
MANADOPOST.ID—Mencegah gelombang PHK di Manado, pemerintah sudah harus membuka pusat bisnis (PB).Pusat bisnis yang dimaksud adalah Kawasan Bisnis Boulevard. Perputaran ekonomi di kota Tinutuan ini, 50 persen berputar di kawasan seribu pengusaha tersebut.
Di kawasan paling top di Indonesia ini, menyerap tenaga kerja lebih dari 15 ribu warga Manado dan menghidupi sekitar 30 ribu anggota keluarga mereka. Ada dua pusat perbelanjaan besar yang menyerap sekira 8 ribu tenaga kerja. Yaitu Manado Town Square dan Mega Mall.
Sudah 3 bulan tidak diizinkan beroperasi, membuat para pelaku usaha di kawasan ini mulai kesulitan membayar upah. Sudah tiga bulan tidak beroperasi dan tidak ada pendapatan, jika Juni ini dan seterusnya tidak beroperasi, perusahaan mau ambil uang di mana untuk bayar upah pekerja.
“Kami pengelola pusat perbelanjaan minta izin beroperasi, bukan untuk cari untung. Karena pengunjung juga pasti sedikit. Tapi kami minta izin dibuka hanya demi menyelamatkan nasib pekerja. Minimal mereka sudah bisa bekerja lagi dan bisa mendapatkan upah dari tempat mereka bekerja. Satu dua bulan bisa bertahan. Tapi tiga bulan seterusnya pengusaha pasti tidak mampu lagi membayar upah pekerja yang dirumahkan,” keluh para pengusaha ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kota Manado, Senin (15/6) kemarin.
Direktur Operasional Mantos Rudini Wijaya mengatakan, dirinya datang di gedung DPRD bersama pemilik tenant dan para pekerja mal yang terdampak pada putusan Pemkot Manado. Karena sampai saat ini belum memperbolehkan mal atau pusat berbelanjaan beroperasi kembali.
“Seperti diketahui, dari Maret pusat perbelanjaan di Kota Manado sudah tutup. Tentunya saya sebagai pengusaha yang mempunyai tenant cukup banyak baik brand nasional dan internasional, mempertanyakan kapan mal dibuka. Karena setahu kita Indonesia sudah memberlakukan new normal. Jakarta, Surabaya, sedangkan di Indonesia Timur ada Makassar dan Papua sudah menerapkan new normal. Saat ini sudah masuk face kedua,” ujarnya.
Menurut dia, di seluruh Indonesia ada 155 tenant sudah ada kejelasan tanggal buka dan sudah bisa beroperasional kembali Juni ini. Tapi hanya di Manado yang tidak ada kejelasan sampai kapan mal buka.
Padahal Manado tidak menerapkan PSBB dan tingkat yang terjangkiti corona lebih sedikit dari beberapa provinsi di Indonesia, tapi sudah mengizinkan 15 Juni mal buka kembali.
“Hal ini menjadi pertanyaan ada apa dengan Pemkot Manado. Kenapa sampai sekarang Kota Manado yang terkenal dengan pro investasi tetapi belum ada keputusan. Kami mengharapkan dari anggota dewan dan Pemkot Manado ada kejelasan kapan mal di Kota Manado bisa beroperasional kembali. Tapi dengan penerapan protokoler kesehatan yang ketat. Karena bagi kami keselamatan dan kesehatan yang menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, sebagai pengusaha dan pekerja mal merasa ada ketikdakadilan. Wali kota menerapkan Pergub nomor 8, di mana ada sembilan bidang yang bisa beroperasional dan ada beberapa pengecualian.
“Yang kami merasa tidak adil karena ada tokoh di luar mal yang menjual pakaian, furniture, salon tapi masih buka. Sedangkan di mal dengan objek yang sama saat ini tidak diizinkan beroperasi. Begitu juga dengan restoran. Di luar mal masih diizinkan beroperasi,” ungkapnya.
“Kami tidak berharap Pemkot Manado menutup semua tempat usaha di luar mal, tetapi disini kami mencari keadilan. Kiranya juga kami diberikan kesempatan untuk bisa kembali beroperasi. Kami ingin beroperasi karena memperhatikan pekerja kami dirumahkan,” tambahnya.
Sementara itu, Perwakilan Matahari Departeman Store Jhony Theys mengatakan, pekerja di tiga outlet Matahari di Manado pada saat normal karyawannya ada 1.000 orang. Pada saat natal dan lebaran karyawan bisa naik sampai 1.500 orang.
“Kita bisa bayangkan kondisi 1.000 orang dikali dengan keluarga berapa banyak yang terdampak dari penutupan tempat usaha. Saya yakin kita semua pasti tau satu bulan pertama kita semua masih tenang-tenang, ketika sudah memasuki bulan kedua dan ketiga tabungan mereka sudah tidak ada lagi. Karena mereka hanya digaji UMP,” ujarnya.
Menurut dia, di Matahari ada dua model karyawan. Karyawan Matahari dan karyawan suplayer yang dititipkan di Matahari. Pada saat penutupan April, Matahari memiliki kebijakan dari pusat hanya terima gaji 75 persen. Saat masuk Mei karyawan hanya mendapat gaji 50 persen karena toko tidak dibuka.
“Tapi karyawan di luar Matahari yaitu karyawan suplayer tidak mendapatkan gaji karena penjualan nol. Itu sudah pasti di-PHK atau dirumahkan. Ini semua menjadi beban kami pimpinan yang terjadi di Manado,” ujarnya.
Dia membeber, di Indonesia, Matahari membagi dua region besar yaitu barat dan timur. Region timur dari Pulau Sulawesi sampai Papua. Dari 16 toko di region timur yang sudah buka 13 toko. Hanya tiga toko di Manado yang tidak buka sampai saat ini.
“Bukanya kita mengecilkan pandemi ini. Kalau kami berani buka kami siap menerapkan protokoler kesehatan. Kita berjuang untuk hidup karyawan. Karena mereka sudah tidak ada apa-apa,” ungkapnya.
Hal halnya diungkapkan Perwakilan MTC Herwin Lette. Dia mengatakan, MTC ada 1.300 karyawan dirumahkan. Mereka tidak tahu kerja apa. “Kami minta perhatian pemerintah kota untuk membuka kembali operasional MTC Mantos, Megamall, kawasan atau usaha lainnya. Kami tidak bisa buka kalau tidak ada izin dari pemerintah kota,” ungkapnya.
Sementara, perwakilan pekerja mal Maeke Runtu, cleaning servis mengatakan, dirinya tidak sanggup untuk menyekolahkan anak dan menafkahi. “Saya beruntung perusahaan masih bayar 50 persen gaji yaitu Rp1,5juta. Belum bayar kos-kosan, bayar uang sekolah dan makan. Tidak cukup kebutuhan satu bulan. Kami berharap mal dapat segera buka,” harapnya.
Ketua Komisi I DPRD Manado Beny Pasaran memberikan apresiasi kepada para pengusaha, yang terus meningkatkan perekonomian. Meski porak-poranda akibat Covid-19.
“Saya sebagai ketua komisi akan menyampaikan hal ini kepada wali kota. Berikan kesempatan kepada mereka lakukan evaluasi. Kondisi ekonomi seperti ini harus jalan. Kami akan sampaikan masukan dari para pengusaha kepada wali kota agar dibuka semua kegiatan ekonomi,” pungkasnya.
Turut hadir Sekretaris Komisi I Boby Daud, anggota Jein Laluyan, Christy Masengie, Suharto Ishak Kiu, Robert Tambuwun, Meikel Maringka.(ite)
–

