Wakil
Komisaris
Tinggi
HAM
PBB
Nada
Al-Nashif,
Selasa
(10/9)
mengatakan
bahwa
pihak-pihak
yang
berperang
dalam
konflik
Sudan
bertindak
dengan
“mengabaikan
sama
sekali
hukum
internasional.”
Al-Nashif
berbicara
pada
sidang
ke-57
Dewan
HAM
PBB
di
Jenewa
yang
membahas
berbagai
isu
global,
termasuk
mengenai
kerusuhan
politik,
kemunduran
hak-hak
perempuan
serta
kebebasan
pers
dan
kebebasan
untuk
berekspresi.
“Kantor
kami
terutama
khawatir
oleh
penggunaan
kekerasan
seksual
sebagai
senjata
perang
sejak
dimulainya
konflik.
Kami
telah
mendokumentasikan
97
insiden
yang
melibatkan
172
korban,
sebagian
besar
adalah
perempuan
dewasa
dan
anak-anak,
ini
merupakan
realitas
yang
sangat
tidak
menyenangkan,”
kata
Al-Nashif.
Pekan
lalu,
para
investigator
HAM
dukungan
PBB
mendesakkan
pembentukan
“pasukan
yang
independen
dan
tidak
memihak”
untuk
melindungi
warga
sipil
dalam
perang
di
Sudan.
Mereka
menyebut
kedua
pihak
bersalah
melakukan
kejahatan
perang
yang
mencakup
pembunuhan,
mutilasi
dan
penyiksaan.
Para
penyelidik
juga
memperingatkan
bahwa
pemerintah
negara-negara
asing
yang
mempersenjatai
dan
mendanai
pihak-pihak
yang
berperang
dapat
dianggap
terlibat.
Tim
pencari
fakta,
dalam
laporan
pertama
mereka
sejak
dibentuk
oleh
badan
HAM
utama
PBB
itu
pada
Oktober
lalu,
juga
menuduh
paramiliter,
Pasukan
Dukungan
Cepat,
yang
berperang
melawan
militer
Sudan,
dan
sekutu-sekutunya
telah
melakukan
kejahatan
terhadap
kemanusiaan,
yang
mencakup
pemerkosaan,
perbudakan
seksual
serta
penganiayaan
atas
dasar
etnis
atau
gender.
Para
pakar
menyerukan
perluasan
embargo
senjata
di
kawasan
Darfur
yang
telah
lama
bergejolak
di
bagian
barat
Sudan
hingga
ke
seluruh
penjuru
negara
itu.
Temuan-temuan
dari
tim
yang
diamanatkan
oleh
Dewan
HAM
yang
beranggotakan
47
negara
itu
muncul
sementara
lebih
dari
10
juta
orang
telah
terusir
dari
rumah
mereka,
termasuk
2
juta
lebih
yang
mengungsi
ke
negara-negara
tetangga
–
dan
bencana
kelaparan
merebak
di
sebuah
kamp
besar
bagi
pengungsi
di
Darfur.
Konflik
yang
mulai
terjadi
pada
April
2023
itu
telah
menewaskan
ribuan
orang.
Berbagai
organisasi
bantuan
kemanusiaan
berjuang
keras
untuk
mendapatkan
akses
ke
orang-orang
yang
membutuhkan
pertolongan.
Pada
Desember
lalu,
Dewan
Keamanan
PBB
memutuskan
untuk
mengakhiri
misi
politik
badan
dunia
itu
di
Sudan
atas
tekanan
para
pemimpin
militer
negara
itu.
[uh/em]