KBRN, Minahasa : Rapat Paripurna DPRD Kabuoaten Minahasa dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 digelar di Ruang Sidang DPRD Minahasa (Jumat, 29/03/2019.
Bupati Ir. Royke O. Roring, M.Si dalam sambutan memgatakan, sebagai pimpinan daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, maka menjadi kewajiban bersama Wakil Bupati baik secara moral maupun konstitusi untuk mempertanggung jawabkan amanah rakyat Minahasa guna di aktualisasikan dalam pembangunan.
Pola pertanggung jawaban ini sangat penting dalam kerangka membangun komunikasi yang samgat efektif dan konstruktif dengan masyarakat Minahasa yang di presentasikan oleh lembaga yang terhormat ini.
“Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya karena untuk pertama kalinya setelah dilantik menjadi pimpinan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 25 September 2018 yang lalu untuk menyampaikan LKPJ Kepala Daerah” katanya.
Ada banyak harapan dan dambaan yang digantungkan masyakarakat di pundak RR – RD dimana hal ini menjadi parameter bagi masyarakat dalam melakukan control social terhadap kinerja kami dalam memimpin Minahasa.
“Saya menyadari bahwa pemerintahan adalah milik masyarakat (people own government) yang harus dikelola untuk kepentingam masyarakat”, ungkapnya.
Karena itu, Komitmen dan tekad R3D adalah memberikan nilai tambah positif (positif adding value) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui konsep pembangunan Minahasa yakni pembangunan yang berpusat pada masyarakat sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan diupayakan untuk senantiasa dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Minahasa.
Sejak awal memimpin Minahasa, R3D telah meletakkan frame pembangunan melalui RPJMD 2018-2023.
“Program-program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD”, ungkapnya.
Terkait substansi LKPJ Kepala Daerah, dia menjelaskan 5 (lima) hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
“Kita ketahui bersama bahwa tahun 2018 merupakan starting point yang menjadi momentum awal bagi kami untuk mewujudkan visi yang telah kami tawarkan kepada masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Syukur kepada Tuhan, karena ternyata masyarakat Minahasa dapat memberikan respons positif dan ikut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas yaitu Pemberian Santunan Duka, Pemberian Dokumen Kependudukan pada saat pencatatan sipal, BPJS Gratis bagi masyarakat miskin yang disertai pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur sekalipun hanya sedikit karena kami bertugas hampir di penghujung Tahun 2018”, beber mantan Oenjabat Walikita Manado ini.
Pada tahun 2019 ini semua itu telah ditingkatkan lewat program-program pro rakyat seperti Pemberian Seragam Gratis bagi Siswa Baru Kelas 1 SD dan Kelas 1 SMP, BPJS Ketenagakenaan bagi seluruh Pekerja Lepas atau Kontrak dan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa, kenaikan gaji guru honorer hingga 300%, Penyelamatan Danau Tondano yang telah menjadi salah satu Danau Prioritas di Indonesia, dan telah disepakati perjanjian dengan beberapa Kementrian Republik Indonesia dalam rangka menopang semua yang dibutuhkan dalam Revitalisasi Danau Tondano.
Di bidang pemerintahan, khususnya berkaitan dengan kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintahan selang tahun 2018 dapat barlangsung dengan baik dan harmonis khususnya hubungan kemitraan antara Eksekutif dan DPRD serta seluruh FORKOPIMDA yang senantiasa terpelihara den terjaga dengan baik.
Disisi lain, perlu disadari pula bahwa upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik harus didukung dengan tersedianya aparatur pemerintah yang kapabel dan profesional.
“Dalam konteks ini, maka reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan. Karena Itu. pemerintah kabupaten Minahasa pada tahun ini akan melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung disetiap Perangkat Daerah” tegasnya.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah maka selang tahun 2018, Pemkab Minahasa telah melakukan langka-langka dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
Diakhir sambutan, mantan kepala BAPPEDA Sulut ini tak lupa menyapaikan apresiasi kepada semua elemen yang sudah memberikan topangan kepada pemerintahannR3D dalam kemajuan dan keberhasilan di tahun 2018, baik dari anggota DPRD, Forkopimda, jajaran birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta insan pers.
Melalui penyampaian LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2018 ini kiranya dapat dibahas oleh DPRD Kabuaten Minahasa guna memperoleh rekomendasi perbaikan bagi penyempurnaan dan perbaikan dalam proses pembangunan kedepan.