Militer
Israel
mengatakan
pihaknya
menyerang
puluhan
target
Hizbullah
di
daerah
Nabatieh.
Koordinator
Khusus
PBB
untuk
Lebanon
Jeanine
Hennis-Plasschaert
mengatakan
serangan
Israel
tersebut
“mengikuti
insiden
lain
di
mana
warga
sipil
dan
infrastruktur
sipil
menjadi
sasaran
di
seluruh
Lebanon,”
dan
bahwa
“penderitaan
warga
sipil
mencapai
tingkat
yang
belum
pernah
terjadi
sebelumnya.”
“Sudah
saatnya
bagi
semua
aktor
yang
berkepentingan
untuk
segera
menghentikan
tembakan
mereka
dan
membuka
pintu
bagi
solusi
diplomatik
yang
mampu
mewujudkan
kebutuhan
warga
negara
dan
memajukan
stabilitas
regional,”
kata
Hennis-Plasschaert
dalam
sebuah
pernyataan.
Pasukan
Israel
juga
melakukan
serangan
udara
pada
hari
Rabu
di
pinggiran
selatan
Beirut,
yang
menyebabkan
kepulan
asap
dari
sedikitnya
dua
lingkungan.
Pasukan
Pertahanan
Israel
mengatakan
jet
tempurnya
menyerang
gudang
senjata
bawah
tanah
Hizbullah.
Serangan
tersebut
menyusul
perintah
evakuasi
terbaru
Israel
yang
memperingatkan
warga
setempat
agar
meninggalkan
daerah-daerah
di
Beirut
yang
menurut
militer
Israel
berada
di
dekat
fasilitas
Hizbullah.
Israel
juga
melaporkan
lebih
dari
50
proyektil
ditembakkan
dari
Lebanon
pada
hari
Rabu,
sementara
Hizbullah
mengatakan
pihaknya
meluncurkan
rudal
ke
suatu
daerah
di
Israel
utara.
Puing-puing
berserakan
di
lokasi
yang
rusak
akibat
serangan
Israel
di
pinggiran
selatan
Beirut,
di
tengah
permusuhan
yang
sedang
berlangsung
antara
Hizbullah
dan
pasukan
Israel,
Lebanon
16
Oktober
2024.
(Ahmad
Al-Kerdi/REUTERS)
Serangan
terbaru
Israel
di
daerah
ibu
kota
Lebanon
itu
terjadi
sehari
setelah
Amerika
Serikat
mengatakan
pihaknya
menyampaikan
keprihatinan
tentang
serangan
semacam
itu
kepada
pejabat-pejabat
Israel.
“Mengenai
cakupan
dan
sifat
kampanye
pengeboman
yang
kami
lihat
di
Beirut
selama
beberapa
minggu
terakhir,
itu
adalah
sesuatu
yang
kami
jelaskan
kepada
pemerintah
Israel
bahwa
kami
prihatin
dan
kami
menentangnya,”
kata
juru
bicara
Departemen
Luar
Negeri
Matthew
Miller
kepada
para
wartawan.
Sementara
itu,
Amerika
Serikat
mendesak
agar
Israel
meningkatkan
bantuan
kemanusiaannya
kepada
warga
Palestina
yang
kelaparan
di
Gaza
sampai
bulan
depan
atau
menghadapi
kemungkinan,
Amerika
Serikat
akan
menghentikan
bantuan
militernya
untuk
mendukung
perang
Israel
selama
setahun
melawan
militan
Hamas.
Menteri
Luar
Negeri
Amerika
Serikat
Antony
Blinken
dan
Menteri
Pertahanan
Lloyd
Austin
mengatakan
kepada
para
pejabat
tinggi
Israel
melalui
surat
hari
Minggu
(13/10),
bahwa
Amerika
Serikat
“sangat
prihatin
atas
memburuknya
situasi
kemanusiaan
di
Gaza
dan
mengupayakan
tindakan
mendesak
dan
berkelanjutan
oleh
pemerintah
Israel
bulan
ini
untuk
mengubah
arah
itu.”
Juru
bicara
Departemen
Luar
Negeri
Matthew
Miller
mengatakan,
surat
itu
sebagai
komunikasi
diplomatik
pribadi,
namun
mengukuhkan
kebenarannya.
Selama
berbulan-bulan,
bahkan
ketika
perjuangan
Israel
melawan
Hamas
terus
berlangsung,
Amerika
Serikat
berulang
kali
menekan
Israel
untuk
meningkatkan
bantuan
kemanusiaan
seperti
makanan,
air,
pasokan
medis,
bahan
bakar,
dan
barang-barang
lainnya
kepada
warga
sipil
Palestina.
Namun
upaya
kemanusiaan
itu
semakin
berkurang,
karena
terhambat
oleh
pencurian
barang
oleh
para
militan,
berlanjutnya
pertempuran
di
dekat
lokasi
pembagian
bantuan
dan
perselisihan
mengenai
titik-titik
masuk
ke
Gaza.
Gambar
yang
diambil
dari
kota
Tyre
di
selatan
Lebanon
ini
menunjukkan
kepulan
asap
menyusul
serangan
udara
Israel
di
desa
Tayrdebba,
16
Oktober
2024.
(Kawnat
HAJU
/
AFP)
Blinken
dan
Austin,
dalam
sepucuk
surat
kepada
Menteri
Pertahanan
Israel
Yoav
Gallant
dan
Menteri
Urusan
Strategis
Ron
Dermer,
mencantumkan
langkah-langkah
spesifik
yang
harus
dilakukan
oleh
Israel
dalam
waktu
30
hari
untuk
memuaskan
Amerika
Serikat,
termasuk
mengizinkan
minimal
350
truk
memasuki
Gaza
setiap
hari
melalui
empat
penyeberangan
ke
Gaza
dan
membuka
titik
masuk
kelima,
memberlakukan
jeda
dalam
pertempuran
untuk
memungkinkan
pengiriman
bantuan
dan
mencabut
perintah
evakuasi
bagi
warga
sipil
Palestina
jika
tidak
ada
kebutuhan
operasional.
Surat
Blinken-Austin
mengutip
Undang-Undang
Bantuan
Luar
Negeri
Amerika
Serikat,
yang
melarang
bantuan
militer
ke
negara-negara
yang
menghalangi
pengiriman
bantuan
kemanusiaan
Amerika
Serikat.
Surat
itu
juga
mengutip
Memorandum
Keamanan
Nasional
Biden
yang
dikeluarkan
pada
bulan
Februari
yang
mengharuskan
Departemen
Luar
Negeri
untuk
melaporkan
kepada
Kongres
apakah
mereka
menganggap
jaminan
Israel
kredibel
bahwa
penggunaan
senjata
Amerika
Serikat
tidak
melanggar
hukum
Amerika
Serikat
atau
hukum
internasional.
Para
pejabat
Amerika
Serikat
sebelumnya
tahun
ini
mengatakan
Israel
mungkin
telah
melanggar
hukum
humaniter
internasional
dengan
menggunakan
senjata
yang
dipasok
AS
dalam
operasi
militernya
di
Gaza.
[lt/ab]
Sebagian
informasi
untuk
laporan
ini
disediakan
oleh
Agence
France-Presse
dan
Reuters