Jerman
mulai
menerapkan
pemeriksaan
di
semua
perbatasan
daratnya
sejak
Senin
(16/9)
selagi
pemerintah
berupaya
mengurangi
jumlah
pencari
suaka
dan
migran
ilegal
yang
memasuki
negara
itu.
Beberapa
negara
yang
berbatasan
dengan
Jerman
mengkritik
rencana
tersebut,
yang
menurut
mereka
merusak
kebebasan
bergerak,
yang
secara
luas
dipandang
sebagai
prinsip
inti
Uni
Eropa.
Pemeriksaan
cepat
Polisi
dan
penjaga
perbatasan
Jerman
mendirikan
pos-pos
pemeriksaan
di
persimpangan
jalan
utama
sejak
tengah
malam.
Petugas
juga
menaiki
kereta,
trem,
dan
feri
yang
datang
dari
negara
tetangga,
melakukan
pemeriksaan
cepat
terhadap
penumpang
yang
diduga
sebagai
migran
ilegal.
“Pemeriksaan
tersebut
ditujukan
pada
kendaraan
yang
kami
curigai
berpenumpang
migran
ilegal,”
kata
juru
bicara
polisi
federal
Jerman
Dieter
Hutt
dalam
pertemuan
dengan
wartawan
di
kota
Kehl,
Jerman,
yang
terletak
di
seberang
perbatasan
dari
kota
Strasbourg,
Prancis.
“Kontrol
kami
sangat
fleksibel
dan
bergantung
pada
situasi,
yang
berarti
bahwa
kami
tidak
mendirikan
pos
perbatasan
klasik
dan
kami
tidak
memeriksa
setiap
kendaraan
atau
setiap
orang,”
katanya.
Pihak
berwenang
mengatakan
pemeriksaan
perbatasan
akan
tetap
berlaku
setidaknya
selama
enam
bulan.
Namun,
Menteri
Dalam
Negeri
Jerman
Nancy
Faeser
juga
mengatakan
pemeriksaan
akan
tetap
berlaku
hingga
peraturan
baru
Uni
Eropa
tentang
suaka
dan
migrasi
mulai
berlaku.
Kesepakatan
yang
disetujui
antara
negara-negara
anggota
pada
bulan
Mei
tahun
ini,
tidak
akan
berlaku
hingga
paling
cepat
Juli
2026,
dan
masih
menghadapi
banyak
rintangan
politik
dan
praktiknya.
Zona
Schengen
Jerman
merupakan
bagian
dari
zona
Schengen
Eropa,
yang
konon
memungkinkan
kebebasan
bergerak
tanpa
paspor
di
29
negara
Eropa.
Namun,
para
anggotanya
dapat
memberlakukan
pemeriksaan
di
perbatasan
jika
ada
ancaman
serius
terhadap
kebijakan
publik
atau
keamanan
internal.
Kanselir
Jerman
Olaf
Scholz
mengatakan
langkah
itu
diperlukan.
“Jumlah
(migran)
yang
datang
ke
Jerman
secara
tidak
teratur
terlalu
besar.
Oleh
karena
itu,
pemerintah
Jerman
berkepentingan
untuk
memastikan
bahwa
kita
dapat
mengendalikan
hal-hal
ini
melalui
manajemen
migrasi
ilegal
yang
baik,”
kata
Scholz
dalam
konferensi
pers
hari
Minggu
(15/9)
saat
dia
berkunjung
ke
Uzbekistan.
Reaksi
keras
pemilih
Jerman
menerima
lebih
dari
satu
juta
migran
pada
tahun
2015
setelah
Gerakan
“Musim
Semi”
Arab,
terutama
dari
negara-negara
di
Timur
Tengah
dan
Afrika
Utara.
Negara
ini
juga
menampung
lebih
dari
satu
juta
pengungsi
Ukraina
yang
melarikan
diri
dari
invasi
Rusia.
Masuknya
migran
tersebut
telah
memicu
reaksi
keras
dari
sebagian
pemilih,
yang
beralih
ke
partai
sayap
kanan
antiimigrasi
Alternatif
untuk
Jerman,
yang
meraih
kemenangan
mengejutkan
dalam
pemilihan
daerah
baru-baru
ini.
Partai
tersebut
berharap
mendapatkan
hasil
yang
sama
dalam
pemilihan
negara
bagian
Brandenburg
pada
tanggal
22
September
mendatang.
Serangan
teroris
oleh
pencari
suaka
asal
Suriah
yang
gagal
bulan
lalu
di
kota
Solingen,
yang
menewaskan
tiga
orang,
menambah
tekanan
pada
pemerintah
untuk
bertindak.
Banyak
negara
tetangga
Jerman
di
Eropa
juga
bereaksi
dengan
marah
terhadap
pemeriksaan
perbatasan
tersebut.
Perdana
Menteri
Polandia
Donald
Tusk
menuduh
Scholz
mengorbankan
prinsip-prinsip
Eropa.
“Saya
tidak
ragu
bahwa
situasi
politik
internal
di
Jerman
yang
menyebabkan
langkah-langkah
ini
dilaksanakan,
dan
bukan
kebijakan
kami
terhadap
imigrasi
ilegal
di
perbatasan
kami,”
kata
Tusk
minggu
lalu,
setelah
Jerman
mengumumkan
pemeriksaan
di
perbatasan.
Kesepakatan
Rwanda
Sementara
itu,
seorang
pejabat
pemerintah
baru-baru
ini
mengatakan
bahwa
Jerman
dapat
berupaya
mencapai
kesepakatan
dengan
Rwanda
untuk
mengirim
pencari
suaka
ke
negara
itu
untuk
diproses,
menggunakan
fasilitas
yang
ada.
Joachim
Stamp,
yang
merupakan
perwakilan
khusus
Jerman
untuk
perjanjian
migrasi
dan
juga
anggota
Partai
Demokrat
Bebas,
bagian
dari
pemerintah
koalisi,
mengatakan
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
dapat
mengawasi
skema
yang
akan
menggunakan
fasilitas
suaka
yang
ada
di
Rwanda.
“Saat
ini
kami
tidak
memiliki
negara
(ketiga)
yang
maju,
kecuali
Rwanda,”
kata
Stamp
dalam
podcast
Table
Media
pada
6
September.
Inggris
menegosiasikan
rencana
serupa
pada
tahun
2022,
tetapi
dianggap
melanggar
hukum
dan
akhirnya
dibatalkan
oleh
pemerintahan
Buruh
yang
baru
pada
bulan
Juli.
Scholz
sebelumnya
menolak
gagasan
pemrosesan
migran
tidak
berdokumen
di
negara
ketiga,
seperti
Rwanda.
[lt/uh]