Para
pemimpin
di
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB)
mendesak
penerapan
cetak
biru
yang
baru
diadopsi
untuk
mengatasi
berbagai
tantangan
global.
Seruan
tersebut
disampaikan
pada
hari
Senin
(23/9),
hari
kedua
dan
terakhir
dari
KTT
Masa
Depan.
“Kita
tidak
bisa
menunggu
lebih
lama
lagi,”
kata
Menteri
Luar
Negeri
Indonesia
Retno
Marsudi.
“Kita
harus
mendorong
reformasi
yang
benar
dan
nyata
–
reformasi
yang
mendengarkan
suara
negara-negara
berkembang
dan
menanggapi
keprihatinan
mereka.”
Ia
menekankan
bahwa
KTT
Pakta
Masa
Depan
tersebut
tidak
boleh
menjadi
“seperangkat
janji
kosong
tanpa
hasil
nyata
di
lapangan.”
“Keberhasilan
umat
manusia
terletak
pada
kekuatan
kolektif
kita,
bukan
di
medan
perang,”
kata
Perdana
Menteri
India
Narendra
Modi.
“Dan
untuk
perdamaian
dan
pembangunan
global,
reformasi
di
lembaga-lembaga
global
sangat
penting.
Reformasi
adalah
kunci
relevansi.”
Pakta
tersebut
mencakup
kerangka
kerja
untuk
mempromosikan
perdamaian
dan
keamanan,
pembangunan
berkelanjutan,
kerja
sama
digital,
hak
asasi
manusia,
dan
kesetaraan
gender.
Presiden
baru
Iran,
Masoud
Pezeshkian,
tampil
perdana
di
PBB
pada
pertemuan
puncak
tersebut,
dan
berjanji
bahwa
pemerintahannya
berupaya
mengurangi
kesenjangan
dan
memberdayakan
perempuan
dan
pemuda.
Negara
tersebut
menyaksikan
gelombang
protes
pada
tahun
2022
dan
2023
menyusul
kematian
seorang
perempuan
muda
yang
meninggal
dalam
tahanan
polisi
setelah
ditahan
karena
dianggap
melanggar
aturan
berpakaian
bagi
perempuan
di
Iran.
Di
New
York,
para
pengunjuk
rasa
berkumpul
di
luar
hotel
tempat
Pezeshkian
menginap
menjelang
ia
tampil
menyampaikan
pidatonya.
Sebuah
protes
besar
direncanakan
pada
hari
Selasa
(24/9)
sebelum
pidatonya
pada
sidang
tahunan
Majelis
Umum.
Presiden
Ukraina
Volodymyr
Zelenskyy
menggunakan
gilirannya
di
podium
untuk
menyoroti
hambatan
Rusia
dalam
negosiasi
Pakta
untuk
Masa
Depan.
“Ukraina
mendukung
upaya
untuk
menjaga
semua
negara
tetap
bersatu,
aman,
dan
mematuhi
Piagam
PBB
secara
ketat,”
katanya.
“Dan
Anda
semua
dapat
melihat
siapa
yang
menentangnya,
dan
juga
secara
aktif
berupaya
merusak
persatuan
global.”
Pada
minggu
terakhir
negosiasi,
Rusia
mengajukan
sedikitnya
15
keberatan
berbeda
terhadap
elemen-elemen
teks
tersebut.
Saat
majelis
berkumpul
untuk
mengadopsi
dokumen
tersebut
pada
Minggu
(22/9)
pagi,
Wakil
Menteri
Luar
Negeri
Rusia
Sergey
Vershinin,
yang
didukung
oleh
beberapa
negara,
mencoba
meminta
amandemen
ditambahkan
ke
pakta
tersebut,
tetapi
ditolak
mentah-mentah
oleh
negara-negara
lain.
Pada
Selasa,
sidang
tahunan
majelis
umum
PBB
dimulai.
Presiden
AS
Joe
Biden
akan
menyampaikan
pidato
perpisahannya
di
PBB.
Presiden
Brazil,
Afrika
Selatan,
Iran,
dan
Nigeria
akan
menjadi
salah
satu
pembicara
dalam
sidang
tahun
ini.
Perempuan
Afghanistan
Di
sela-sela
pertemuan
Majelis
Umum,
perempuan
Afghanistan
mengadvokasi
hak-hak
mereka
di
sebuah
acara
yang
difokuskan
pada
pelibatan
perempuan
dalam
masa
depan
Afghanistan.
Bulan
lalu,
Taliban
Afghanistan
memberlakukan “hukum
moralitas”
yang
semakin
mengikis
hak-hak
perempuan
dan
anak
perempuan.
Pembatasannya
termasuk
larangan
bagi
perempuan
Afghanistan
untuk
menggunakan
suara
mereka
di
depan
umum
dan
memerintahkan
mereka
untuk
menutupi
seluruh
tubuh
dan
wajah
mereka
di
luar
ruangan.
Perempuan
juga
dilarang
berinteraksi
dengan
non-Muslim,
menggunakan
transportasi
umum
sendirian,
dan
melihat
laki-laki
yang
bukan
suami
atau
saudara
sedarah
mereka.
“Kepada
semua
pemimpin
laki-laki,
bagaimana
jika
sebaliknya?
Bagaimana
perasaan
Anda
jika
dilarang
berada
di
masyarakat?”
tanya
Asila
Wardak,
mantan
direktur
jenderal
Hak
Asasi
Manusia
dan
Urusan
Internasional
Perempuan
di
Kementerian
Luar
Negeri
Afghanistan.
Aktris
terkenal
AS,
Meryl
Streep,
berpartisipasi
dalam
panel
tersebut.
Ia
mencatat
bahwa
secara
historis
Afghanistan
lebih
maju
bahkan
dari
beberapa
negara
Barat
dalam
memberikan
hak
pilih
kepada
perempuan,
dan
negara
itu
sebelumnya
memiliki
banyak
pegawai
negeri
sipil,
hakim,
pengacara,
dokter,
dan
guru
perempuan.
“Di
Kabul
saat
ini,
seekor
kucing
betina
memiliki
lebih
banyak
kebebasan
daripada
seorang
perempuan,”
katanya.
“Seekor
kucing
mungkin
duduk
di
beranda
depan
rumahnya
dan
merasakan
sinar
matahari
di
wajahnya.
Ia
mungkin
mengejar
seekor
tupai
ke
taman.
Seekor
tupai
memiliki
lebih
banyak
hak
daripada
seorang
remaja
perempuan
di
Afghanistan
saat
ini,
karena
taman
umum
ditutup
untuk
perempuan
dan
anak
perempuan
oleh
Taliban.”
Sekretaris
Jenderal
PBB
Antonio
Guterres
menuntut
agar
Taliban
segera
mencabut
semua
pembatasan
diskriminatif
terhadap
perempuan
dan
anak
perempuan
serta
membuka
kembali
sekolah
dan
universitas
untuk
mereka.
Saat
ini,
anak
perempuan
Afghanistan
hanya
diperbolehkan
bersekolah
hingga
kelas
6
di
bangku
sekolah
dasar.
“Kita
tidak
akan
pernah
membiarkan
diskriminasi
berbasis
gender
menjadi
hal
yang
normal
di
mana
pun
di
dunia,”
kata
Guterres.
[my/lt]