Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB)
baru-baru
ini
meminta
para
pemimpin
Taliban
di
Afghanistan
untuk
menahan
diri
menerapkan
keputusan
melarang
perempuan
menempuh
pendidikan
kedokteran.
Seruan
PBB
itu
muncul
di
tengah-tengah
semakin
banyak
suara
yang
menuntut
agar
Taliban
membatalkan
aturan
tersebut.
Para
kritikus
mengatakan
aturan
terbaru
itu
secara
efektif
akan
menghilangkan
kesempatan
terakhir
yang
tersisa
bagi
perempuan
dan
anak
perempuan
Afghanistan
untuk
mendapatkan
pendidikan
yang
lebih
tinggi.
Dalam
sebuah
pernyataan,
Misi
Bantuan
PBB
di
Afghanistan
(UNAMA)
memperingatkan
“jika
diterapkan,
perintah
itu
akan
menimbulkan
pembatasan
lebih
lanjut
terhadap
hak-hak
perempuan
dan
anak
perempuan
atas
pendidikan
dan
akses
terhadap
perawatan
kesehatan.”
Ditambahkan,
UNAMA
“sangat
prihatin”
dengan
larangan
yang
dilaporkan
itu
dan
sedang
memverifikasinya
melalui
jalur
resmi
Taliban,
namun
konfirmasi
resmi
belum
diterima.
Aturan
Baru
Taliban
Berlaku
Mulai
3
Desember
Beberapa
pejabat
kesehatan
dan
peserta
suatu
pertemuan
di
Kabul
mengatakan
kepada
VOA,
arahan
yang
dikeluarkan
oleh
pemimpin
Taliban
yang
dikenal
sangat
tertutup,
Hibatullah
Akhundzada,
mulai
berlaku
pada
hari
Selasa
(3/12),
sehari
setelah
dikomunikasikan
kepada
para
pemimpin
semua
sekolah
kedokteran.
Mereka
berbicara
secara
anonim
karena
mereka
diminta
untuk
tidak
membicarakan
masalah
ini
di
depan
umum.
Para
pejabat
Taliban
di
Kementerian
Kesehatan
Masyarakat
belum
mengomentari
keputusan
yang
dilaporkan
atau
pertemuan
yang
berlangsung
di
ibukota
Afghanistan
pada
hari
Senin
(2/12).
PBB
memperingatkan
keputusan
itu
akan
memiliki
“dampak
yang
merugikan”
terhadap
sistem
perawatan
kesehatan
Afghanistan
dan
pembangunan
negara
Asia
Selatan
yang
miskin
tersebut.
“UNAMA
mendesak
pemerintah
de
facto
untuk
mencabut
keputu
Lebih
30.000
Perempuan
Terdaftar
di
Institusi
Medis
Media
lokal
melaporkan
lebih
dari
30.000
perempuan
dan
anak
perempuan
terdaftar
di
institusi
medis
Afghanistan
di
seluruh
negeri,
dan
banyak
dari
mereka
dijadwalkan
untuk
mengikuti
ujian
mulai
Selasa,
saat
larangan
itu
mulai
berlaku.
Perempuan
yang
dilatih
sebagai
bidan
dan
perawat
diperintahkan
untuk
tidak
kembali
ke
kelas.
Sejumlah
aktivis
HAM
telah
memperingatkan
bahwa
larangan
itu
akan
membuat
jutaan
perempuan
kehilangan
layanan
kesehatan
penting,
termasuk
bidan
dan
perawat
perempuan,
di
dalam
masyarakat
Afghanistan
yang
didominasi
laki-laki,
dan
kondisi
di
mana
Taliban
melarang
dokter
laki-laki
di
beberapa
provinsi
untuk
merawat
perempuan.
HRW:
Taliban
Tutup
Celah
bagi
Anak
Perempuan
Afghanistan
Human
Rights
Watch
(HRW)
menyatakan,
“Minggu
ini,
Taliban
di
Afghanistan
menutup
salah
satu
celah
terakhir
terhadap
pendidikan
bagi
anak
perempuan
dan
perempuan
dengan
melarang
mereka
datang
ke
institusi
yang
menawarkan
pendidikan
kedokteran.”
Badan
pengawas
global
tersebut
memperingatkan,
menghentikan
pelatihan
bagi
pekerja
layanan
kesehatan
perempuan
baru
berdasarkan
keputusan
kontroversial
tersebut
“akan
mengakibatkan
rasa
sakit,
kesengsaraan,
penyakit,
dan
kematian
yang
tidak
perlu
bagi
perempuan
yang
terpaksa
pergi
tanpa
layanan
kesehatan,
karena
tidak
akan
ada
pekerja
kesehatan
perempuan.
untuk
mengobati
mereka.”
Associated
Press
mengutip
seorang
pejabat
senior
kesehatan
Afghanistan
yang
memperingatkan
bahwa
negara
itu
akan
menghadapi
tantangan
signifikan
di
luar
kendali
pemerintah
Taliban
jika
penangguhan
tersebut
menjadi
permanen.
“Jika
perempuan
tidak
dilatih
sebagai
staf,
angka
kematian
ibu
dan
anak
akan
meningkat
di
daerah
terpencil,”
kata
pejabat
yang
enggan
disebutkan
namanya.
Uni
Eropa:
Keputusan
Terbaru
Taliban
adalah
Pelanggaran
HAM
Secara
terpisah
Uni
Eropa
menyampaikan
“keprihatinan
yang
kuat”
atas
aturan
tersebut
dan
potensinya
memperburuk
krisis
kemanusiaan
di
Afghanistan
dan
penderitaan
rakyatnya.
“Keputusan
ini
sekali
lagi
merupakan
pelanggaran
mengerikan
terhadap
hak
asasi
manusia
dan
serangan
yang
tidak
dapat
dibenarkan
terhadap
akses
perempuan
pada
pendidikan
di
Afghanistan,”
kata
UE
dalam
sebuah
pernyataan
pada
hari
Rabu.
Ditambahkan,
“Kami
mendesak
Taliban
untuk
membalikkan
kebijakan
diskriminatif
ini
dan
menjunjung
tinggi
komitmen
mereka
berdasarkan
hukum
internasional,
termasuk
memastikan
akses
yang
sama
terhadap
pendidikan
dan
layanan
kesehatan
dasar
bagi
seluruh
warga
Afghanistan.”
Rashid
Khan,
kapten
tim
kriket
nasional
Afghanistan,
juga
mendesak
pimpinan
Taliban
untuk
mempertimbangkan
kembali
keputusan
tersebut.
“Dengan
kesedihan
dan
kekecewaan
yang
mendalam
saya
merenungkan
penutupan
institusi
pendidikan
dan
medis
baru-baru
ini
untuk
saudara
perempuan
dan
ibu
di
Afghanistan,”
kata
Khan
di
platform
media
sosial
X.
“Negara
ini
sangat
membutuhkan
tenaga
profesional
di
segala
bidang,
terutama
sektor
medis.
Kekurangan
dokter
dan
perawat
perempuan
sangat
memprihatinkan,
karena
hal
ini
berdampak
langsung
pada
layanan
kesehatan
dan
martabat
perempuan,”
tambah
Khan.
Taliban
pada
bulan
Agustus
2021
telah
melarang
melarang
anak
perempuan
bersekolah
setelah
kelas
enam
sekolah
dasar,
dan
menangguhkan
perempuan
untuk
memasuki
universitas
dan
pendidikan
tinggi
lainnya.
Perempuan
Afghanistan
juga
dilarang
bekerja
di
semua
sektor
kecuali
beberapa
sektor,
termasuk
layanan
kesehatan,
imigrasi,
dan
penegakan
hukum.
[em/ka]