Menteri
Luar
Negeri
Azerbaijan,
Jeyhun
Bayramov,
mengatakan
perdamaian
parsial
dengan
Armenia
bukanlah
pilihan.
Ia
menyampaikan
pernyataan
itu
pada
Sabtu
(28/9)
pada
Sidang
Umum
Tahunan
PBB,
setelah
Armenia
memberikan
pesan
positif.
“Perdamaian
parsial
bukanlah
suatu
pilihan
setelah
begitu
banyak
rasa
sakit
dan
penderitaan
yang
ditimbulkan
oleh…
klaim
teritorial
terhadap
negara
tetangga,”
ujar
Bayramov
mengatakan
kepada
pertemuan
tersebut,
khususnya
menekankan
perubahan
pada
konstitusi
Armenia,
yang
mengacu
pada “penyatuan
kembali”
Nagorno-Karabakh.
Kedua
bekas
Republik
Soviet
terlibat
peperangan
dan
ketegangan
selama
puluhan
tahun
terkait
Nagorno-Karabakh,
wilayah
etnis
Armenia
yang
memisahkan
diri
di
Azerbaijan.
Setelah
serangkaian
negosiasi
yang
berjalan
lambat,
Azerbaijan
mengerahkan
pasukan
pada
tahun
lalu.
Merka
dengan
cepat
merebut
kembali
wilayah
tersebut.
Seluruh
penduduk
Nagorno-Karabakh,
yang
berjumlah
hampir
120.000
orang,
melarikan
diri
ke
Armenia.
Hal
itu
dilakukan
bersamaan
dengan
pertemuan
tingkat
tinggi
PBB
di
New
York,
membuat
diplomat
Barat,
terutama
pejabat
Amerika
Serikat
dan
Prancis
yang
merupakan
mediator,
menjadi
malu.
Pada
Kamis,
Perdana
Menteri
Armenia
Nikol
Pashinyan
mengatakan
perdamaian
dengan
Azerbaijan “tidak
hanya
mungkin,
tetapi
juga
dalam
jangkauan.”
Azerbaijan
dan
Armenia
menyatakan
bahwa
80
persen
perjanjian
telah
disepakati,
termasuk
penetapan
batas
wilayah.
Namun,
Azerbaijan
ingin
semua
masalah
diselesaikan
terlebih
dahulu.
Perdana
Menteri
Armenia
Nikol
Pashinyan
menyampaikan
pidato
pada
Sidang
Umum
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
ke-79
di
markas
besar
PBB
di
New
York,
AS,
26
September
2024.
(Foto:
Eduardo
Munoz/REUTERS)
Dalam
pidatonya
di
PBB,
Pashinyan
mengatakan
bahwa
ia
siap
memenuhi
permintaan
utama
Azerbaijan
untuk
membuka
akses
transportasi
melintasi
tanah
Armenia
ke
daerah
kantong
Nakhchivan.
Pembukaan
akses
itu
akan
menghubungkan
wilayah
utama
Azerbaijan
dengan
sekutu
tradisionalnya,
Turki.
Pashinyan
bersikeras
bahwa
Azerbaijan
dan
Armenia
harus
segera
menandatangani
rancangan
perjanjian
tersebut.
Ia
menjelaskan, “Tidak
ada
preseden
perjanjian
damai
atau
perjanjian
apa
pun
yang
akan
mengatur
dan
menyelesaikan
semuanya.”
Namun
pada
Sabtu,
Bayramov
mengatakan
bahwa
penyelesaian
kesepakatan
apa
pun
akan
mengharuskan
Armenia
untuk “secara
hukum
meninggalkan
klaim
teritorial
terhadap
Azerbaijan
untuk
selamanya,
melalui
penerapan
amandemen
konstitusional”
sehingga
integritas
teritorial
Baku
tidak
akan
berada
dalam “ketidakpastian
hukum.”
Ia
juga
menuduh
Armenia
meningkatkan
anggaran
militernya
secara
dramatis,
dan
memperoleh “sejumlah
besar
persenjataan
ofensif
dari
pemasok
lama
dan
baru.”
Namun
demikian,
Bayramov
mengakui “kemajuan
signifikan”
dalam
upaya
negara-negara
tetangga
untuk
menormalisasi
hubungan.
Ia
menyerukan “langkah
cepat”
untuk
menyelesaikan
proses “pada
saat
kritis
ini.”
Setiap
perubahan
pada
konstitusi
Armenia
harus
dilakukan
melalui
referendum,
sebuah
proses
yang
panjang
dan
tidak
pasti.
Para
diplomat
Barat
mengatakan
bahwa
mereka
melihat
permintaan
tersebut
sebagai
cara
bagi
Azerbaijan
untuk
meminta
hal
yang
mustahil
untuk
menghindari
penandatanganan
kesepakatan.
[ah/ft]