PARIS
—
Perdana
Menteri
Prancis
Michel
Barnier
akan
mengundurkan
diri
pada
Kamis
(5/12)
setelah
anggota
parlemen
sayap
kanan
dan
kiri
memilih
untuk
menggulingkan
pemerintahannya.
Pengunduran
diri
Barnier
membuat
negara
dengan
ekonomi
terbesar
kedua
di
zona
euro
tersebut
kian
terjerumus
ke
dalam
krisis
politik.
Barnier,
politisi
veteran
yang
pernah
menjadi
negosiator
Brexit
Uni
Eropa,
akan
menjadi
perdana
menteri
yang
menjabat
paling
singkat
dalam
sejarah
Prancis
modern
setelah
ia
menyerahkan
pengunduran
dirinya
sekitar
pukul
10.00
waktu
setempat.
Belum
pernah
ada
pemerintah
Prancis
yang
kalah
dalam
mosi
tidak
percaya
sejak
Georges
Pompidou
pada
1962.
Gejolak
politik
kian
melemahkan
Uni
Eropa
yang
sudah
terguncang
akibat
runtuhnya
pemerintahan
koalisi
Jerman,
dan
terjadi
beberapa
minggu
sebelum
Presiden
terpilih
Amerika
Serikat
Donald
Trump
kembali
ke
Gedung
Putih.
Kelompok
sayap
kiri
dan
sayap
kanan
menghukum
Barnier
dalam
mosi
tidak
percaya
pada
Rabu
(4/12)
malam
karena
mencoba
memaksakan
anggaran
yang
tidak
populer
melalui
parlemen
yang
sulit
diatur
tanpa
pemungutan
suara.
Rancangan
anggaran
tersebut
mengupayakan
penghematan
sebesar
$63
miliar
dalam
upaya
mengecilkan
defisit
yang
menganga.
Pengunduran
diri
Barnier
mengakhiri
ketegangan
selama
berminggu-minggu
mengenai
anggaran,
yang
menurut
National
Rally
sayap
kanan
Marine
Le
Pen
terlalu
keras
terhadap
pekerja.
Hal
itu
juga
kian
melemahkan
posisi
Presiden
Emmanuel
Macron,
yang
memicu
krisis
yang
sedang
berlangsung
dengan
keputusan
buruknya
untuk
mengadakan
pemilu
sela
pada
Juni.
Presiden
Prancis
Emmanuel
Macron
memperhatikan
interior
Katedral
Notre-Dame
de
Paris
saat
memeriksa
persiapan
pembukaan
kembali
gereja
itu,
29
November
2024.
(Foto:
Stephane
de
Sakutin/Pool
via
Reuters)
Macron,
yang
menghadapi
seruan
untuk
mengundurkan
diri,
memiliki
mandat
hingga
2027
dan
tidak
dapat
dilengserkan.
Namun,
krisis
politik
yang
berkepanjangan
telah
membuat
Marcon
menjadi
sosok
yang
kian
tidak
populer.
Sebuah
jajak
pendapat
daring
yang
dilakukan
tepat
setelah
mosi
tidak
percaya
menunjukkan
64
persen
pemilih
menginginkan
Macron
mengundurkan
diri.
Prancis
kini
berisiko
mengakhiri
tahun
ini
tanpa
pemerintahan
yang
stabil
atau
anggaran
untuk
2025,
meskipun
konstitusi
mengizinkan
langkah-langkah
khusus
yang
dapat
mencegah
penutupan
pemerintahan
seperti
yang
dilakukan
Amerika.
Tiga
sumber
mengatakan
kepada
Reuters
bahwa
Macron
bermaksud
melantik
perdana
menteri
baru
secepatnya.
Menurut
salah
satu
sumber,
Macron
ingin
menunjuk
seorang
perdana
menteri
sebelum
upacara
pembukaan
kembali
Katedral
Notre-Dame
pada
Sabtu
(7/12),
yang
akan
dihadiri
Trump.
Namun
perdana
menteri
baru
mana
pun
akan
menghadapi
tantangan
yang
sama
seperti
Barnier
untuk
meloloskan
rancangan
undang-undang,
termasuk
anggaran
2025,
yang
disetujui
oleh
parlemen
yang
terpecah.
Tidak
ada
pemilihan
parlemen
baru
sebelum
Juli.
“Sampai
ada
kemungkinan
pemilu
baru,
ketidakpastian
politik
yang
sedang
berlangsung
kemungkinan
akan
menjaga
premi
risiko
pada
aset-aset
Perancis
tetap
tinggi,”
kata
analis
SocGen
dalam
sebuah
catatan.
“Ketidakpastian
politik
kemungkinan
akan
mengurangi
investasi
dan
belanja
konsumen.”
[ft/es]