Pakistan
menjadi
tuan
rumah
konferensi
global
yang
berlangsung
selama
dua
hari
pada
Sabtu
(11/1),
untuk
mengadvokasi
promosi
pendidikan
anak
perempuan
di
komunitas
Muslim
di
seluruh
dunia.
Konferensi
itu
juga
mengecam
pembatasan
sekolah
bagi
perempuan
karena
bertentangan
dengan
prinsip-prinsip
Islam.

Namun
para
pembicara,
termasuk
tuan
rumah,
Perdana
Menteri
Pakistan
Shehbaz
Sharif,
dan
cendekiawan
dari
negara-negara
peserta,
menahan
diri
untuk
tidak
menyinggung
Afghanistan,
satu-satunya
negara
Islam
di
mana
para
pemimpin
garis
keras
Taliban
melarang
anak
perempuan
mengenyam
pendidikan
setelah
kelas
enam.

Para
pejabat
Pakistan
mengumumkan
pada
malam
konferensi
bahwa
pemerintah
Taliban
di
Kabul
telah
secara
resmi
diundang
untuk
menghadiri
Konferensi
Tingkat
Tinggi
(KTT)
Global
tentang
Pendidikan
Anak
Perempuan
di
Komunitas
Muslim,
tetapi
Islamabad
tidak
menerima
tanggapan.

Lebih
dari
150
pejabat
internasional
menghadiri
pertemuan
puncak
di
ibu
kota
Pakistan,
Islamabad,
termasuk
para
menteri,
duta
besar,
cendekiawan,
dan
akademisi
dari
44
negara
Muslim
dan
ramah
Muslim,
serta
perwakilan
dari
organisasi
internasional
seperti
UNESCO,
UNICEF,
Bank
Dunia,
dan
Organisasi
Kerja
Sama
Islam
atau
OKI
(Organization
of
Islamic
Cooperation),
menurut
para
pejabat.

Mohammad
bin
Abdulkarim
Al-Issa,
sekretaris
jenderal
Liga
Dunia
Muslim,
sebuah
organisasi
internasional
non-pemerintah
yang
berbasis
di
Arab
Saudi,
menekankan
dalam
pidatonya
bahwa
laki-laki
dan
perempuan
harus
memperoleh
pendidikan.
Dalam
konferensi
pers
yang
disiarkan
televisi
dan
dengan
bantuan
penerjemah,
Al-Issa
menekankan
bahwa
Islam
mengizinkan
perempuan
menerima
pendidikan.

“Dunia
Islam
bersatu
dalam
keyakinannya
bahwa
mereka
yang
menentang
pendidikan
perempuan
adalah
sesat
dan
tidak
mewakili
Islam
yang
sebenarnya,”
jawab
Al-Issa
ketika
ditanya
apakah
hasil
pertemuan
puncak
tersebut
dapat
mendorong
Taliban
untuk
melonggarkan
pembatasan
akses
perempuan
terhadap
pendidikan
dan
lapangan
kerja
di
Afganistan.

Cendekiawan
Saudi
tersebut
mengklarifikasi
bahwa
pertemuan
di
Islamabad
tidak
ditujukan
pada
komunitas
atau
negara
tertentu.

“Kami
hanya
mencoba
mengatasi
kekhawatiran
mereka
yang
menentang
pendidikan
perempuan
dan
menyampaikan
pesan
kami
bahwa
tidak
ada
batasan
dalam
Islam
mengenai
pendidikan
untuk
anak
perempuan,”
katanya,
tanpa
menyebut
nama
Afghanistan.

Sejumlah mahasiswi ilmu kesehatan berjalan-jalan di Kabul, Afghanistan, 3 Desember 2024. (Foto: Wakil Kohsar/AFP)

Sejumlah
mahasiswi
ilmu
kesehatan
berjalan-jalan
di
Kabul,
Afghanistan,
3
Desember
2024.
(Foto:
Wakil
Kohsar/AFP)

Taliban
menahan
diri
untuk
mengomentari
ketidakhadiran
mereka
dalam
acara
tersebut.
Para
pemimpin
de
facto
Afghanistan
dengan
keras
menolak
kritik
terhadap
pemerintahan
mereka,
dan
menyatakan
bahwa
kebijakan
mereka
sejalan
dengan
budaya
lokal
dan
hukum
Islam.

Peraih
Hadiah
Nobel
Perdamaian
Malala
Yousafzai
juga
termasuk
di
antara
peserta
dan
dijadwalkan
untuk
menyampaikan
pidato
dalam
pertemuan
pada
Minggu
(12/1).
Malala
mengatakan
kepada
wartawan
bahwa
dia
senang
bisa
kembali
ke
negara
asalnya,
Pakistan.

“Saya
bersemangat
untuk
bergabung
dengan
para
pemimpin
Muslim
dari
seluruh
dunia
dalam
konferensi
penting
mengenai
pendidikan
anak
perempuan,”
kata
Yousafzai
melalui
platform
media
sosial
X
pada
malam
konferensi.

“Pada
Minggu,
saya
akan
berbicara
tentang
melindungi
hak
semua
anak
perempuan
untuk
bersekolah,
dan
mengapa
para
pemimpin
harus
meminta
pertanggungjawaban
Taliban
atas
kejahatan
mereka
terhadap
perempuan
dan
anak
perempuan
Afghanistan,”
tulisnya.

Pada
2012,
aktivis
pendidikan
itu
ditembak
dan
dilukai
oleh
kelompok
ekstremis
Taliban
Pakistan
yang
dilarang
di
distrik
rumahnya
di
Swat
di
barat
laut
Pakistan
ketika
dia
masih
bersekolah.
Malala
kemudian
diterbangkan
ke
Inggris
untuk
perawatan
medis,
dan
sejak
itu
baru
beberapa
kali
kembali
ke
negara
asalnya.

Dia
telah
menjadi
advokat
global
untuk
pendidikan
anak
perempuan
dan,
pada
usia
17
tahun,
menjadi
penerima
Hadiah
Nobel
Perdamaian
termuda.

Kementerian
Luar
Negeri
Pakistan
mengumumkan
bahwa
konferensi
tersebut
akan
mencapai
puncaknya
dengan
penandatanganan
resmi
Deklarasi
Islamabad,
yang
mewajibkan
negara-negara
Muslim
untuk
memberdayakan
anak
perempuan
melalui
pendidikan
guna
mendorong
reformasi
pendidikan
yang
inklusif
dan
berkelanjutan.

“Kami
telah
memutuskan
untuk
menempatkan
Deklarasi
Islamabad
yang
akan
ditandatangani
dalam
konferensi
ini
di
hadapan
PBB,
termasuk
Dewan
Keamanan
PBB,
sebagai
aspirasi
kolektif
umat
(dunia
Muslim),”
kata
Sharif
dalam
pidato
pengukuhannya
pada
Sabtu.

[ft]

Source