Paris
—
Pemimpin
sayap
kanan
Prancis
Marine
Le
Pen
membantah
telah
melanggar
peraturan
apapun
saat
ia
dan
partai
Rally
Nasionalnya
serta
dua
puluhan
orang
lainnya
diadili
pada
hari
Senin
(30/9).
Ia
dan
partainya
dituduh
menggelapkan
dana
Parlemen
Eropa,
dalam
sebuah
kasus
yang
berpotensi
menggagalkan
ambisi
politiknya.
Sesampainya
di
pengadilan
di
Paris,
Le
Pen
mengatakan
bahwa
ia
tetap
percaya
diri
karena
“kami
tidak
melanggar
peraturan
politik
dan
peraturan
Parlemen
Eropa”
dan
bertekad
untuk
memberikan
argumen
yang
“sangat
serius
dan
sangat
kuat
kepada
para
hakim.”
Le
Pen
dan
anggota
National
Rally
lainnya
dengan
santai
menyapa
satu
sama
lain
sebelum
duduk
di
tiga
baris
pertama
ruang
sidang
yang
penuh
sesak.
Sidang
selama
sembilan
minggu
ini
akan
diawasi
dengan
ketat
oleh
saingan
politik
Le
Pen
karena
ia
adalah
pesaing
kuat
dalam
persaingan
untuk
menggantikan
Emmanuel
Macron
saat
pemilihan
presiden
berikutnya
berlangsung
pada
tahun
2027.
FILE
–
Anggota
Parlemen
Eropa
antre
memberikan
suara
dalam
pemilihan
Presiden
Parlemen
Eropa
pada
sidang
pleno
pertama
Majelis
Eropa
yang
baru
terpilih
di
Strasbourg,
Prancis
timur,
16
Juli
2024.
Sidang
ini
terjadi
ketika
pemerintahan
baru
yang
didominasi
oleh
kelompok
sentris
dan
konservatif
baru
saja
dilantik
setelah
pemilihan
legislatif
pada
bulan
Juni-Juli.
Beberapa
pengamat
memperkirakan
bahwa
sidang
tersebut
dapat
mencegah
anggota
parlemen
National
Rally,
termasuk
Le
Pen
sendiri,
untuk
sepenuhnya
memainkan
peran
oposisi
di
Parlemen
karena
mereka
akan
sibuk
berfokus
pada
upaya
membela
partainya.
Sejak
mengundurkan
diri
sebagai
pemimpin
partai
tiga
tahun
lalu,
Le
Pen
berusaha
memposisikan
dirinya
sebagai
kandidat
arus
utama
yang
mampu
menarik
pemilih
yang
lebih
luas.
Usahanya
telah
membuahkan
hasil,
dengan
partai
ini
meraih
kemenangan
signifikan
dalam
pemilihan
umum
baru-baru
ini
di
tingkat
Eropa
dan
nasional.
Namun,
vonis
bersalah
dapat
secara
serius
merusak
upayanya
untuk
merebut
jabatan
kepresidenan
di
Elysee.
National
Rally
dan
27
pejabat
tingginya
dituduh
telah
menggunakan
uang
yang
diperuntukkan
bagi
para
ajudan
parlemen
Uni
Eropa
guna
membayar
staf
yang
justru
melakukan
pekerjaan
politik
untuk
partai
tersebut
antara
tahun
2004
dan
2016.
Tindakan
ini
dianggap
pelanggaran
terhadap
peraturan
blok
27
negara
tersebut.
Thierry
Légier,
politisi
Prancis
dan
pengawal
Le
Pen,
berjalan
di
samping
ruang
sidang
gedung
pengadilan
di
Paris,
30
September
2024.
(Alain
JOCARD
/
AFP)
Le
Pen,
yang
partainya
telah
melunakkan
sikap
anti-Uni
Eropa
dalam
beberapa
tahun
terakhir,
membantah
melakukan
kesalahan
dan
mengklaim
bahwa
kasus
ini
didorong
oleh
politik.
“Asisten
parlemen
tidak
bekerja
untuk
Parlemen.
Mereka
adalah
asisten
politik
untuk
pejabat
terpilih,
yang
secara
definisi
adalah
politik,”
katanya.
“Anda
bertanya
kepada
saya
apakah
saya
dapat
mendefinisikan
tugas
yang
saya
berikan
kepada
asisten
saya;
hal
ini
tergantung
pada
keahlian
masing-masing
orang.
Beberapa
menulis
pidato
untuk
saya,
dan
beberapa
lainnya
menangani
logistik
dan
koordinasi.”
Jika
terbukti
bersalah,
Le
Pen
dan
rekan-rekannya
dapat
menghadapi
hukuman
penjara
hingga
10
tahun
dan
denda
hingga
$
1,1
juta.
Hukuman
tambahan,
seperti
hilangnya
hak-hak
sipil
atau
tidak
memenuhi
syarat
untuk
mencalonkan
diri,
juga
dapat
dijatuhkan.
Skenario
ini
dapat
menghambat,
atau
bahkan
menghancurkan,
tujuan
Le
Pen
untuk
mencalonkan
diri
sabagai
presiden
berikutnya
setelah
masa
jabatan
Macron
berakhir.
[my/ab]