Ketua DPRD Manado konsultasi efisiensi anggaran ke Kemendagri

Manado
(ANTARA)
–
Ketua
DPRD
Kota
Manado,
Aaltje
Dondokambey,
melakukan
konsultasi
terkait
kebijakan
efisiensi
anggaran
ke
Kementerian
Dalam
Negeri
(Kemendagri),
karena
pihak
pemerintah-DPRD
mulai
pembatasan
anggaran
kunjungan
kerja
(Kunker)
dan
dinas
luar
secara
internal
sejak
awal
Februari.

“Begitu
menerima
Inpres
Nomor
1
tahun
2025,
tentang
hal
itu,
saya
langsung
berangkat
ke
Kemendagri
untuk
mengonsultasikan
hal
tersebut,
supaya
ada
kejelasan
bagaimana
aplikasinya
di
daerah,
termasuk
di
Sekretariat
DPRD
Manado,”
kata
Aaltje
Dondokambey,
di
Manado,
Selasa.

Dia
mengatakan,
menerima
penjelasan
dari
Biro
Keuangan
dan
Aset
Kemendagri
mengenai
Inpres
tersebut,
dan
menerima
penjelasan
bahwa
memang
akan
dilaksanakan
meskipun
di
Manado
sudah
melakukan
terlebih
dulu.
Bahkan
bisa
dibilang
terlalu
cepat,
sehingga
agak “merugikan”
daerah.

Menurut
Ibu
Al,
sapaan
akrab
Bendahara
DPC
PDIP
Manado
itu,
meskipun
belum
ada
pemberlakuan
secara
resmi
di
Kota
Manado,
tetapi
secara
internal
sebagai
pimpinan
DPRD
sudah
menyampaikan
penegasan
mengenai
pembatasan
perjalanan
keluar
daerah,
untuk
para
legislator,
yang
telah
dimulai
sejak
awal
Februari
2025.

“Saya
sudah
membatasi
perjalanan
atau
kunjungan
kerja
keluar
daerah,
baik
konsultasi
ke
Kementerian
atau
DPR-RI
maupun
studi
komparasi
ke
daerah
lain
maksimal
dua
kali
dalam
sebulan,”tegasnya.

Meski
demikian
secara
kelembagaan,
katanya,
masih
akan
membicarakan
kembali
lintas
fraksi,
dan
akan
dimatangkan
dalam
bentuk
rencana
kerja,
yang
akan
diserahkan
nanti
kepada
kepala
daerah
setelah
pelantikan.

Walaupun
memang,
katanya,
di
Sekretariat
DPRD
Manado
sendiri
sudah
mulai
dibatasi
kebijakan
itu
meskipun
masih
dalam
pembahasan
akan
difinalisasi
akhir
bulan
akan
selesai.
Itu
untuk
diserahkan
kepada
pemerintah,
mana
yang
akan
kena
pemotongan,
untuk
disampaikan
ke
Kemendagri
sebagai
laporan.

Sebagai
pimpinan
DPRD
dia
mengatakan,
mengambil
langkah
cepat,
supaya
tidak
salah
dalam
mengambil
keputusan
berkaitan
Inpres
tersebut,
yang
akan
berimbas
pada
lembaga
secara
keseluruhan.

Sementara
Ketua
Komisi
II
DPRD
Manado
yang
membidangi
anggaran
dan
keuangan,
Nanses
Rakian,
mengatakan
saat
ini
pihaknya
menunggu
rapat
bersama
lintas
fraksi
mengenai
hal
tersebut.

“Tentu
kami
sambil
menyusun
rencana
kerja,
tiap
komisi
yang
nanti
akan
disampaikan
kepada
ketua
DPRD
selaku
pimpinan
untuk
dirapatkan
dengan
pemerintah,
sehingga
jelas
efisiensi
yang
mana,
apalagi
saat
ini
masih
dalam
finalisasi,
walaupun
sudah
mulai
dilakukan
awal
bulan
ini”
katanya.

Namun,
Nanses
Rakian,
mengatakan
sebagai
kader
partai
Gerindra,
tetap
mendukung
semua
kebijakan
yang
dikeluarkan
Presiden
RI,
Prabowo
Subianto,
yang
bertujuan
untuk
kesejahteraan
rakyat.

Source