Pada
hari
Senin,
seorang
pembantu
utama
menteri
luar
negeri
Iran
bertemu
dengan
duta
besar
Turki
untuk
Teheran
dan
menekankan
perlunya
menghindari
“komentar-komentar
yang
tidak
pantas
dan
analisis
yang
tidak
realistis
yang
bisa
menyebabkan
perselisihan
dan
ketegangan
dalam
hubungan
bilateral,”
menurut
sebuah
pernyataan
Kementerian
Luar
Negeri
Iran.
Pejabat
Iran,
Mahmoud
Heidari,
juga
mengatakan
kepada
duta
besar
Turki
bahwa
negara-negara
Muslim
harus
memfokuskan
upaya
mereka
untuk
menghentikan
“kejahatan
dan
agresi”
Israel
di
wilayah
Palestina
dan
Suriah.
Turki
membalas
pada
hari
Selasa
dengan
mengundang
duta
besar
Iran
untuk
berdiskusi.
Juru
bicara
Kementerian
Luar
Negeri
Oncu
Keceli
mengatakan
bahwa
diplomat
Iran
tersebut
diberitahu
bahwa
masalah
kebijakan
luar
negeri
tidak
boleh
digunakan
untuk
kepentingan
politik
dalam
negeri
dan
bahwa
pesan-pesan
tersebut
harus
disampaikan
secara
langsung
kepada
para
pejabat
Turki,
bukan
kepada
publik.
Dalam
sebuah
wawancara
dengan
televisi
Al-Jazeera
yang
disiarkan
minggu
lalu,
Fidan
mengecam
kebijakan
luar
negeri
Iran,
menggambarkan
ketergantungan
Teheran
pada
milisi
di
wilayah
Timur
Tengah
sebagai
strategi
yang
“berisiko”
dan
mendesak
adanya
perubahan
kebijakan.
“Jika
kita
mencoba
menciptakan
keresahan
di
negara
lain
dengan
mendukung
sebuah
kelompok
di
sana,
negara
lain
mungkin
akan
mencoba
menciptakan
keresahan
di
negara
kita
dengan
mendukung
sebuah
kelompok
di
sini,”
kata
Fidan.
Ketegangan
antara
kedua
negara
bertetangga
ini
muncul
seiring
dengan
jatuhnya
pemerintahan
mantan
Presiden
Bashar
Al
Assad
di
Suriah
yang
telah
melemahkan
pengaruh
Iran
di
negara
tersebut,
sekaligus
meningkatkan
pengaruh
Turki.
Pemerintah
baru
yang
beraliran
Islam
Sunni
memandang
milisi-milisi
yang
didukung
Iran
sebagai
sebuah
ancaman.
Juru
bicara
Pemerintah
Iran,
Fatemeh
Mohajerani,
pada
hari
Selasa
mengatakan
bahwa
pernyataan
Fidan
“tidak
konstruktif.”
Ia
menambahkan:
“Kami
berharap
tidak
akan
mengulanginya
lagi.”
[my/ab]