Kepala
badan
pengungsi
PBB
(UNHCR),
Selasa
(9/7),
bertemu
perdana
menteri
Pakistan.
Mereka
membahas
situasi
pengungsi
Afghanistan
yang
hidup
dalam
ketidakpastian
sejak
Pakistan
mulai
melakukan
tindakan
keras
antimigran
tahun
lalu.
Pakistan
telah
lama
menampung
sekitar
1,7
juta
warga
Afghanistan.
Mereka
melarikan
diri
selama
pendudukan
Soviet
pada
1979-1989.
Lebih
dari
setengah
juta
lainnya
melarikan
diri
dari
Afghanistan
setelah
Taliban
kembali
berkuasa
pada
2021,
dan
ribuan
orang
menunggu
di
Pakistan
untuk
dimukimkan
di
AS
dan
negara
lain.
Sejak
tindakan
keras
yang
banyak
dikecam
dimulai
pada
November,
sekitar
600.000
warga
Afghanistan
telah
kembali
ke
rumah
mereka.
Komisaris
Tinggi
PBB
untuk
Pengungsi,
Filippo
Grandi,
tiba
di
Pakistan
pada
Minggu.
Dalam
dua
hari
berikutnya,
ia
menemui
para
pengungsi
Afghanistan.
Di
platform
media
sosial
X,
ia
menulis
bahwa
kunjungannya
untuk
“membahas
bagaimana
kita
dapat
memberi
dukungan
terbaik
bagi
kedua
pihak
di
tengah
tantangan
yang
semakin
besar.”
Perdana
Menteri
Pakistan
Shabaz
Sharif
mengatakan
kepada
Grandi
bahwa
pengungsi
Afghanistan
diperlakukan
dengan
“rasa
hormat
dan
bermartabat
yang
patut
dicontoh”
meski
menghadapi
banyak
tantangan,
menurut
pernyataan
yang
dirilis
kantornya
pada
Selasa.
Syarif
juga
mendesak
komunitas
internasional
untuk “mengakui
beban
yang
ditanggung
Pakistan
ketika
menampung
sejumlah
besar
pengungsi
dan
menunjukkan
tanggung
jawab
bersama.”
Sharif
meminta
bantuan
UNHCR
untuk
memulangkan
para
pengungsi
dengan
cara
yang
“aman
dan
bermartabat”.
Juga
pada
Selasa,
Grandi
bertemu
Asif
Durrani,
perwakilan
khusus
Pakistan
untuk
Afghanistan.
Durrani
menulis
di
X
bahwa
kedua
pihak “menyatakan
kesiapan
untuk
menemukan
solusi
jangka
panjang
bagi
masalah
pengungsi
Afghanistan,
termasuk
memulangkan
mereka”.
Pakistan
sebelumnya
mengatakan
tindakan
keras
itu
menarget
mereka
yang
tidak
memiliki
dokumen
sah
tanpa
memandang
kewarganegaraan.
Badan-badan
PBB
mengecam
pengusiran
paksa
warga
Afghanistan
dari
Pakistan.
Menurut
mereka,
tindakan
itu
dapat
menyebabkan
pelanggaran
HAM,
termasuk
pemisahan
keluarga
dan
deportasi
anak
di
bawah
umur.
Meskipun
Pakistan
secara
rutin
mendeportasi
warga
Afghanistan
yang
datang
ke
Pakistan
tanpa
dokumen
sah
dalam
beberapa
tahun
ini,
tindakan
keras
yang
dilakukan
itu
belum
pernah
terjadi.
Sejak
tindakan
keras
itu,
pemerintah
Afghanistan
yang
dipimpin
Taliban
mengatakan
pihaknya
telah
membentuk
komisi
untuk
menangani
warga
negara
yang
dipulangkan.
Mereka
mengkritik
tindakan
Islamabad.
Pakistan
juga
menghadapi
peningkatan
serangan
militan
terhadap
pasukan
keamanan
dan
warga
sipil.
Mereka
menuding
Taliban
Pakistan
–
kelompok
militan
terpisah
tetapi
sekutu
dekat
Taliban
Afghanistan.
Ini
memperburuk
hubungan
kedua
negara.
[ka/ab]