Pihak
berwenang
di
Austria
menolak
status
pengungsi
bagi
dua
perempuan
Afghanistan
setelah
mereka
mengajukan
suaka
pada
2015
dan
2020.
Mereka
menentang
penolakan
tersebut
di
hadapan
Mahkamah
Administratif
Tertinggi
Austria,
yang
kemudian
meminta
putusan
dari
ECJ,
pengadilan
tertinggi
Uni
Eropa.
“Tidak
perlu
menetapkan
bahwa
ada
risiko
bahwa
pemohon
akan
benar-benar
dan
secara
khusus
menjadi
sasaran
tindakan
penganiayaan
jika
ia
kembali
ke
negara
asalnya,”
kata
ECJ
dalam
putusannya.
“Cukup
mempertimbangkan
kewarganegaraan
dan
jenis
kelaminnya
saja.”
Kementerian
Dalam
Negeri
Austria
tidak
segera
menanggapi
permintaan
komentar
Reuters.
Sejak
Taliban
kembali
berkuasa
di
Afghanistan
pada
2021,
mereka
telah
mengekang
hak-hak
perempuan,
termasuk
pembatasan
pendidikan,
pekerjaan,
dan
kemandirian
umum
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Pada
Agustus,
Taliban
menyusun
seperangkat
aturan
panjang
yang
mengatur
moralitas
sesuai
dengan
syariah
(hukum
Islam).
Aturan
tersebut
ditegakkan
oleh
kementerian
moralitas,
yang
mengatakan
telah
menahan
ribuan
orang
karena
melakukan
pelanggaran.
Kepala
hak
asasi
manusia
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
telah
meminta
Taliban
untuk
mencabut
serangkaian
undang-undang “mengerikan”
yang
katanya
berupaya
mengubah
perempuan
menjadi
bayangan.
Seorang
perempuan,
yang
disebut
AH
dalam
dokumen
pengadilan,
pertama
kali
melarikan
diri
dari
Afghanistan
ke
Iran
bersama
ibu
dan
saudara
perempuannya
pada
usia
sekitar
13-14
tahun
setelah
ayahnya
yang
pecandu
narkoba
mencoba
menjualnya
untuk
membiayai
kecanduannya,
menurut
dokumen
pengadilan
yang
menjelaskan
klaim
AH.
Yang
lainnya,
diidentifikasi
sebagai
FN,
lahir
pada
2007,
tidak
pernah
tinggal
di
Afghanistan.
Dia
dan
keluarganya
telah
tinggal
di
negara
tetangga
Iran
tanpa
izin
tinggal,
yang
berarti
mereka
tidak
memiliki
pekerjaan
yang
layak
dan
dia
tidak
dapat
memperoleh
pendidikan.
Dia
melarikan
diri
dari
Iran
sebelum
mengajukan
permintaan
suaka
di
Austria.
“Dia
[FN]
mengatakan
bahwa
jika
dia
kembali
ke
Afghanistan,
sebagai
seorang
wanita,
dia
akan
berisiko
diculik,
tidak
akan
dapat
bersekolah
dan
mungkin
tidak
dapat
menghidupi
dirinya
sendiri
tanpa
keluarganya
di
sana,”
kata
dokumen
kasus
ECJ.
[es/ft]