Minahasa Tenggara (ANTARA) – Bendahara Umum (Bendum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Olly Dondokambey (OD), diusulkan menjadi calon Wakil Presiden, untuk mendampingi Puan Maharani sebagai calon Presiden, pada pemilihan 2024.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kabupaten Minahasa Tenggara, James Sumendap saat Rakercab PDI-P Minahasa Tenggara, di Wale Wulan Lumintang, Ratahan, Selasa (1/6) .
“Kami mengusulkan Puan Maharani sebagai calon presiden. Untuk mendampinginya yakni Olly Dondokambey, yang merupakan Bendahara Umum PDI-P sebagai calon wakil presiden,” kata James di depan para pengurus DPD PDI-P Sulut, dan DPC PDI-P Minahasa Tenggara, serta sejumlah Kepala Daerah se-Sulut dari PDI-P.
Dia mengungkapkan, munculnya nama kedua kader terbaik partai berlambang kepala banteng tersebut merupakan aspirasi dari para pengurus partai di tingkat akar rumput.
“Ini merupakan aspirasi kami dari para kader partai untuk mengusulkan kedua kader terbaik partai ini, untuk dipasangkan dalam pemilihan Pilpres mendatang,” tandas Bupati Minahasa Tenggara dua periode ini.
Lebih lanjut kata James, OD mampu serta mempunyai kapasitas untuk mendampingi Puan dalam Pilpres mendatang, serta merupakan kader partai yang potensial.
Sementara itu, Bendahara Umum DPP PDI-P, Olly Dondokambey mengungkapkan mencuatnya nama Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden, merupakan hal baik bagi partai jelang pelaksanaan Pilpres.
“Keluarnya nama Puan sebagai calon presiden, kami bersyukur karena nama kader PDIP diminati oleh partai lain,” katanya.
Selain itu menurut Olly, hal tersebut merupakan bukti pembinaan para kader di PDI-P berjalan dengan baik, dan siap untuk ditugaskan dalam setiap kontestasi politik.
“Ini suatu kebanggan karena pembinaan kader PDIP ternyata disukai masyarakat. Termasuk Puan Maharani,” ujarnya.
Terkait adanya aspirasi dari sejumlah pengurus dan kader partai untuk disandingkan bersama dengan Puan Maharani, Gubernur Sulut ini masih belum mau berkomentar lebih.
“Itu belum. Itu nanti keputusan dari Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” tandasnya.***