
upaya
untuk
mengamankan
gencatan
senjata
di
Gaza.
Perdana
Menteri
Israel
Benjamin
Netanyahu,
dalam
pidatonya
di
hadapan
PBB
pada
Jumat,
bersumpah
untuk
melanjutkan
operasi
melawan
Hizbullah
sampai
puluhan
ribu
warga
Israel
yang
kehilangan
tempat
tinggal
akibat
serangan
roket
dapat
kembali
ke
rumah
mereka.
Tak
lama
kemudian,
Israel
melancarkan
serangan
yang
menewaskan
Nasrallah.
Biden
pada
Sabtu
menegaskan
kembali
bahwa
dia
ingin
menyaksikan
gencatan
senjata
baik
di
Gaza
maupun
antara
Israel
dan
Hizbullah.
“Sudah
saatnya
kesepakatan
ini
diselesaikan,
ancaman
terhadap
Israel
disingkirkan,
dan
kawasan
Timur
Tengah
yang
lebih
luas
mendapatkan
stabilitas
yang
lebih
besar,”
kata
Biden.
Presiden
Iran
Masoud
Pezeshkian
menuduh
Amerika
Serikat
mendukung
pembunuhan
yang
menewaskan
Nasrallah
dan
puluhan
orang
lainnya.
“Masyarakat
dunia
tidak
akan
lupa
bahwa
perintah
serangan
teroris
dikeluarkan
dari
New
York
dan
Amerika
tidak
dapat
melepaskan
diri
dari
keterlibatan
mereka
dengan
Zionis,”
kata
Pezeshkian
dalam
sebuah
pernyataan
yang
dibacakan
dan
disiarkan
di
televisi
pemerintah
Iran.
[ft]