Presiden Israel Isaac Herzog, Rabu (29/12), memuji pertemuan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. Ia menyebut pertemuan itu sebagai “penting dan benar.”
“Sebagai orang yang percaya pada dialog dalam semua bidang kehidupan kita, tentu saja menurut saya dialog ini positif dan saya menilai pertemuan itu sendiri penting dan benar.”
Gantz menerima Abbas pada Selasa (27/12) malam di kediaman pribadinya di pinggiran Tel Aviv. Ini pertama kali sejak 2010, Abbas bertemu seorang pejabat Israel di dalam wilayah Israel. Keduanya membahas koordinasi keamanan antara Israel dan Otoritas Palestina pimpinan Abbas, yang mengelola kantong-kantong Tepi Barat yang diduduki.
Presiden Herzog mengatakan bahwa pembicaraan itu penting, “terutama mengingat Israel sedang menghadapi situasi keamanan yang menantang di Yudea dan Samaria.”
“Kerja sama keamanan adalah bagian yang sangat penting dari perang melawan teror. Saya juga berpendapat bahwa kita perlu menemukan jalan untuk berdialog dengan tetangga kita dengan cara apa pun yang mampu meningkatkan kehidupan kita semua dan semua orang, dan tentu saja berintegrasi dalam struktur regional yang berkembang pesat.”
Setelah pertemuan yang langka dengan Presiden Mahmoud Abbas, Menteri Gantz, Rabu (29/12), menyetujui rangkaian tindakan yang bertujuan meningkatkan hubungan dengan Palestina. Kantor Gantz mengatakan ia menyetujui “langkah-langkah membangun kepercayaan” termasuk transfer pembayaran pajak ke Otoritas Palestina, mengeluarkan ratusan izin untuk pedagang Palestina dan orang-orang yang sangat penting, dan menyetujui status kependudukan ribuan warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Israel mengumpulkan pajak ratusan juta dolar atas nama Otoritas Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani pada 1990-an. Transfer pajak adalah sumber utama pendanaan bagi orang-orang Palestina yang kekurangan uang, tetapi Israel telah menahan dana atas pembayaran tunjangan Otoritas Palestina kepada ribuan keluarga yang memiliki kerabat yang terbunuh, terluka atau dipenjara dalam konflik. Israel mengatakan pembayaran itu mendorong terorisme, sementara Palestina mengatakan tunjangan itu memberi dukungan penting kepada keluarga yang membutuhkan.
Israel menyetujui status kependudukan sekitar 9.500 warga Palestina. Negara Yahudi itu mengontrol daftar penduduk Palestina, dan selama bertahun-tahun kebijakannya telah mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina tanpa status hukum sehingga membatasi kebebasan mereka untuk bergerak, bahkan di dalam wilayah-wilayah pendudukan. Israel memberikan status hukum kepada sekitar 4.000 warga Palestina pada bulan Oktober.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menentang status kenegaraan Palestina. Pemerintahnya tidak menunjukkan minat untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai yang gagal lebih dari 10 tahun lalu, tetapi mengatakan ingin mengurangi ketegangan dengan memperbaiki kondisi kehidupan di Tepi Barat. Dalam beberapa bulan ini telah terjadi lonjakan kekerasan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan serangan orang Palestina terhadap warga Israel di Yerusalem timur dan Tepi Barat.
Pertemuan Gantz dengan Abbas — yang kedua dalam enam bulan sejak pemerintahan koalisi Bennett berkuasa — menuai kritik keras dari sejumlah anggota parlemen oposisi Israel, termasuk dari Partai Likud, partai terbesar di parlemen.
Palestina berusaha mendirikan negara merdeka yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza, wilayah-wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
Hamas merebut Gaza dari pasukan Abbas pada 2007, setahun setelah kelompok militan Islam itu menang telak dalam pemilihan parlemen. Gaza berada di bawah blokade Israel-Mesir sejak saat itu. [ab/ka]