Sekelompok
negara
Barat
pada
Selasa
(22/10)
menyerukan
kepada
China
untuk
membebaskan
semua
Muslim
Uighur
dan
Tibet
yang
ditahan
secara
sewenang-wenang,
dan
mengizinkan
para
pengamat
hak-hak
asasi
manusia
(HAM)
independen
mengunjungi
tempat-tempat
tersebut
untuk
melakukan
penilaian.
“Transparansi
dan
keterbukaan
adalah
kunci
untuk
meredakan
kekhawatiran,”
kata
Duta
Besar
Australia
untuk
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB),
James
Larsen,
dalam
pertemuan
komite
Majelis
Umum
PBB
tentang
Hak
Asasi
Manusia
(HAM).
“Kami
menyerukan
kepada
China
untuk
mengizinkan
akses
yang
tidak
terbatas,
artinya
ke
Xinjiang
dan
Tibet,
bagi
para
pengamat
independen,
termasuk
dari
PBB,
untuk
mengevaluasi
situasi
HAM,”
kata
dia
lagi.
Larsen
menyampaikan
pernyataan
itu
atas
nama
15
negara,
termasuk
Amerika
Serikat,
Kanada,
Jerman,
dan
Jepang.
Xinjiang
adalah
wilayah
otonom
di
barat
laut
China,
lokasi
dimana
minoritas
Uighur
dan
orang-orang
yang
berbahasa
Turki
tinggal.
Berbagai
kelompok
HAM
menuduh
Beijing
menahan
sebanyak
satu
juta
etnis
Muslim
Uighur
di
“kamp-kamp
pendidikan
ulang”
di
Xinjiang.
Mereka
juga
menekan
kebebasan
di
Tibet.
Duta
Besar
Larsen
mencatat
laporan
dari
sejumlah
pakar
HAM
PBB
yang
menyatakan
keprihatinannya,
termasuk
mengenai
penahanan
sewenang-wenang
dalam
skala
besar
terhadap
sejumlah
individu
di
Xinjiang,
penghilangan
paksa,
kerja
paksa,
serta
penghancuran
situs
agama
dan
budaya.
“China
memiliki
banyak
kesempatan
untuk
menanggapi
keprihatinan
PBB
yang
beralasan,”
kata
Larsen.
Dia
juga
mengatakan,
“Sebaliknya,
China
malah
melabeli
penilaian
Kantor
Komisaris
Tinggi
HAM
sebagai ‘ilegal
dan
tidak
sah’
selama
adopsi
Tinjauan
Berkala
Universal
pada
Juli.”
Muzitohtahon
(tengah),
seorang
petani
Uighur,
berdiri
di
luar
sebuah
toko
kelontong
di
Unity
New
Villaged
di
Hotan,
barat
wilayah
Xinjiang,
China,
21
September
20218.
(Foto:
Andy
Wong/AP
Photo)
Dia
mencatat
bahwa
warga
Tibet
juga
telah
menjadi
sasaran
Beijing,
karena
ekspresi
pandangan
politik
damai
mereka;
hak-hak
bahasa,
budaya,
pendidikan
dan
agama
mereka
pun
terkikis,
serta
mengalami
pembatasan
dalam
perjalanan
mereka.
“Tidak
ada
negara
yang
memiliki
catatan
HAM
yang
sempurna,
tetapi
tidak
ada
negara
yang
berada
di
atas
pengawasan
yang
adil
atas
kewajiban
hak
asasi
manusianya,”
kata
Larsen.
Utusan
China
menepis
tuduhan
tersebut,
dan
menuduh
kelompok
Barat
“mempersenjatai”
HAM
untuk
memprovokasi
konfrontasi.
“Apa
yang
disebut
sebagai
laporan
penilaian
tentang
Xinjiang
penuh
dengan
kebohongan
dan
penipuan,”
kata
Duta
Besar
Fu
Cong
kepada
komite
tersebut.
“Ini
murni
hasil
pemaksaan
terhadap
OHCHR
(kantor
HAM
PBB)
oleh
Amerika
Serikat
dan
beberapa
negara
lainnya.”
Duta
Besar
Fu
mengatakan
bahwa
komite
tersebut
seharusnya
memusatkan
perhatian
pada
situasi
di
Gaza,
yang
merupakan
“neraka,”
dan
menuduh
negara-negara
Barat
memiliki
standar
ganda
dalam
hal
hak
asasi
manusia
Muslim.
“Hal
ini
mengungkapkan,
sekali
lagi,
niat
sebenarnya
dari
Australia
dan
AS
untuk
menggunakan
HAM
sebagai
dalih
untuk
mencampuri
urusan
dalam
negeri
China,
dan
untuk
mengekang
perkembangannya,
untuk
menekan
negara-negara
berkembang
yang
menganut
kebijakan
luar
negeri
independen
dan
otonom,”
katanya.
Amerika
Serikat
dan
beberapa
negara
lain
telah
menggambarkan
tindakan
Tiongkok
di
Xinjiang
sebagai
genosida,
sebuah
tuduhan
yang
dibantah
oleh
Beijing.
[th/ns]