Raja
Yordania
Abdullah
pada
Minggu
(15/9)
menunjuk
Pejabat
Utama
Istana
Jafar
Hassan
sebagai
perdana
menteri,
setelah
pemerintah
mengundurkan
diri.
Pernyataan
ini
disampaikan
Istana
Yordania,
beberapa
hari
setelah
pemilihan
parlemen
di
mana
oposisi
Islamis
meraih
kemenangan
di
negara
kerajaan
yang
bersekutu
dengan
Amerika
ersebut.
Hassan,
yang
kini
menjabat
sebagai
Kepala
Kantor
Raja
Abdullah
dan
mantan
menteri
perencanaan,
menggantikan
Bisher
Khasawneh,
seorang
diplomat
veteran
dan
mantan
penasihat
istana
yang
ditunjuk
hampir
empat
tahun
lalu,
demikian
pernyataan
tersebut.
Ditambahkan,
Khasawneh
akan
tetap
dalam
jabatannya
tersebut
untuk
sementara
waktu
sampai
terbentuknya
kabinet
baru.
Hassan,
lulusan
Universitas
Harvard
yang
dikenal
luas
sebagai
seorang
teknokrat
yang
sangat
dihormati,
akan
menghadapi
tantangan
untuk
mengurangi
dampak
perang
Gaza
terhadap
ekonomi
kerajaan,
yang
terpukul
oleh
pembatasan
investasi
dan
penurunan
tajam
pariwisata.
Raja
Yordania
Abdullah
II
bin
Al-Hussein
menghadiri
upacara
militer
di
Wina,
25
Oktober
2021.
(Foto:
AP)
Sebelumnya
Khasawneh
telah
berusaha
mendorong
reformasi
yang
digagas
oleh
Raja
Abdullah
untuk
membantu
menggerakkan
pertumbuhan
ekonomi
yang
lamban
selama
satu
dekade
–
yang
berkisar
di
sekitar
2%
–
yang
diperparah
oleh
pandemi
dan
konflik
di
dua
negara
tetangganya,
Irak
dan
Suriah.
Kelompok
konservatif
tradisional
telah
sejak
lama
dipersalahkan
karena
menghalangi
upaya
modernisasi
yang
dianjurkan
oleh
raja
yang
condong
ke
Barat,
karena
khawatir
reformasi
liberal
akan
mengikis
cengkeraman
mereka
pada
kekuasaan.
Sejumlah
politisi
mengatakan
tugas
utama
ke
depan
adalah
mempercepat
reformasi
yang
dipandu
oleh
Dana
Moneter
Internasioal
(IMF)
dan
mengendalikan
lebih
dari
US$50
miliar
dalam
bentuk
utang
publik
di
sebuah
negara
dengan
tingkat
pengangguran
yang
tinggi
dan
yang
stabilitasnya
didukung
oleh
bantuan
luar
negeri
donor
Barat
bernilai
miliaran
dolar.
Kelompok
oposisi
Ikhwanul
Muslimin
dan
sekutu
ideologis
kelompok
militan
Palestina,
Hamas,
meraih
kemenangan
yang
signifikan
pada
pemilu
pada
Selasa
(10/9),
yang
terutama
didorong
karena
kemarahan
publik
atas
perang
Israel
di
Gaza.
Kelompok
Islamis
ini
memenangkan
31
kursi,
jumlah
terbanyak
sejak
kehidupan
parlementer
dihidupkan
kembali
pada
tahun
1989
setelah
beberapa
dekade
darurat
militer.
Hal
ini
menjadikan
mereka
kelompok
politik
terbesar
di
parlemen.
Di
sebuah
negara
di
mana
sentimen
anti-Israel
sangat
tinggi,
Ikhwanul
Muslimin
telah
memimpin
beberapa
protes
terbesar
di
wilayah
itu
untuk
mendukung
Hamas;
yang
menurut
lawan-lawan
politik
mereka
memungkinkan
untuk
meningkatkan
popularitas
mereka.
Sejumlah
diplomat
dan
pejabat
Yordania
mengatakan
meskipun
komposisi
baru
parlemen
yang
beranggotakan
138
orang
ini
mempertahankan
mayoritas
pro-pemerintah,
kelompok
oposisi
yang
dipimpin
oleh
kelompok
Islamis
yang
lebih
vokal
dapat
menantang
reformasi
pasar
bebas
dan
kebijakan
luar
negeri
yang
didukung
oleh
IMF.
Berdasarkan
konstitusi
Yordania,
sebagian
besar
kekuasaan
masih
berada
di
tangan
raja,
yang
berwenang
menunjuk
pemerintah
dan
dapat
membubarkan
parlemen.
Majelis
dapat
memaksa
kabinet
untuk
mengundurkan
diri
melalui
mosi
tidak
percaya.
[em/ab]