Damaskus
(AP)
—
Menciptakan
pemerintahan
yang
inklusif
di
Suriah
dalam
pekan-pekan
mendatang
akan
membantu
menentukan
apakah
sanksi-sanksi
Barat
akan
dicabut,
seiring
dengan
upaya
Suriah
membangun
kembali
negaranya
setelah
mantan
Presiden
Bashar
Assad
digulingkan,
kata
utusan
khusus
PBB
untuk
Suriah,
pada
hari
Kamis
(20/2).
“Apa
yang
saya
harapkan
adalah
dengan
terbentuknya
pemerintahan
baru
yang
inklusif
pada
tanggal
1
Maret,
ini
akan
membantu
kita
mencabut
sanksi-sanksi”
yang
dikenakan
terhadap
Suriah
oleh
negara-negara
Barat
pada
masa
pemerintahan
Assad,
kata
Geir
Pedersen
kepada
kantor
berita
Associated
Press
ketika
berkunjung
ke
Damaskus.
Setelah
Assad
digulingkan
dalam
serangan
kilat
pemberontak
pada
Desember,
Hayat
Tahrir
al-Sham
(HTS)
yaitu
bekas
kelompok
pemberontak
utama
yang
kini
menguasai
Suriah,
membentuk
pemerintahan
sementara
yang
sebagian
besar
terdiri
dari
anggota “pemerintahan
penyelamatnya”
yang
berkuasa
di
barat
laut
Suriah.
Otoritas
de
facto
Suriah
mengatakan
ketika
itu
bahwa
pemerintahan
baru
akan
dibentuk
melalui
proses
inklusif
pada
Maret.
Pada
bulan
Januari,
mantan
pemimpin
HTS
Ahmad
al-Sharaa
ditunjuk
sebagai
presiden
sementara
Suriah,
setelah
pertemuan
sebagian
besar
bekas
faksi
pemberontak
di
negara
itu.
Dalam
beberapa
pekan
terakhir,
sebuah
komite
mengadakan
pertemuan
di
berbagai
wilayah
di
Suriah
sebagai
persiapan
konferensi
dialog
nasional
untuk
memetakan
masa
depan
politik
negara
itu,
yang
belum
diumumnkan
tanggal
berlangsungnya.
Pedersen
mengatakan
dalam
pertemuan
pertamanya
dengan
al-Sharaa
pada
Desember,
al-Sharaa
bersikeras
bahwa
pemerintahan
sementara
hanya
akan
memerintah
selama
tiga
bulan,
meskipun
Pedersen
memperingatkan
jangka
waktu
itu
sangat
ketat.
“Saya
pikir
hal
yang
penting
bukanlah
apakah
hal
itu
akan
memakan
waktu
tiga
bulan
atau
tidak,
namun
apakah
mereka
akan
mewujudkan
apa
yang
mereka
katakan
selama
ini,
bahwa
itu
akan
menjadi
proses
inklusif
di
mana
semua
warga
Suriah
diikutsertakan,”
kata
Pedersen.
AS
dan
negara-negara
Eropa
belum
mencabut
sanksi
yang
dikenakan
terhadap
pemerintah
Suriah
di
bawah
pemerintahan
Assad,
yang
menurut
pemerintah
baru
menghambat
kemampuan
mereka
untuk
membangun
kembali
negara
yang
hampir
14
tahun
dilanda
perang
saudara
dan
memulihkan
layanan
penting
seperti
listrik
negara.
[ps/uh]