Washington
—
Sekelompok
legislator
bipartisan
Amerika
Serikat
meminta
pemerintahan
Presiden
Joe
Biden
untuk
mempertimbangkan
pembatasan
ekspor
bioteknologi
AS
ke
militer
China.
Mereka
khawatir
Beijing
dapat
mempersenjatai
militer
China
untuk
menciptakan
lebih
banyak
patogen
beracun.
Dalam
surat
tertanggal
Kamis,
9
Januari
dan
pertama
kali
dilaporkan
oleh
Reuters,
para
anggota
parlemen,
yang
dipimpin
oleh
Ketua
Komite
Terpilih
China
dari
Partai
Republik
John
Moolenaar,
meminta
Menteri
Perdagangan
Gina
Raimondo
untuk
mempelajari
penerapan
pembatasan
izin
terhadap
perusahaan
farmasi
Amerika
yang
bekerja
dengan
entitas
medis
China
yang
dimiliki
oleh
militer
negara
itu.
Persaingan
bioteknologi
antara
Amerika
dan
China
“tidak
hanya
akan
berdampak
pada
keamanan
nasional
dan
ekonomi
kita,
tetapi
juga
pada
masa
depan
layanan
kesehatan
dan
keamanan
data
medis
Amerika,”
tulis
surat
yang
juga
ditandatangani
oleh
Raja
Krishnamoorthi
dari
Partai
Demokrat,
yang
juga
anggota
pada
komite
yang
sama,
serta
Neal
Dunn
dari
Partai
Republik.
Departemen
Perdagangan
tidak
menanggapi
permintaan
komentar
dari
Reuters.
Namun
masa
jabatan
Raimondo
berakhir
pada
akhir
Januari
ini
sehingga
kecil
kemungkinannya
dia
akan
punya
waktu
untuk
menerapkan
kontrol
baru
apapun
terhadap
bioteknologi.
Juru
bicara
Kedutaan
Besar
China
Liu
Pengyu
mengatakan
tuduhan
tersebut
“penuh
dengan
spekulasi
jahat”
tentang
China,
dan
menambahkan
bahwa
Beijing
“dengan
tegas
menentang
pengembangan,
kepemilikan,
atau
penggunaan
senjata
biologis
oleh
negara
mana
pun.”
Surat
tersebut
menandakan
meningkatnya
kekhawatiran
atas
peran
China
dalam
industri
bioteknologi.
Pada
Agustus,
anggota
parlemen
yang
sama
ditambah
Anna
Eshoo
dari
Partai
Demokrat
meminta
Badan
Pengawas
Obat
dan
Makanan
(Food
and
Drugs
Administration/FDA)
untuk
meningkatkan
pengawasan
terhadap
uji
klinis
AS
yang
dilakukan
di
China.
Mereka
beralasan
ada
risiko
pencurian
kekayaan
intelektual
dan
kemungkinan
partisipasi
paksa
dari
anggota
kelompok
minoritas
Uighur
China.
Mereka
mengatakan
perusahaan
obat-obatan
Amerika
telah
berkolaborasi
dengan
rumah
sakit
yang
dikelola
militer
China
untuk
melakukan
ratusan
uji
klinis
selama
dekade
terakhir,
termasuk
di
Xinjiang,
rumah
bagi
warga
Uighur.
Dalam
surat
tanggapan
kepada
anggota
parlemen
tertanggal
2
Januari,
Penjabat
Komisaris
FDA
untuk
Urusan
Legislatif
Laura
Paulos
mengatakan
ada
perlindungan
bagi
peserta
uji
coba.
“Mengingat
kekhawatiran
mengenai
pelanggaran
hak
asasi
manusia
yang
terjadi
di
Daerah
Otonomi
Uyghur
Xinjiang,
FDA
telah
secara
terbuka
menegaskan
kembali
bahwa
(undang-undang)
mensyaratkan
bahwa
uji
klinis
harus
mendapatkan
persetujuan
yang
efektif
secara
hukum
dan
berdasarkan
informasi
dari
subjek
manusia,”
tulisnya.
Menanggapi
kekhawatiran
mengenai
pencurian
kekayaan
intelektual
dan
transfer
teknologi,
Paulos
merujuk
para
anggota
parlemen
tersebut
kepada
“mitra
lembaga
federal
AS
yang
tepat.”
[ft]