Georgia
melantik
seorang
loyalis
partai
pemerintah
sayap
kanan
sebagai
presiden
pada
Minggu
(29/12).
Pelantikan
tersebut
memperburuk
krisis
politik
setelah
presiden
sebelumnya
yang
pro-Uni
Eropa
menyatakan
dirinya
sebagai
“satu-satunya
presiden
sah.”
Pelantikan
Mikhail
Kavelashvili,
seorang
mantan
pemain
sepak
bola,
memperparah
krisis
politik
yang
telah
berlangsung
berbulan-bulan
dan
memicu
demonstrasi
pro-Uni
Eropa
besar-besaran.
Presiden
Georgia
yang
akan
meninggalkan
jabatannya,
Salome
Zurabishvili,
dan
para
pengunjuk
rasa
menyebut
Kavelashvili
“tidak
sah”
dan
menuntut
pemilu
ulang
pada
Oktober
lalu,
yang
mereka
klaim
telah
dicurangi
oleh
partai
pemerintah
Georgian
Dream.
“Sejarah
kita
jelas
menunjukkan
bahwa
setelah
perjuangan
panjang
untuk
mempertahankan
tanah
air
dan
tradisi
kita,
perdamaian
selalu
menjadi
salah
satu
tujuan
dan
nilai
utama
bagi
rakyat
Georgia,”
ujar
Kavelashvili
setelah
mengucapkan
sumpah
presiden
di
parlemen.
Georgian
Dream
memposisikan
diri
mereka
sebagai
satu-satunya
penjaga
stabilitas
di
negara
itu
dan
menuduh
Barat
mencoba
menyeret
Tbilisi
ke
dalam
konflik
Ukraina.
Kavelashvili,
yang
dikenal
karena
pandangannya
yang
ekstrem
kanan
dan
komentar-komentarnya
yang
merendahkan
kelompok
LGBTQ,
kemudian
memuji “tradisi
kita,
nilai-nilai,
identitas
nasional,
kesucian
keluarga,
dan
iman.”
Beberapa
saat
sebelumnya,
di
istana
kepresidenan
yang
dekat
dari
lokasi
pelantikan,
Zurabishvili
mengatakan
meski
ia
akan
meninggalkan
istana,
perjuangannya
melawan
Georgian
Dream
akan
terus
berlanjut.
“Saya
tetap
satu-satunya
presiden
sah,”
katanya
di
hadapan
publik.
“Saya
akan
meninggalkan
istana
kepresidenan
dan
mendukung
kalian,
menjaga
legitimasi,
bendera,
dan
kepercayaan
kalian.”
Dalam
sebuah
gestur
simbolis,
Zurabishvili
mengenakan
pakaian
putih-hitam—warna
bendera
Georgia—yang
juga
dikenakannya
saat
pelantikan
enam
tahun
lalu.
“Terlambat
untuk
Mundur”
Georgia
telah
mengalami
kekacauan
politik
sejak
pemilu
parlemen
yang
disengketakan
pada
Oktober
dan
keputusan
pemerintah
untuk
menunda
pembicaraan
keanggotaan
Uni
Eropa.
Ribuan
warga
Georgia
turun
ke
jalan
setiap
hari
selama
sebulan,
menuduh
pemerintah
yang
semakin
represif
menggagalkan
ambisi
Uni
Eropa
Tbilisi.
Banyak
pengunjuk
rasa
mengatakan
mereka
berniat
untuk
terus
turun
ke
jalan.
“Kami
akan
terus
berjuang.
Kami
akan
terus
protes,”
kata
David,
seorang
programmer
berusia
22
tahun
yang
berdiri
di
luar
istana
kepresidenan
pada
hari
Minggu.
“Sudah
terlambat
untuk
mundur,”
tambahnya.
Untuk
pertama
kalinya
dalam
sejarah
Georgia,
upacara
pelantikan
presiden
dilakukan
di
ruang
rapat
parlemen
yang
tertutup.
Partai-partai
oposisi
menolak
masuk
parlemen
setelah
pemilu
Oktober,
dan
Zurabishvili
menyatakan
badan
legislatif,
pemerintah,
dan
presiden
yang
baru
terpilih
“tidak
sah”.
Menanggapi
krisis
tersebut,
anggota
kongres
AS
dari
Partai
Republik,
Joe
Wilson,
mengatakan
Zurabishvili
diundang
untuk
menghadiri
pelantikan
Donald
Trump
bulan
depan
“sebagai
satu-satunya
pemimpin
sah
di
Georgia.”
Wilson
mengumumkan
sebuah
rancangan
undang-undang
“yang
akan
melarang
pengakuan
AS
terhadap
rezim
diktator
ilegal
di
Georgia
dan
mengakui
Zurabishvili
sebagai
satu-satunya
pemimpin
sah
di
Georgia.”
Presiden
Lithuania,
Gitanas
Nauseda,
menyebut
Kavelashvili
“sosok
yang
hanya
dipilih
dan
diakui
oleh
partainya
sendiri”,
yang
dilantik
dalam
sebuah
upacara
semi-rahasia.
Namun,
Perdana
Menteri
Irakli
Kobakhidze
dari
Georgian
Dream
menegaskan
bahwa
tidak
akan
ada
pemilu
ulang.
Dalam
10
hari
pertama
protes
pascapemungutan
suara
yang
disengketakan
itu,
polisi
anti
huru-hara
menggunakan
gas
air
mata
dan
meriam
air
untuk
membubarkan
para
demonstran.
Lebih
dari
400
orang
telah
ditangkap
selama
aksi
unjuk
rasa,
dan
banyak
di
antara
mereka
yang
mengatakan
bahwa
mereka
dipukuli.
Laporan
soal
kebrutalan
polisi
Georgia
telah
menuai
kecaman
internasional.
Washington
dan
beberapa
negara
di
Eropa
bahkan
memberlakukan
larangan
visa
bagi
para
pejabat
Georgia.
[br/ab]