PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA
(voa)
—
Program
Pembangunan
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB)
atau
UNDP
mengatakan
dalam
sebuah
laporan
baru
pada
Kamis
(20/2)
bahwa
dibutuhkan
setidaknya
satu
dekade
bagi
Suriah
untuk
kembali
ke
tingkat
ekonomi
sebelum
perang.
Jika
tren
pertumbuhan
yang
lambat
saat
ini
terus
berlanjut,
pemulihan
ekonomi
bisa
memakan
waktu
lebih
dari
50
tahun.
“Saya
harus
mengatakan
bahwa
angka
yang
paling
mengejutkan
saat
ini
adalah
jika
Suriah
terus
tumbuh
pada
rata-rata
pertumbuhan
lima
tahun
terakhir
–
yang
merupakan
pertumbuhan
PDB
(produk
domestik
bruto)
sebesar
1,3
persen
per
tahun
–
Suriah
akan
kembali
ke
PDB
yang
dicapai
pada
2010
dalam
55
tahun,”
kata
Abdallah
Al
Dardari,
asisten
administrator
UNDP
dan
direktur
Biro
Regional
untuk
Negara-negara
Arab,
yang
menerbitkan
laporan
berjudul,
“Dampak
Konflik
di
Suriah.”
Al
Dardari,
yang
berbicara
kepada
wartawan
melalui
telekonferensi
dari
Nairobi,
mengatakan
banyaknya
korban
jiwa
dan
kerusakan
material,
ditambah
dengan
devaluasi
total
mata
uang
nasional,
menipisnya
cadangan
devisa,
meluasnya
pengangguran,
dan
90
persen
penduduk
jatuh
ke
dalam
kemiskinan,
menjadikan
pemulihan
sebagai
tugas
yang
sangat
berat.
Lebih
dari
600.000
warga
Suriah
tewas
dalam
perang
dan
113.000
lainnya
hilang
secara
paksa.
Nasib
mereka
tidak
diketahui.
Menurut
laporan
tersebut,
pada
tahun
sebelum
pecahnya
perang,
PDB
Suriah
adalah
$62
miliar,
dan
tingkat
pertumbuhannya
melebihi
5
persen
dibandingkan
lima
tahun
sebelumnya.
Saat
ini
PDB
negara
tersebut
kurang
dari
setengah
PDB-nya
sebelum
perang,
yaitu
sekitar
$29
miliar.
“Perkiraan
total
PDB
yang
hilang
selama
periode
2011
hingga
2024
mencapai
sekitar
800
miliar
dolar
Amerika
[berdasarkan
harga
pada
2010],”
laporan
tersebut
menyebutkan
dampak
ekonomi
akibat
perang
tersebut.
Nilai
itu
setara
Rp
13,04
kuadriliun.
Al
Dardari
mengatakan
Suriah
juga
menderita
dalam
hal
pembangunan
manusia,
karena
mengalami
kemunduran
40
tahun
dalam
hal
harapan
hidup,
tingkat
pendidikan
dan
pendapatan
per
kapita.
Dia
mengatakan
laporan
tersebut
juga
menawarkan
beberapa
skenario
untuk
pemulihan
dan
pertumbuhan,
tetapi
semuanya
memerlukan
investasi
dalam
jumlah
besar
agar
bisa
sukses.
“Hal
ini
memerlukan
perbaikan
luar
biasa
dalam
administrasi
publik,
tata
kelola,
transparansi,
akuntabilitas,
kapasitas
kelembagaan,
dan
sebagainya,”
katanya,
seraya
menambahkan
bahwa
status
quo
tidak
dapat
dipertahankan.
Al
Dardari
mengatakan
sanksi
internasional
juga
dapat
memberikan
“efek
mengerikan”
terhadap
kemampuan
Suriah
untuk
menarik
miliaran
investasi
yang
diperlukan
untuk
membangun
kembali
infrastruktur
dan
perekonomiannya.
“Kita
perlu
mempertimbangkan
sanksi
secara
serius
seiring
dengan
berjalannya
reformasi,”
katanya.
“Kita
perlu
memastikan
bahwa
sanksi
ditangani
dengan
cara
yang
memungkinkan
Suriah
untuk
mengurus
semua
reformasi
dan
persyaratan
ini.”
Pemerintah
sementara
Suriah,
yang
berkuasa
sejak
mereka
menggulingkan
rezim
Bashar
al-Assad
pada
pertengahan
Desember,
akan
menerima
laporan
UNDP
pada
Jumat
(21/2).
Al
Dardari
mengatakan
PBB
siap
memberikan
bantuan
teknis
yang
diperlukan
guna
mengimplementasikan
skenario
pemulihan
ekonomi
yang
dipaparkan
dalam
laporan
tersebut.
[ft/pp]