Bassam
Said
Ishak
adalah
presiden
Dewan
Nasional
Suriah.
Berbasis
di
timur
laut
Suriah,
dewan
tersebut
mengatakan
bahwa
mereka
bertujuan
membela
hak-hak
umat
Kristen
dan
semua
kelompok
minoritas
lainnya
di
pemerintahan
pasca-Assad
dengan
harapan
membangun
Suriah
baru
yang
demokratis,
sekuler,
dan
pluralistik
di
mana
semua
warga
negara
memiliki
hak
yang
sama.
“Saya
ingin
melihat
perundingan
nyata
di
Suriah
mengenai
konstitusi
baru
karena
pemberontak
mengatakan
mereka
ingin
memulai
perundingan
tersebut.
Yang
saya
maksud
dengan
negosiasi
nyata
adalah
tidak
ada
seorang
pun
yang
dikecualikan.
Jadi,
negosiasi
inklusif.
Semua
kelompok
yang
mempunyai
pendapat
mengenai
masa
depan
Suriah
dan
mempunyai
kekhawatiran,
visi,
dan
harapan
masing-masing
untuk
duduk
dan
menyuarakan
apa
yang
ada
di
hati
dan
pikiran
mereka
tanpa
intervensi
dari
kekuatan
luar
untuk
memutuskan
siapa
yang
boleh
hadir
atau
tidak
hadir
dalam
perundingan
ini,”
sebutnya.
Sementara
itu,
pemimpin
spiritual
komunitas
Druze
di
Suriah,
yang
terbesar
di
Timur
Tengah,
dan
tinggal
wilayah
Sweida
di
barat
daya
negara
itu,
mengeluarkan
pernyataan
yang
mendesak
semua
warga
Suriah
untuk
tetap
waspada,
dengan
mengatakan
“perjalanan
ke
depan
masih
panjang
dan
pertempuran
belum
berakhir.
”
Dia
mengatakan
kelompoknya
menyerukan
“semua
orang
untuk
melindungi
properti
publik
dan
pribadi
sebagai
kewajiban
nasional
dan
moral,
mencegah
tindakan
vandalisme
dan
memblokir
segala
upaya
untuk
melemahkan
keamanan
dan
stabilitas
di
Sweida.”
Mazloum
Abdi,
komandan
Pasukan
Demokratik
Suriah
(SDF),
sebuah
kelompok
bersenjata
pimpinan
Kurdi
yang
didukung
AS
dan
beranggotakan
para
pejuang
Kristen
yang
berperan
penting
dalam
menumpas
militan
ISIS,
mengungkapkan
harapan
akan
adanya
kepemimpinan
baru.
“Perubahan
ini
memberikan
peluang
untuk
membangun
Suriah
baru
berdasarkan
demokrasi
dan
keadilan
yang
menjamin
hak-hak
seluruh
warga
Suriah,”
katanya
dalam
sebuah
pernyataan
tertulis.
Serangan
pemberontak
yang
dimulai
pada
27
November,
dipimpin
oleh
Hayat
Tahrir
al-Sham,
atau
HTS,
yang
dipimpin
oleh
Abu
Mohammed
al-Golani,
mengakhiri
kekuasaan
lima
dekade
pemerintahan
Assad
yang
ditandai
dengan
penindasan
dengan
kekerasan
untuk
membungkam
perbedaan
pendapat.
Amerika
Serikat
dan
negara-negara
lain
menetapkan
HTS
sebagai
kelompok
teroris
karena
mereka
pernah
menjadi
bagian
dari
al-Qaida,
namun
kelompok
Islam
tersebut
kemudian
memisahkan
diri
dan
tampaknya
telah
melunakkan
pendiriannya.
Sejak
pengambilalihan
Aleppo
dan
wilayah
lainnya,
mereka
mengumumkan
bahwa
mereka
akan
melindungi
populasi
minoritas
Suriah.
Namun,
hal
tersebut
mungkin
tidak
akan
dilakukan
kelompok-kelompok
pemberontak
lainnya.
Nadine
Maenza,
presiden
Sekretariat
Kebebasan
Beragama
Internasional
yang
berbasis
di
Washington,
mengatakan
kepada
VOA
bahwa
dia
menerima
laporan
saksi
mata
mengenai
kekejaman
yang
dilakukan
terhadap
belasan
kelompok
agama
dan
etnis
minoritas
Suriah
dalam
beberapa
hari
terakhir
di
wilayah
Shebha
di
luar
Aleppo.
Dia
menyampaikan
kekhawatirannya
dalam
sebuah
laporan
kepada
Kongres
Amerika
Serikat.
“Kekhawatiran
kami
adalah
keselamatan
semua
agama
dan
etnis
minoritas.
Mengingat
rekam
jejak
HTS
dan
milisi
dukungan
Turki
yang
memiliki
sejarah
pelanggaran
agama
berat
terhadap
kelompok-kelompok
tersebut.
Kekejaman
masih
terus
terjadi
terhadap
warga
Kurdi,
Yazidi,
Kristen,
dan
kelompok
agama
minoritas
lainnya,
namun
secara
khusus
kita
melihat
kekejaman
ini
dilakukan
oleh
milisi
Islam
yang
didukung
Turki,”
jelasnya.
Julien
Barnes-Dacey,
direktur
program
Timur
Tengah
Dewan
Hubungan
Luar
Negeri
Eropa,
mengatakan
kepada
VOA
bahwa
“kekhawatiran
sudah
muncul
mengenai
apa
yang
akan
terjadi
selanjutnya
(di
Suriah),
ketakutan
mengenai
pandangan-pandangan
Islamis
dari
HTS
dan
prospek
kekacauan
baru,
kekerasan
dan
fragmentasi
di
tengah
transisi
yang
kemungkinan
diperebutkan.”
“Ada
juga
kekhawatiran
bahwa
konflik
antara
Turki
dan
Kurdi
Suriah
dapat
memberikan
ruang
baru
bagi
ISIS
untuk
melakukan
eksploitasi,”
kata
Barnes-Dacey,
dalam
keterangan
tertulisnya.
Namun
dia
menambahkan
bahwa
“harapan
terbesar
seharusnya
terletak
pada
rakyat
Suriah
sendiri.
“Mereka,
lebih
daripada
pihak
luar
mana
pun,
menginginkan
transisi
yang
stabil,
karena
merekalah
yang
benar-benar
terdampak
konflik,”
tulisnya.
Kekuatan
brutal
Presiden
Suriah
Assad
terhadap
demonstrasi
prodemokrasi
pada
tahun
2011
memicu
perang
saudara
selama
13
tahun
yang
mengakibatkan
500.000
warga
Suriah
tewas
dan
pengungsian
setengah
dari
23
juta
populasi
Suriah
sebelum
perang.
[ab/uh]