Memburuknya
situasi
di
Beirut,
seiring
serangan
udara
yang
menarget
beberapa
lokasi,
termasuk
satu
apartemen
di
jantung
ibu
kota
yang
menewaskan
tujuh
warga
sipil
anggota
tim
tanggap
darurat,
Kamis
(3/10),
membuat
Kedutaan
Besar
Republik
Indonesia
di
Beirut
mengintensifkan
upaya
evakuasi
warga
negara
Indonesia
(WNI)
yang
selama
ini
bertahan
di
sana.
Yosi
Aprizal,
Kuasa
Usaha
Ad
Interim
di
Beirut
(dok.
pribadi).
Dihubungi
melalui
telpon
Kamis
pagi,
Kuasa
Usaha
Ad
Interim
KBRI
di
Beirut
Yosi
Aprizal
mengatakan
“pada
hari
Rabu
(2/10)
telah
dievakuasi
20
WNI
ke
Amman,
Yordania,
untuk
selanjutnya
diterbangkan
ke
tanah
air.
Sementara
pada
hari
Kamis
(3/10)
telah
dievakuasi
20
WNI
lainnya
ke
Damaskus,
Suriah,
untuk
kemudian
diberangkatkan
ke
Amman,
dan
nantinya
diterbangkan
ke
Indonesia.”
Yosi
Aprizal
tidak
memberi
rincian
lebih
lanjut
proses
evakuasi
selanjutnya
demi
keselamatan
WNI
yang
masih
ada
di
Lebanon
dan
keamanan
proses
evakuasi
itu
sendiri.
Berbicara
di
Jakarta,
Menteri
Luar
Negeri
Retno
Marsudi
mengatakan
pihaknya
memantau
dengan
seksama
perkembangan
situasi
di
Lebanon.
“Kita
akan
lihat
kesempatan
yang
ada,
begitu
penerbangan
dapat
dilakukan
tentunya
akan
kita
lakukan.
Lebih
cepat
lebih
baik.
Jadi
sekali
lagi
situasi
sangat
dinamis
di
lapangan,
di
mana
ruang
udara
bisa
dibuka
dan
kemudian
ditutup
lagi.
Beberapa
hari
lalu
ruang
udara
di
atas
Jordan
ditutup
dan
kemudian
dibuka,
jadi
sangat
dinasmis.
Kita
akan
terus
memantau
perkembangan
ini,”
ujarnya.
Hingga
laporan
ini
disampaikan
masih
ada
puluhan
WNI
yang
memilih
bertahan
di
Lebanon.
Retno
mengatakan
sebagian
besar
adalah
mahasiswa
dan
WNI
yang
telah
menikah
dengan
warga
setempat.
Sebagian
di
antara
mereka
kini
berlindung
di
KBRI
Beirut.
Pengamat:
Tidak
Mungkin
Lagi
Bicara
dengan
Hizbullah
Pengamat
Timur
Tengah
di
Universitas
Indonesia
Yon
Machmudi
mengatakan
sudah
tidak
mungkin
meminta
pihak
Hizbullah
melakukan
de-eskalasi,
karena
berlatar
peristiwa
sebelumnya
justru
kelompok
itu
mengancam
untuk
melakukan
serangan-serangan
“mematikan”
terhadap
Israel.
Hal
senada
juga
siap
dilakukan
Israel.
Dalam
situasi
di
ambang
perang
besar
ini,
menurut
Yon,
mustahil
Indonesia
dapat
berkomunikasi
dengan
Hizbullah.
Pengamat
Timur
Tengah
di
Universitas
Indonesia,
Yon
Machmudi
(foto:
courtesy).
“Sudah
tidak
mungkin
untuk
bisa
menurunkan
eskalasi
konflik
karena
ini
kan
sudah
menyangkut
perlawanan
Hizbullah
yang
sudah
sangat
lama
terhadap
Israel.
Seharusnya
yang
bisa
dilakukan
dunia
internasional,
khususnya
Amerika
dan
beberapa
negara
yang
punya
kedekatan
dengan
Israel,
adalah
menekan
Israel
untuk
tidak
memperluas
konflik
karena
tentu
akan
merugikan
banyak
pihak,”
ujarnya.
Dengan
tidak
memberi
dukungan
pada
Israel,
dan
membiarkan
Israel
menyelesaikan
konflik
ini
sendiri
dengan
Hizbullah,
maka
akan
menurunkan
potensi
terjadinya
perang,
tambah
Yon.
Hampir
2.000
Warga
Lebanon
Tewas
Kementerian
Kesehatan
Lebanon
mengatakan
hingga
hari
Kamis
(3/10),
sedikitnya
1.974
orang
tewas
termasuk
127
anak-anak
dan
261
perempuan,
akibat
serangan
udara
dan
darat
Israel.
Selain
itu
9.384
lainnya
luka-luka.
Israel
dan
Hizbullah
telah
saling
baku
tembak
sejak
berkecamuknya
perang
Israel-Hamas
pada
7
Oktober
2023,
ketika
Hamas
menyerang
bagian
selatan
Israel
dan
menewaskan
1.200
warga
serta
menculik
250an
lainnya,
disusul
serangkaian
serangan
balasa
Israel
lewat
darat
dan
udara.
Kementerian
Kesehatan
Palestina
di
Gaza,
wilayah
yang
dikelola
Hamas,
mengatakan
lebih
dari
41.000
warga
Palestina
tewas,
sebagian
besar
perempuan
dan
anak-anak;
serta
hampir
97.000
lainnya
luka-luka.
UNIFIL
Tetap
Siaga
di
Posisi
Semula
Sekjen
PBB
Antonio
Guterres
telah
menegaskan
bahwa
“pasukan
penjaga
perdamaian
PBB
di
Lebanon
(UNIFIL)
akan
tetap
berada
di
posisinya
dan
bendera
PBB
akan
tetap
berkibar,
meskipun
ada
seruan
dari
Israel
agar
UNIFIL
pindah
ke
lokasi
lain.”
Guterres
juga
menggarisbawahi
pentingnya
memastikan
keselamatan
dan
keamanan
semua
personil
PBB.
Ada
10.500
personil
UNIFIL
dari
50
negara
yang
berada
di
zona
penyangga
antara
Lebanon-Israel.
Termasuk
di
antaranya
1.200
personil
dari
Indonesia.
UNIFIL
pada
1
Oktober
lalu
menyatakan
“secara
teratur
menyesuaikan
postur
dan
aktivitas
kami,
dan
memiliki
rencana
darurat
yang
siap
diaktifkan
jika
benar-benar
diperlukan,”
tetapi
mengingatkan
bahwa
“keselamatan
dan
keamanan
penjaga
perdamaian
adalah
hal
yang
terpenting,
dan
semua
pihak
diingatkan
akan
kewajiban
mereka
untuk
menghormatinya.”
UNIFIL
juga
menegaskan
bahwa
“setiap
tindakan
melintasi
perbatasan
ke
Lebanon
merupakan
pelanggaran
terhadap
kedaulatan
dan
integritas
teritorial
Lebanon,
dan
merupakan
pelanggaran
terhadap
resolusi
1701.
Kami
mendesak
semua
pihak
untuk
mundur
dari
tindakan
eskalasi
seperti
itu,
yang
hanya
akan
menyebabkan
lebih
banyak
kekerasan
dan
pertumpahan
darah.
Harga
yang
harus
dibayar
untuk
melanjutkan
tindakan
yang
ada
saat
ini
terlalu
tinggi.
Warga
sipil
harus
dilindungi,
infrastruktur
sipil
tidak
boleh
dijadikan
sasaran
dan
hukum
internasional
harus
dihormati.”
[em/ab]