Ketika
kekerasan
yang
terus
meningkat
di
Haiti
membuat
layanan
kesehatan
tidak
terjangkau
bagi
sebagian
besar
orang,
para
ibu
Haiti
mencari
perawatan
di
rumah
sakit
di
negara
tetangganya,
Republik
Dominika,
meskipun
kebijakan
pemerintah
di
sana
meningkatkan
deportasi.
Kedua
negara
ini
berbagi
kepulauan
Hispaniola
di
Karibia,
tetapi
dipisahkan
oleh
perbatasan
yang
sangat
ketat,
ketegangan
yang
sudah
berlangsung
lama,
dan
kesenjangan
kekayaan
yang
sangat
besar.
Anak-anak
yang
lahir
dari
orang
tua
Haiti
di
Republik
Dominika
tidak
mendapatkan
kewarganegaraan.
“Saya
melahirkan
anak
saya
di
sini,”
kata
Cineas
Lionne
dari
sebuah
rumah
sakit
di
kota
timur
Punta
Cana
kepada
kantor
berita
Reuters.
“Saya
rasa
saya
tidak
akan
mendapatkan
perawatan
yang
baik
di
Haiti
karena
situasi
pemerintahannya
–
di
sana
tidak
ada
pemerintahan.”
PBB
pada
Oktober
mendapati
kurang
dari
seperempat
rumah
sakit
yang
beroperasi
di
sekitar
ibu
kota
Haiti,
Port-au-Prince,
sementara
rumah
sakit-rumah
sakit
di
tempat
lain
kesulitan
mengatasi
arus
pengungsi
yang
melarikan
diri
dari
serangan-serangan
geng.
Penilaian
tersebut
dilakukan
sebelum
terjadinya
lonjakan
kekerasan
pada
akhir
2024,
di
mana
geng-geng
menembak
dan
membunuh
para
jurnalis
yang
berkumpul
di
rumah
sakit
umum
terbesar
di
Haiti
untuk
menghadiri
sebuah
konferensi
pers
pemerintah.
Konferensi
itu
dimaksudkan
untuk
mengumumkan
pembukaan
kembali
rumah
sakit
yang
telah
lama
ditunggu-tunggu.
Rencana-rencana
itu
telah
ditunda.
Kekerasan
itu
telah
memaksa
bandara
dan
pelabuhan
di
ibukota
untuk
berulang
kali
ditutup,
menyebabkan
rumah
sakit-rumah
sakit
memperingatkan
akan
kekurangan
pasokan
seperti
darah
dan
oksigen.
Kelompok
bantuan
Doctors
Without
Borders
menghentikan
sementara
layanannya
tahun
lalu
karena
adanya
sejumlah
ancaman.
“Para
dokter
di
sini
telah
memperlakukan
saya
dengan
baik,”
kata
Beatrice
Agustin,
yang
melahirkan
di
sebuah
rumah
sakit
bersalin
di
ibu
kota
Dominika.
“Di
Haiti
ada
banyak
gangster.
Kita
tidak
bisa
melahirkan
di
sana,
namun
demikian
pula
jIka
berada
di
sini
tanpa
surat-surat.”
Melahirkan
di
Republik
Dominika
sangat
rumit,
katanya.
Para
ahli
PBB
dalam
beberapa
tahun
terakhir
telah
memperingatkan
bahwa
para
wanita
Haiti
hamil
dan
pasca
melahirkan
yang
mencari
perawatan
medis
di
Republik
Dominika
menghadapi
intimidasi,
penahanan
dan
deportasi,
mengutip
penggerebekan
di
rumah
sakit
umum
dan
penangkapan
selama
pemeriksaan.
Para
ahli
PBB
telah
meminta
negara-negara
tetangga
untuk
berhenti
mendeportasi
warga
Haiti
ke
negara
asalnya,
di
mana
lebih
dari
5
juta
orang
mengalami
kelaparan
dan
lebih
dari
1
juta
orang
terlantar
karena
gerombolan
bersenjata
terus
menguasai
wilayah.
Banyak
keluarga
berbagi
rumah
atau
tinggal
di
kamp-kamp
darurat.
Republik
Dominika
telah
berjanji
untuk
mendeportasi
hingga
10.000
orang
per
minggu
karena
negara
ini
menghadapi
beban
migrasi
warga
Haiti
yang
melarikan
diri
dari
konflik
di
negaranya.
Negara
ini
telah
mendeportasi
200.000
lebih
warga
Haiti
tahun
lalu
dan
hampir
15.000
orang
dalam
dua
minggu
pertama
di
2025.
Para
politisi
Dominika
menuduh
para
migran
Haiti
telah
memicu
rasa
tidak
aman
dan
mengatakan
bahwa
negara
mereka
telah
memberi
terlalu
banyak.
“Infrastruktur
kami
tidak
memiliki
kapasitas
untuk
menerima
jumlah
orang
sebanyak
itu,”
ujar
Senator
dan
mantan
menteri
kesehatan
Daniel
Rivera
kepada
kantor
berita
Reuters,
dengan
mengatakan
bahwa
prioritasnya
adalah
memperluas
layanan
kesehatan
bagi
warga
Dominika.
Para
dokter
setempat
mengatakan
bahwa
banyak
wanita
Haiti
yang
takut
untuk
melakukan
pemeriksaan
kehamilan
dan
cenderung
datang
pada
larut
malam
atau
saat
mereka
akan
melahirkan,
karena
adanya
risiko
deportasi.
Direktur
layanan
kesehatan
nasional
Martin
Ortiz
mengatakan
bahwa
petugas
migrasi
tidak
diizinkan
masuk
untuk
melakukan
penangkapan
di
dalam
rumah
sakit.
“Misi
kami
adalah
memberikan
perawatan,”
katanya.“Perawatan
yang
sama
diberikan
secara
merata.”
[my/ab]