Sebuah
laporan
yang
dirilis
pada
Rabu
(25/9)
menemukan
bahwa
Undang-undang
Keamanan
Nasional
Hong
Kong,
atau
NSL,
yang
diberlakukan
sejak
bulan
Juli
2020,
telah
mengikis
kebebasan
akademis
di
wilayah
bekas
jajahan
Inggris
tersebut.
Laporan
yang
ditulis
bersama
oleh
Human
Rights
Watch
(HRW)
dan
organisasi
advokasi
yang
berbasis
di
Washington,
Hong
Kong
Democracy
Council,
atau
HKDC,
mengatakan
bahwa
pihak
berwenang
universitas
telah
memberlakukan
kontrol
dan
pembatasan
yang
lebih
besar
terhadap
kegiatan
mahasiswa
dan
bahwa
mahasiswa
serta
akademisi
semakin
menerapkan
sensor
mandiri
untuk
menghindari
masalah.
“Para
mahasiswa,
akademisi,
dan
administrator,
terutama
mereka
yang
berasal
dari
Hong
Kong
yang
mempelajari
isu-isu
sosial-politik
kontemporer,
merasa
seolah-olah
hidup
di
bawah
mikroskop,”
kata
laporan
tersebut.
Beberapa
analis
mengatakan
bahwa
definisi
yang
tidak
jelas
tentang
apa
yang
merupakan
pelanggaran
NSL
telah
menciptakan
efek
yang
mengerikan
di
kalangan
mahasiswa
dan
akademisi
di
universitas-universitas
di
Hong
Kong.
“Ketika
batasnya
tidak
jelas,
akan
ada
rasa
takut
yang
meresap,
dan
para
mahasiswa
serta
staf
pengajar
akan
berusaha
melakukan
penyesuaian
untuk
memastikan
mereka
tidak
mendapat
masalah,”
ujar
Maya
Wang,
direktur
asosiasi
China
di
Human
Rights
Watch,
kepada
VOA
melalui
telepon.
Laporan
itu
mengatakan
delapan
universitas
negeri
di
Hong
Kong
telah
dikelola
oleh
orang-orang
yang
memiliki
pandangan
yang
disukai
oleh
Beijing
setelah
pemberlakuan
NSL
pada
tahun
2020.
Sejak
saat
itu,
para
pejabat
universitas
telah
meningkatkan
tindakan
keras
terhadap
serikat
mahasiswa
dan
melarang
simbol-simbol
atau
acara-acara
yang
dianggap
mempromosikan
nilai-nilai
prodemokrasi.
“Para
pejabat
universitas
telah
menghukum
mahasiswa
yang
mengadakan
protes
dan
pertemuan
damai,
dan
secara
luas
menyensor
publikasi,
komunikasi,
dan
acara
mahasiswa,”
tulis
laporan
tersebut.
Wang
dari
HRW
mengatakan
karena
banyak
mahasiswa
dan
akademisi
terlibat
dalam
protes
tahun
2019
mengenai
RUU
ekstradisi,
salah
satu
prioritas
pemerintah
China
setelah
penerapan
NSL
adalah
“memaksakan
kontrol
ideologis”
terhadap
universitas.
Beberapa
akademisi
mengatakan
bahwa
prevalensi
sensor
mandiri
di
universitas-universitas
di
Hong
Kong
akan
mengurangi
pemahaman
internasional
tentang
dinamika
di
China.
“Menurunnya
kebebasan
akademik
di
universitas-universitas
di
Hong
Kong
merupakan
bagian
dari
upaya
Beijing
untuk
memaksakan
kontrol
ideologis
di
seluruh
kota
ini,”
katanya
kepada
VOA.
Terapkan
Sensor
Mandiri
Sebagian
besar
dari
33
mahasiswa
dan
akademisi
yang
diwawancarai
untuk
laporan
tersebut
mengatakan
bahwa
sensor
mandiri
adalah
praktik
umum
di
universitas-universitas
di
Hong
Kong,
terutama
pada
topik-topik
sosial-politik
yang
berkaitan
dengan
China
dan
Hong
Kong.
“Mereka
melakukan
hal
ini
ketika
mengekspresikan
diri
mereka
di
ruang
kelas,
ketika
menulis
dan
meneliti
artikel
akademis,
dan
ketika
mengundang
pembicara
untuk
konferensi
akademis,”
kata
laporan
itu,
seraya
menambahkan
bahwa
akademisi
yang
mengajar
tentang
masalah
Hong
Kong
dan
China
saat
ini
merasa
“sangat
rentan.”
Dalam
beberapa
kasus,
pejabat
universitas
telah
meminta
para
akademisi
di
bidang
ilmu
sosial
untuk
berhenti
menawarkan
mata
kuliah
tentang
topik-topik
yang
dianggap
sensitif
oleh
Beijing.
Yang
lainnya
menghadapi
sensor
yang
diberlakukan
oleh
administrator
universitas
atau
penerbit
akademik.
[my/uh]