Panel
Mahkamah
Agung
Brazil
dengan
suara
bulat
mendukung
keputusan
salah
satu
hakimnya
untuk
memblokir
platform
media
sosial
milik
miliarder
Elon
Musk,
X,
secara
nasional.
Dukungan
tersebut
disampaikan
lewat
situs
resmi
pengadilan
tertinggi
itu.
Dukungan
yang
lebih
luas
di
antara
para
hakim
melemahkan
upaya
Musk
dan
para
pendukungnya
untuk
mencap
Hakim
Alexandre
de
Moraes
sebagai
pembangkang
dan
penyensor
otoriter
terhadap
pidato
politik.
Panel
tersebut
terdiri
dari
lima
dari
11
hakim,
termasuk
de
Moraes.
Dia
memerintahkan
pemblokiran
platform
tersebut
karena
gagal
menunjuk
perwakilan
hukum
lokal
seperti
yang
diwajibkan
oleh
hukum
Brazil.
X
akan
tetap
diblokir
sampai
mereka
mematuhi
perintahnya
dan
membayar
denda
yang
belum
dibayar
minggu
lalu,
yang
jumlahnya
lebih
dari
US$3
juta.
Platform
ini
telah
berselisih
dengan
de
Moraes
karena
keengganannya
untuk
memblokir
pengguna
X,
dan
menuduh
bahwa
de
Moraes
menginginkan
perwakilan
hukum
di
dalam
negeri
sehingga
pihak
berwenang
Brazil
dapat
menggunakan
pengaruhnya
terhadap
perusahaan
dengan
memiliki
seseorang
untuk
ditangkap.
De
Moraes
juga
menetapkan
denda
harian
sebesar
US$8,900
terhadap
orang
atau
perusahaan
yang
menggunakan
jaringan
virtual
pribadi,
atau
VPN,
untuk
mengakses
X.
Beberapa
pakar
hukum,
termasuk
Asosiasi
Pengacara
Brazil,
mempertanyakan
alasan
keputusan
itu,
dan
bagaimana
menegakkan
hal
tersebut.
Mereka
mengatakan
akan
meminta
Mahkamah
Agung
mengkaji
kembali
ketentuan
tersebut.
Meskipun
demikian
mayoritas
panel
mendukung
denda
VPN.
Hanya
satu
hakim
yang
menentang
denda
VPN
itu,
kecuali
jika
pengguna
terbukti
menggunakan
X
untuk
melakukan
kejahatan.
Perseteruan
dengan
Musk
Brazil,
yang
memiliki
puluhan
juta
pengguna
X,
merupakan
salah
satu
pasar
terbesar
bagi
platform
tersebut.
Pemblokiran
ini
menandai
eskalasi
dramatis
dalam
perseteruan
yang
telah
berlangsung
berbulan-bulan
antara
Musk
dan
de
Moraes
terkait
kebebasan
berbicara,
akun-akun
sayap
kanan,
dan
informasi
yang
keliru.
Selama
akhir
pekan
lalu,
banyak
pengguna
X
di
Brazil
mengatakan
mereka
merasa
terputus
dari
dunia
dan
mulai
bermigrasi
secara
massal
ke
platform
alternatif
seperti
Bluesky
dan
Threads.
Penangguhan
tersebut
telah
memicu
pertikaian
antara
de
Moraes
dan
penyedia
internet
satelit
milik
Musk,
Starlink,
yang
menolak
untuk
melaksanakan
keputusan
pengadilan.
“Dia
melanggar
konstitusi
Brazil
berulang
kali
dan
mengerikan,
setelah
bersumpah
untuk
melindunginya,”
tulis
Musk
beberapa
jam
sebelum
pemungutan
suara,
dan
menambahkan
serentetan
hinaan
dan
tuduhan
setelah
pemungutan
suara
panel.
Musk
pada
hari
Minggu
mengumumkan
pembuatan
akun
X
untuk
mempublikasikan
keputusan
pengadilan
yang
menurutnya
akan
menunjukkan
bahwa
mereka
telah
melanggar
hukum
Brazil.
Ana
Claudia,
seorang
pedagang
telepon
genggam
di
Brasilia,
Brazil,
menunjukkan
unggahan
terkahir
di
platform
X
yang
ia
terima
sebelum
platform
tersebut
diblokir
di
Brazil,
pada
2
September
2024.
(Foto:
AP/Eraldo
Peres)
Namun,
para
pakar
hukum
mengatakan
klaim
semacam
itu
tidak
berdasar,
mencatat
bahwa
rekan-rekan
de
Moraes
telah
berulang
kali
mendukung
keputusannya;
seperti
yang
mereka
lakukan
pada
hari
Senin
(2/9).
Meskipun
tindakannya
dipandang
oleh
para
pakar
sebagai
tindakan
yang
sah,
tindakan
tersebut
telah
memicu
perdebatan
mengenai
apakah
ada
seseorang
yang
telah
mendapat
kekuasaan
yang
terlalu
besar,
atau
apakah
keputusannya
harus
lebih
transparan.
Pemblokiran
X
telah
membuat
de
Moraes
minggu
lalu
membekukan
aset
keuangan
Brazil
Starlink,
untuk
memaksanya
membayar
denda
X.
Ia
mengatakan
kedua
perusahaan
tersebut
merupakan
bagian
dari
kelompok
ekonomi
yang
sama.
Perusahaan
ini
mengatakan
mereka
memiliki
lebih
dari
250.000
klien
di
negara
Amerika
Selatan
tersebut.
Para
pakar
hukum
mempertanyakan
dasar
hukum
dari
langkah
tersebut,
dan
firma
hukum
Starlink,
Veirano,
mengatakan
kepada
Associated
Press
bahwa
mereka
telah
mengajukan
banding
atas
pembekuan
tersebut.
Mereka
menolak
berkomentar
lebih
lanjut.
Dalam
sebuah
pembangkangan,
Starlink
mengatakan
kepada
regulator
telekomunikasi
Anatel
bahwa
mereka
tidak
akan
memblokir
akses
X
hingga
akun
keuangannya
dicairkan.
Kantor
pers
Anatel
menyampaikan
hal
tersebut
dalam
sebuah
email
kepada
Associated
Press.
Starlink
tidak
menanggapi
permintaan
komentar.
Hal
ini
berarti
penutupan
Starlink
kemungkinan
besar
akan
terjadi,
meskipun
penegakan
hukum
akan
sulit
dilakukan
karena
satelit
perusahaan
ini
tidak
berada
di
dalam
wilayah
negara,
kata
Luca
Belli,
koordinator
Pusat
Teknologi
dan
Masyarakat
di
Getulio
Vargas
Foundation.
Sistem
ini
sangat
populer
di
daerah
pedesaan
dan
hutan
yang
luas
di
Brazil.
Presiden
Anatel,
Carlos
Baigorri,
mengatakan
kepada
media
lokal
GloboNews
pada
hari
Minggu
(1/9)
sore
bahwa
ia
telah
menyampaikan
keputusan
Starlink
kepada
Hakim
De
Moraes.
Baigorri
mengatakan
kepada
GloboNews
bahwa
“sanksi
maksimum”
untuk
perusahaan
telekomunikasi
adalah
pencabutan
izinnya.
Dia
mengatakan
jika
Starlink
kehilangan
lisensinya
dan
tetap
menyediakan
layanan,
maka
perusahaan
tersebut
dianggap
melakukan
kejahatan.
Anatel
dapat
menyita
peralatan
dari
23
stasiun
bumi
Starlink
di
Brazil
yang
menjamin
kualitas
layanan
internetnya,
katanya.
[em/ka]