New
Delhi
—
India
tidak
mengupayakan
pembentukan
mata
uang
bersama
BRICS,
sebuah
inisiatif
potensial
yang
mendapat
penolakan
keras
dari
Donald
Trump.
Trump
mengancam
akan
mengenakan
tarif
100
persen
terhadap
produk-produk
dari
blok
BRICS
yang
beranggotakan
sembilan
negara
jika
blok
tersebut
mengganti
dolar
AS
dengan
mata
uang
lain
atau
mendukung
alternatif
selain
selain
dolar
AS.
Para
analis
mengatakan
saling
tidak
percaya
dan
perbedaan
pendapat
antara
anggota
utama
BRICS
seperti
India
dan
China
merupakan
batu
sandungan
besar
dalam
memajukan
mata
uang
bersama.
Chintamani
Mahapatra,
pakar
kebijakan
luar
negeri
di
Kalinga
Institute
of
Indo
Pacific
Studies,
mengatakan,“India
tidak
mendukung
inisiatif
khusus
ini.
Mata
uang
bersama
apa
pun
tidak
akan
membantu
siapa
pun;
hanya
negara-negara
dominan
seperti
China
yang
pada
akhirnya
akan
mendikte.
Jadi,
sangat
sulit
untuk
mengembangkan
konsensus
untuk
memiliki
mata
uang
bersama.”
Kelompok
inti
BRICS
–
China
Rusia,
India,
Brazil,
dan
Afrika
Selatan
–
berkembang
tahun
ini
hingga
mencakup
Iran,
Uni
Emirat
Arab,
Ethiopia,
dan
Mesir.
Pembicaraan
mengenai
mata
uang
BRICS
mendapatkan
momentum
pada
tahun
2022
setelah
AS
menjatuhkan
sanksi
terhadap
Rusia
menyusul
perang
di
Ukraina
dan
meningkatnya
ketegangan
antara
Barat
dan
China.
Namun
aliansi
negara-negara
berkembang
itu
terlalu
beragam
untuk
membuat
mata
uang
bersama
sebagai
sebuah
kemungkinan
menurut
Mahapatra.
“Kita
(BRICS)
tidak
memiliki
pasar
yang
sama.
Kita
tidak
memiliki
kebijakan
perdagangan
yang
sama.
Kita
tidak
memiliki
kesamaan,”
jelasnya.
Namun,
India
dan
beberapa
negara
BRICS
lainnya
telah
meningkatkan
upaya
perdagangan
dalam
mata
uang
lokal
mereka
untuk
mengurangi
ketergantungan
pada
dolar
Amerika
Serikat,
kata
analis
perdagangan
Biswajit
Dhar
dari
Centre
for
Economic
Studies
and
Planning
School
of
Social
Sciences,
Jawaharlal
Nehru
University,
New
Delhi.
“Ada
17
negara
yang
telah
diidentifikasi
oleh
pemerintah
India
dengan
siapa
India
ingin
berdagang
dalam
rupee
atau
mata
uang
bilateral,”
sebutnya.
KTT
BRICS
di
Kazan,
Rusia
(Foto:
Reuters)
Negara-negara
tersebut
termasuk
Rusia.
New
Delhi,
yang
tidak
terkena
sanksi
Amerika
Serikat,
membayar
impor
minyak
dalam
jumlah
besar
dari
Moskow
dalam
rupee.
Namun
perdagangan
rupee
juga
menimbulkan
masalah,
kata
Dhar.
“India
mengalami
defisit
perdagangan
yang
sangat
besar
dibandingkan
dengan
Rusia,
yang
berarti
ketika
India
membeli
banyak
minyak
dan
membayar
dalam
rupee,
Rusia
tidak
tahu
apa
yang
harus
dilakukan
dengan
stok
rupee
yang
dimilikinya
saat
ini,”
komentarnya.
Menteri
Luar
Negeri
India
Subramanian
Jaishankar
mengatakan
bahwa
menjauh
dari
dolar
AS
bukanlah
bagian
dari
kebijakan
ekonomi
India.
Hal
ini,
kata
para
analis,
disebabkan
karena
kepentingan
strategis
India
pada
umumnya
sejalan
dengan
Amerika
Serikat.
[ab/lt]