Manado
(ANTARA)
–
Legislator
DPRD
Kota
Manado,
Nur
Amalia,
mempertanyakan
tidak
adanya
ruang
ibadah
bagi
anggota
DPRD
maupun
staf
untuk
menjalankan
kewajiban
keagamaan
di
Sekretariat
DPRD
yang
baru
ditempati,
saat
rapat
dengar
pendapat
dengan
Dinas
PUPR
Kota
Manado,
Senin.
“Ini
kantor,
fasilitas
publik
kenapa
tidak
ada
ruang
ibadah
di
dalam.
Kami
berkantor
di
sini
tetapi
tidak
ada
tempat
untuk
menjalankan
kewajiban
kami,”
kata
Nur
Amalia,
dalam
rapat
yang
dipimpin
Ketua
komisi
III,
Jane
Sumilat
didampingi
wakil
ketua
Stanley
Tamo,
sekretaris
Jendry
Amen,
serta
dihadiri
anggota
lainnya
Dolvi
Angkouw
dan
Elric
Mosal.

RDP
Komisi
III
DPRD
Kota
Manado
dan
Dinas
PUPR
setempat,
Senin.
(Antara/Joyce)
Dia
mempertanyakan,
apakah
saat
melakukan
pembangunan
mereka
berkonsultasi
dengan
SKPD
yang
akan
menggunakan
bangunan
tersebut
atau
tidak.
Karena
itu,
Nur
Amalia
mengatakan
menggunakan
ruangan
mereka
di
atas
untuk
dijadikan
sebagai
tempat
untuk
menjalankan
kewajiban
keagamaan
sementara.
Apalagi
kata
Nur
Amalia,
air
yang
ada
di
tempat
itu
masih
kotor,
sehingga
untuk
mengambil
air
wudhu,
kesulitan
dan
terpaksa
harus
mengangkat
kaki
sampai
ke
wastafel
supaya
bisa
menjalankan
kewajiban
keagamaannya.

bersama
usai
RDP
Komisi
III
DPRD
dan
PUPR
Kota
Manado.
(Antara/Joyce)
\Dia
mengingatkan,
kantor
tersebut
adalah
fasilitas
publik
bukan
mall
atau
tempat
pengisian
bahan
bakar,
sehingga
fasilitas
yang
penting
seperti
itu
terabaikan.
Sekretaris
Dinas
PUPR
Manado
Marcos
Kairupan,
menjawab
akan
melakukan
berbagai
perbaikan
dalam
masa
enam
bulan
pemeliharaan,
termasuk
fasilitas
keagamaan.
Sementara
wakil
ketua
komisi
Stanley
Tamo,
minta
agar
pihak
PUPR
menyiapkan
tong
khusus
untuk
menampung
air
bersih,
yang
akan
digunakan
para
legislator
serta
staf
untuk
menjalankan
kewajiban
keagamaannya.

RDP
Komisi
III
DPRD
Kota
Manado
dan
Dinas
PUPR
setempat,
Senin.
(Antara/Joyce)
Secara
umum
ketua
komisi
III,
Jane
Sumilat,
menyampaikan
terima
kasih
dan
apresiasi
kepada
pemerintah
kota
atas
inisiatif
membangun
Sekretariat
DPRD
yang
baru,
dengan
kondisi
yang
jauh
lebih
baik
dibanding
kantor
sebelumnya,
sehingga
bisa
digunakan
untuk
melaksanakan
kewajiban
sebagai
wakil
rakyat.