Dua
anggota
DPR
AS
secara
bipartisan
mengajukan
rancangan
undang-undang
untuk
melarang
aplikasi
kecerdasan
buatan
China
DeepSeek
dari
perangkat
milik
pemerintah
AS,
serupa
dengan
kebijakan
yang
sudah
lebih
dulu
berlaku
untuk
melarang
TikTok
pada
perangkat
pemerintah.
Anggota
DPR
dari
Partai
Demokrat,
Josh
Gottheimer
asal
New
Jersey,
dan
dari
Partai
Republik,
Darin
LaHood
dari
Illinois,
pada
hari
Kamis
(6/2)
mengajukan
“Rancangan
Undang-Undang
Larangan
DeepSeek
Pada
Perangkat
Pemerintah,”
yang
akan
melarang
pegawai
pemerintah
menggunakan
aplikasi
AI
asal
China
itu
pada
perangkat
elektronik
milik
pemerintah.
Mereka
beralasan
bahwa
Beijing
memiliki
kemampuan
untuk
menggunakan
aplikasi
tersebut
untuk
melakukan
pemantauan
dan
menyebarkan
misinformasi.
“Partai
Komunis
China
telah
dengan
sangat
jelas
menjelaskan
bahwa
mereka
akan
memanfaatkan
segala
cara
yang
mereka
miliki
untuk
merusak
keamanan
nasional
kita,
menyebarkan
disinformasi
yang
berbahaya,
dan
mengumpulkan
data
tentang
warga
Amerika,”
kata
Gottheimer
dalam
pernyataan
tertulis.
“Kita
tidak
bisa
mengambil
risiko
Partai
Komunis
China
menyusupi
perangkat
pejabat
pemerintah
kita
dan
membahayakan
keamanan
nasional
kita.”
Usulan
itu
disampaikan
setelah
perusahaan
perangkat
lunak
asal
China
itu
pada
Januari
lalu
mempublikasikan
sebuah
model
AI
yang
memiliki
kinerja
yang
bersaing
dengan
model-model
AI
yang
dikembangkan
perusahaan-perusahaan
Amerika
seperti
OpenAI,
Meta,
Alphabet
dan
lainnya.
DeepSeek
mengaku
mengembangkan
model
AInya
dengan
biaya
yang
jauh
lebih
murah
dibandingkan
dengan
perusahaan-perusahaan
Amerika.
Pengumuman
tersebut
menimbulkan
kekhawatiran
dan
memicu
perdebatan
di
kalangan
para
pembuat
kebijakan
serta
pemodal
dan
ahli
teknologi
terkemuka
di
Sillicon
Valley.
Pergolakan
mengenai
AI
ini
terjadi
ketika
persaingan
antara
AS
dan
China
di
sejumlah
bidang
meningkat,
termasuk
dalam
hal
inovasi
teknologi.
Amerika
telah
menerapkan
tarif
terhadap
produk-produk
China,
melarang
perusahaan
teknologi
China
seperti
Huawei
digunakan
dalam
sistem
pemerintahan
dan
melarang
ekspor
mikrocip
canggih
yang
dibutuhkan
untuk
mengembangkan
model
AI
paling
mutakhir.
Tahun
lalu,
Kongres
dan
presiden
AS,
yang
kala
itu
masih
dijabat
Joe
Biden,
menyetujui
divestasi
TikTok
dari
perusahaan
induknya
yang
berasal
dari
China,
atau
terancam
dilarang
di
seluruh
AS.
Kebijakan
itu
kini
tengah
ditangguhkan.
Presiden
Donald
Trump,
yang
mengajukan
larangan
TikTok
pada
masa
pemerintahannya
yang
pertama,
bulan
lalu
justru
menandatangani
instruksi
presiden
untuk
memperpanjang
periode
untuk
menemukan
solusi
jangka
panjang
atas
masalah
tersebut
sebelum
UU
pelarangan
TikTok
harus
diberlakukan.
Pada
tahun
2023,
Biden
melarang
TikTok
dari
perangkat
milik
pemerintah.
“Amerika
Serikat
tidak
boleh
kalah
dalam
persaingan
teknologi
dengan
Partai
Komunis
China,”
kata
LaHood
dalam
pernyataan
tertulis.
“Rancangan
undang-undang
yang
sarat
akal
sehat
dan
bipartisan
ini
akan
melarang
aplikasi
tersebut
dipasang
di
telepon-telepon
milik
pegawai
pemerintah,
sambil
menutup
operasi
pintu
belakang
yang
ingin
dimanfaatkan
perusahaan
tersebut
untuk
mendapatkan
akses.
Penting
bagi
Kongres
untuk
melindungi
data
warga
Amerika
dan
terus
menjamin
kepemimpinan
Amerika
dalam
bidang
AI.”
RUU
itu
akan
menarget
DeepSeek
dan
aplikasi
AI
lain
yang
dikembangkan
oleh
perusahaan
induknya,
High-Flyer.
Legislasi
itu
mengecualikan
penggunaan
DeepSeek
untuk
kepentingan
keamanan
nasional
dan
riset,
yang
akan
memungkinkan
pegawai
pemerintah
untuk
meneliti
DeepSeek.
Beberapa
anggota
Kongres
lainnya
mengambil
langkah
lebih
jauh.
Sebuah
RUU
yang
diusulkan
pekan
lalu
oleh
Senator
Josh
Hawley
dari
Partai
Republik
dapat
melarang
impor
ekspor
teknologi
AI
apa
pun
dari
China
secara
meluas,
dengan
alasan
ancaman
keamanan
nasional.
[rd/ka]