Anggota
parlemen
di
negara
bagian
Oklahoma,
Amerika
Serikat,
kini
mempertimbangkan
rencana
untuk
mulai
mengumpulkan
informasi
tentang
status
imigrasi
siswa
dan
orang
tua
di
sekolah-sekolah
negeri.
Rencana
tersebut
merupakan
langkah
yang
menurut
sebagian
pejabat
sekolah
setempat
akan
mereka
tolak
pemberlakuannya.
Sekolah-sekolah
di
Oklahoma
akan
mencatat
status
imigrasi
orang
tua
dan
siswa
saat
pendaftaran
berdasarkan
proposal
dari
pengawas
sekolah
negara
bagian
Ryan
Walters.
“Aturan
kami
seputar
pendataan
imigrasi
ilegal
hanya
itu,
untuk
menghitung
berapa
banyak
siswa
imigran
yang
tidak
memiliki
status
hukum
yang
ada
di
sekolah-sekolah
kami,”
kata
Walters.
Dalam
empat
tahun
terakhir,
Walters
mengatakan
bahwa
ia
memperkirakan
Oklahoma
menghabiskan
lebih
dari
$470
juta
dolar
(sekitar
Rp7,65
triliun)
untuk
mendidik
anak-anak
migran
tanpa
dokumen.
Pengawas
lembaga
pendidikan
negeri
di
Oklahoma
itu
menambahkan:
“Itu
semua
adalah
sumber
daya.
Itu
adalah
personel
yang
harus
dipindahkan
dari
dalam
tahun
ajaran
untuk
memenuhi
kebutuhan
para
siswa
tersebut.
Itu
adalah
jumlah
siswa
yang
informasinya
tidak
kami
miliki.”
Para
anggota
parlemen
Oklahoma
sedang
membahas
aturan
yang
diusulkan
itu,
yang
akan
mencatat
tetapi
tidak
mencegah
migran
tanpadokumen
untuk
bersekolah
di
sekolah-sekolah
negeri.
Samira
Izaguirre
datang
ke
Amerika
Serikat
dari
Meksiko
lebih
dari
20
tahun
yang
lalu.
Izaguirre,
yang
merupakan
imigran
sah
dan
ibu
dari
enam
anak
itu,
mengatakan
bahwa
aturan
yang
diusulkan
tersebut
dapat
berarti
lebih
sedikit
anak-anak
tanpa
dokumen
yang
dapat
mengakses
pendidikan.
“Anak-anak
seharusnya
tidak
dilibatkan
dalam
urusan
politik,”
kata
Izaguirre,
orang
tua
murid
di
Oklahoma.
Di
Tulsa,
administrator
Union
Public
Schools
memberi
tahu
orang
tua
bahwa
mereka
tidak
akan
mengumpulkan
informasi
tentang
status
imigrasi
para
siswa
dan
orang
tua
mereka.
Sebuah
pernyataan
dari
juru
bicara
distrik
Christopher
Payne
mengutip
keputusan
Mahkamah
Agung
tahun
1982
yang
menyatakan
bahwa
semua
anak
berhak
atas
pendidikan
publik
terlepas
dari
status
imigrasi
mereka.
Fernando
Baquera,
seorang
guru
di
Oklahoma
yang
menentang
aturan
yang
diusulkan
itu,
mengatakan
bahwa
aturan
tersebut
sudah
menimbulkan
ketakutan.
“Tidaklah
benar
bagi
Anda
untuk
menimbulkan
ketakutan
pada
siswa
dan
kemudian
mencoba
mendorong
mereka
keluar
dari
pendidikan
gratis
yang
menurut
Konstitusi
kita
dimiliki
oleh
setiap
orang,
terlepas
dari
siapa
Anda
atau
dari
mana
Anda
berasal,”
kata
Baquera.
Namun,
keinginan
Walters
untuk
mendata
siswa
yang
tidak
berdokumen
tampak
masuk
akal
bagi
Todd
Huston,
seorang
warga
Oklahoma.
“Apa
yang
sebenarnya
diusulkan
Ryan
Walters,
yang
sangat
adil,
membantu
sekolah
mengetahui
apa
yang
perlu
mereka
alokasikan,”
ujarnya.
Usulan
Walters
itu
mencerminkan
kekhawatiran
sebagian
orang
tua
di
Oklahoma,
kata
anggota
dewan
sekolah
Tulsa
E’Lena
Ashley.
“Terkadang
dia
mengatakan
hal-hal
sulit
yang
tidak
ingin
dikatakan
orang.
Mereka
ingin
tahu
bahwa
anak-anak
mereka
aman
dan
mereka
ingin
tahu
bahwa
mereka
dapat
dididik
dengan
benar
di
ruang
kelas
dan
merasa
nyaman,”
kata
Ashley.
Walters
mengatakan
bahwa
ia
diwajibkan
oleh
hukum
untuk
memberikan
informasi
tentang
status
imigrasi
siswa
sekolah
kepada
otoritas
lain.
“Jika
seorang
pejabat
penegak
hukum
datang
dan
meminta
informasi,
kami
secara
hukum
diwajibkan
untuk
memberikan
informasi
tersebut,”
tambah
Walters.
Setelah
dewan
sekolah
negara
bagian
memberikan
suara
untuk
mengirimkan
aturan
imigrasi
yang
diusulkan
ke
pihak
legislatif,
Gubernur
Oklahoma
Kevin
Stitt
minggu
lalu
mencopot
tiga
anggota
dewan,
dengan
alasan
nilai
ujian
nasional
yang
rendah
dan
apa
yang
disebutnya
“drama
politik
yang
tidak
perlu.”
[lt/rs]