WASHINGTON
(REUTERS)
—
Seorang
pejabat
senior
Pentagon
memberikan
peringatan
serius
kepada
Gedung
Putih
saat
Israel
melancarkan
serangan
udara
ke
Gaza
utara
pada
Oktober
lalu
dan
memerintahkan
evakuasi
lebih
dari
satu
juta
warga
Palestina
dari
daerah
itu.
Dana
Stroul,
yang
saat
itu
menjabat
sebagai
wakil
asisten
menteri
pertahanan
untuk
Timur
Tengah,
menulis
dalam
email
kepada
para
pembantu
senior
Presiden
Joe
Biden
pada
13
Oktober
bahwa
evakuasi
massal
dapat
menjadi
bencana
kemanusiaan
dan
melanggar
hukum
internasional.
Hal
itu
juga
berpotensi
menimbulkan
tuduhan
kejahatan
perang
terhadap
Israel.
Ia
menyampaikan
penilaian
dari
Komite
Palang
Merah
Internasional
yang
membuatnya “merinding
sampai
ke
tulang.”
Saat
perang
Gaza
mendekati
peringatan
satu
tahun
dan
situasi
di
Timur
Tengah
semakin
memanas,
email
Stroul
dan
komunikasi
lainnya
menunjukkan
bahwa
pemerintahan
Biden
sudah
berjuang
untuk
menyeimbangkan
kekhawatiran
tentang
kematian
yang
meningkat
di
Gaza
dengan
dukungan
publiknya
terhadap
Yerusalem.
Ini
terjadi
setelah
serangan
Hamas
di
Israel
selatan
pada
7
Oktober
yang
menewaskan
1.200
orang.
Reuters
membaca
tiga
korespondensi
via
email
antara
pejabat
senior
pemerintahan
Amerika
Serikat
pada
11
hingga
14
Oktober,
hanya
beberapa
hari
setelah
krisis
dimulai.
Pertempuran
tersebut
menyebabkan
lebih
dari
40.000
warga
Gaza
tewas,
dan
memicu
demonstrasi
di
Amerika,
yang
dipimpin
oleh
warga
Arab-Amerika
dan
aktivis
Muslim.
Seorang
anak
laki-laki
berjalan
di
tengah
reruntuhan
rumah
yang
terkena
serangan
Israel
di
Deir
El-Balah
di
Jalur
Gaza
tengah
pada
4
Oktober
2024.
(Foto:
AFP)
Email
tersebut,
yang
belum
pernah
dilaporkan
sebelumnya,
mengungkapkan
kekhawatiran
Departemen
Luar
Negeri
dan
Pentagon
sejak
awal
bahwa
meningkatnya
jumlah
korban
tewas
di
Gaza
dapat
melanggar
hukum
internasional
dan
membahayakan
hubungan
Amerika
di
Timur
Tengah.
Pesan-pesan
tersebut
juga
menunjukkan
tekanan
internal
dalam
pemerintahan
Biden
untuk
mengubah
pesannya
dari
menunjukkan
solidaritas
dengan
Israel
menjadi
mencakup
simpati
untuk
Palestina
dan
perlunya
mengizinkan
lebih
banyak
bantuan
kemanusiaan
ke
Gaza.
Kesepakatan
gencatan
senjata
masih
sulit
dicapai,
meskipun
negosiasi
yang
ditengahi
AS
telah
berlangsung
selama
berbulan-bulan.
Sebagian
besar
Gaza
kini
menjadi
gurun.
Dan
risiko
perang
regional
dengan
Iran
bukan
tak
mungkin
terjadi
setelah
Israel
menyerang
fasilitas
militer
di
Lebanon,
dan
membunuh
pemimpin
milisi
Hizbullah
yang
didukung
Iran,
Hassan
Nasrallah,
pada
pekan
lalu.
Pejabat
tinggi
pemerintahan
Biden
menyatakan
bahwa
tekanan
yang
diberikan
Gedung
Putih
terhadap
pemerintahan
Perdana
Menteri
Israel
Benjamin
Netanyahu
pada
hari-hari
awal
krisis
berhasil
mencegah
situasi
yang
lebih
parah.
Dalam
pembicaraan
tertutup,
Gedung
Putih
meminta
Israel
untuk
menunda
serangan
darat
guna
memberi
waktu
bagi
kelompok
bantuan
menyiapkan
bantuan
untuk
para
pengungsi
serta
memberikan
kesempatan
bagi
Israel
untuk
mencapai
kesepakatan
dengan
Hamas,
kata
pejabat
pemerintahan
kepada
wartawan
dalam
pengarahan
latar
belakang
saat
itu.
Namun
Washington
lambat
dalam
menangani
penderitaan
warga
Palestina,
kata
tiga
pejabat
senior
Amerika
Serikat.ang
terlibat
dalam
proses
pengambilan
keputusan.
Dan
meskipun
invasi
darat
akhirnya
tertunda
sekitar
10
hari,
ketiga
pejabat
tersebut
mengaitkan
jeda
tersebut
lebih
pada
persiapan
operasional
oleh
militer
Israel
daripada
tekanan
Washington.
Setelah
berita
ini
dirilis,
Senator
Demokrat
Chris
Van
Hollen
menyatakan
bahwa
email
tersebut
menunjukkan “bencana
kemanusiaan
di
Gaza
sudah
terlihat
jelas
sejak
hari-hari
awal
perang,
dan
peringatan
para
ahli
utama
bahwa
standar
internasional
telah
dilanggar.”
Ia
menambahkan
bahwa “kekhawatiran
yang
valid”
diabaikan
oleh
Gedung
Putih.
Menanggapi
pertanyaan
tentang
email
tersebut,
Gedung
Putih
mengatakan, “AS
telah
memimpin
upaya
internasional
untuk
mengirimkan
bantuan
kemanusiaan
ke
Gaza”
dan “ini
adalah
dan
akan
terus
menjadi
prioritas
utama.”
Gedung
Putih
menambahkan
bahwa
sebelum “keterlibatan
Amerika
Serikat,
tidak
ada
makanan,
air,
atau
obat-obatan
yang
masuk
ke
Gaza.”
Komisi
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB)
tengah
melakukan
menyelidikan
terhadap
pemimpin
Israel
maupun
Hamas
atas
dugaan
kejahatan
perang
setelah
serangan
Hamas.
Pada
Juni,
komisi
itu
menyimpulkan
ada
bukti
kredibel
bahwa
Hamas
dan
kelompok
bersenjata
Palestina
lainnya
melakukan
kejahatan
perang,
termasuk
penyiksaan
dan
penyanderaan.
Komisi
tersebut
juga
menemukan
bukti
kejahatan
perang
Israel
dari
penggunaan
bahan
peledak
besar-besaran
oleh
negara
itu
di
Gaza
pada
bulan-bulan
pertama
perang.
Pasukan
Israel
beroperasi
di
Jalur
Gaza
di
tengah
perang
antara
Israel
dan
Hamas,
3
Oktober
2024.
(Foto:
via
AFP).
Pemerintahan
Biden
dan
kampanye
presiden
Wakil
Presiden
Kamala
Harris
masih
terjebak
di
antara
dua
konstituen
yang
kuat
–
Demokrat
pro-Israel
dan
kaum
progresif
muda
pro-Palestina.
Saingan
Harris
dari
Partai
Republik,
mantan
Presiden
Donald
Trump,
mengatakan
dia
akan “menyelesaikan”
perang “dengan
cepat”
jika
dia
memenangkan
pemilihan
presiden
bulan
November,
tanpa
merinci
bagaimana
caranya.
Namun,
analis
kebijakan
luar
negeri
mengatakan
pemilihan
tersebut
tidak
mungkin
mengubah
kebijakan
Amerika
Serikat
terhadap
Israel
secara
signifikan,
mengingat
kedua
partai
telah
lama
mendukung
negara
tersebut.
Email
yang
dibaca
Reuters
menunjukkan
terjadinya
perdebatan
di
dalam
pemerintahan
Biden
mengenai
cara
memberi
peringatan
kepada
Gedung
Putih
tentang
krisis
yang
sedang
berkembang,
serta
penolakan
awal
Gedung
Putih
terhadap
permintaan
gencatan
senjata
di
awal-awal
perang.
Hilangnya
Kredibilitas
Sejak
awal,
terdapat
kekhawatiran
di
kalangan
pemerintah
mengenai
bagaimana
citra
Amerika
akan
dipandang
oleh
sekutu-sekutu
Arabnya.
Pengungsi
Palestina
berlindung
di
tenda
kamp,
di
tengah
konflik
Israel-Hamas,
di
Deir
Al-Balah,
di
Jalur
Gaza
tengah,
4
September
2024.
(Foto:
Ramadan
Abed/Reuters)
Setelah
serangan
udara
Israel
yang
mengenai
rumah
sakit,
sekolah,
dan
masjid
di
Gaza,
Bill
Russo,
pejabat
tinggi
diplomasi
publik
Departemen
Luar
Negeri
Amerika
Serikat,
mengingatkan
pejabat
senior
di
departemennya
bahwa
Washington “kehilangan
kredibilitas
di
mata
khalayak
berbahasa
Arab”
karena
gagal
menangani
krisis
kemanusiaan
secara
langsung,
berdasarkan
email
yang
dikirim
pada
11
Oktober.
Pada
hari
yang
sama,
otoritas
kesehatan
Gaza
melaporkan
jumlah
korban
tewas
mencapai
sekitar
1.200
orang.
Ketika
Israel
mencari
pembenaran
atas
serangan
itu
dengan
mengatakan
Hamas
menggunakan
bangunan
sipil
untuk
keperluan
militer,
Russo
menulis
bahwa
diplomat
Amerika
Serikat
di
Timur
Tengah
memantau
laporan
media
Arab
yang
menuduh
Israel
melancarkan
“genosida”
dan
Washington
terlibat
dalam
kejahatan
perang.
“Kurangnya
respons
AS
terhadap
kondisi
kemanusiaan
bagi
warga
Palestina
tidak
hanya
tidak
efektif
dan
kontraproduktif,
tetapi
kami
juga
dituduh
terlibat
dalam
potensi
kejahatan
perang
dengan
tetap
diam
terhadap
tindakan
Israel
terhadap
warga
sipil,”
tulis
Russo.
Pada
saat
itu,
petugas
darurat
berjuang
untuk
menyelamatkan
orang-orang
yang
terkubur
di
bawah
reruntuhan
akibat
serangan
udara
Israel
dan
simpati
dunia
mulai
bergeser
dari
warga
Israel
yang
terbunuh
ke
warga
sipil
Palestina
yang
terkepung.
Berpidato
di
hadapan
para
pemimpin
Departemen
Luar
Negeri,
Russo
mendesak
tindakan
cepat
untuk
mengubah
sikap
publik
pemerintah
yang
mendukung
Israel
dan
operasi
militernya
di
Gaza
tanpa
syarat.
“Jika
haluan
ini
tidak
segera
diubah
tidak
hanya
melalui
pesan,
tetapi
juga
tindakan,
hal
itu
berisiko
merusak
sikap
kami
di
kawasan
tersebut
selama
bertahun-tahun
mendatang,”
tulisnya.
Russo
mengundurkan
diri
pada
Maret,
dengan
alasan
pribadi.
Ia
menolak
berkomentar.
Diplomat
Timur
Tengah
tertinggi
Departemen
Luar
Negeri,
Barbara
Leaf,
meneruskan
email
Russo
kepada
pejabat
Gedung
Putih
termasuk
Brett
McGurk,
penasihat
utama
Biden
untuk
urusan
Timur
Tengah.
Ia
memperingatkan
bahwa
hubungan
dengan
mitra
Arab
Washington
yang “seharusnya
menjadi
pendukung
setia”
terancam
karena
berbagai
kekhawatiran
yang
dikemukakan
oleh
Russo.
McGurk
menjawab
bahwa
jika
pertanyaannya
adalah
apakah
pemerintah
harus
menyerukan
gencatan
senjata,
jawabannya
adalah “Tidak.”
Namun,
ia
menambahkan
bahwa
Washington “100
persen”
mendukung
koridor
kemanusiaan
dan
melindungi
warga
sipil.
McGurk
dan
Leaf
menolak
berkomentar
untuk
berita
ini.
Setelah
email
Russo,
sikap
publik
Amerika
Serikat
sebagian
besar
tetap
tidak
berubah
selama
dua
hari
berikutnya,
seperti
yang
ditunjukkan
oleh
tinjauan
komentar
publik.
Pejabat
Amerika
Serikat
terus
menekankan
hak
Israel
untuk
mempertahankan
diri
dan
rencana
untuk
memberikan
bantuan
militer
kepada
Yerusalem.
[ah/ft]