Paus
Fransiskus
mengingatkan
para
pemimpin
Papua
Nugini
pada
Sabtu
(7/9)
bahwa
kekayaan
sumber
daya
alam
harus
memberi
manfaat
bagi “seluruh
komunitas.”
Seruan
tersebut
menyinggung
isu
politik
di
Papua
Nugini,
di
mana
banyak
pihak
yang
merasa
kekayaan
negara
tersebut
tidak
dimanfaatkan
secara
maksimal
kepada
rakyat
atau
bahkan
dicuri.
Papua
Nugini
kaya
akan
emas,
tembaga,
nikel,
gas
alam,
dan
kayu,
sehingga
banyak
perusahaan
besar
dari
seluruh
dunia
tertarik
untuk
berinvestasi
di
sana.
Namun,
sekitar
satu
dari
empat
orang
hidup
di
negara
itu
berada
di
bawah
garis
kemiskinan,
dan
hanya
lebih
dari
10
persen
rumah
yang
memiliki
listrik.
“Sumber
daya
ini
ditakdirkan
oleh
Tuhan
untuk
seluruh
komunitas,”
kata
Paus
kepada
sekelompok
politisi,
diplomat,
dan
pemimpin
bisnis
pada
hari
pertama
kunjungan
penuhnya
ke
negara
di
Pasifik
Selatan
tersebut.
Paus
yang
berusia
87
tahun
tersebut
melakukan
kunjungan
maraton
selama
12
hari
ke
Asia-Pasifik.
Ia
bertekad
untuk
menekankan
dialog
antaragama
dan
mengunjungi
negara-negara
yang
dianggap
berada
di
pinggiran
urusan
dunia.
Paus
Fransiskus
menyapa
masyarakat
Pribumi
saat
bertemu
pihak
berwenang,
masyarakat
sipil,
dan
korps
diplomatik
di
APEC
Haus,
Port
Moresby,
Papua
Nugini,
7
September
2024.
(Foto:
REUTERS/Guglielmo
Mangiapane)
Pernyataan
Paus
tersebut
akan
menambah
tekanan
pada
pemerintah
Papua
Nugini
dan
bahkan
berpotensi
mendorong
jutaan
umat
Katolik
di
negara
tersebut
menuntut
reformasi
ekonomi.
Paus
menekankan
bahwa
meskipun “para
pakar
dari
luar
dan
perusahaan
internasional
raksasa
harus
terlibat
dalam
pemanfaatan
sumber
daya
ini,”
mereka
tidak
boleh
menjadi
satu-satunya
pihak
yang
meraih
manfaat.
“Sudah
sepantasnya
kebutuhan
masyarakat
setempat
dipertimbangkan
dengan
serius
saat
mendistribusikan
hasil
dan
mempekerjakan
pekerja,
untuk
meningkatkan
kondisi
hidup
mereka,”
katanya.
Pesan
Paus
itu
adalah
pesan
yang
pasti
akan
bergema
di
hati
umat
Katolik
di
seluruh
Afrika,
Amerika
Latin,
dan
seluruh
dunia.
Tetap
Miskin
Selama
beberapa
dekade,
tambang-tambang
besar
yang
dikelola
oleh
perusahaan
dari
Kanada,
Australia,
dan
China
memenuhi
Dataran
Tinggi
Papua
Nugini.
Perusahaan
Amerika
Serikat,
ExxonMobil,
sedang
menjalankan
proyek
gas
senilai
$19
miliar.
Sejak
dimulai
pada
2014,
proyek
tersebut
telah
menghasilkan
puluhan
juta
ton
gas
alam
cair.
Perusahaan
Prancis
TotalEnergies
sedang
mengembangkan
proyek
gas
bernilai
miliaran
dolar
lainnya.
Namun,
para
ekonom
melihat
sumber
daya
alam
tersebut
kurang
benar-benar
dirasakan
oleh
masyarakat
di
Papua
Nugini.
Sebuah
studi
terbaru
dari
Bank
Dunia
menunjukkan
bahwa
antara
2009
dan
2018,
produk
domestik
bruto
per
kapita
Papua
Nugini
tumbuh
lebih
dari
sepertiga
akibat
ledakan
sektor
sumber
daya
alam.
Namun,
selama
periode
yang
sama,
persentase
orang
yang
hidup
dengan
kurang
dari
$2
per
hari
hampir
tidak
berubah.
Siswa
Sekolah
Menengah
Teknik
Caritas
melambaikan
bendera
Vatikan
dan
Papua
Nugini
saat
Paus
Fransiskus
tiba
di
Port
Moresby,
Papua
Nugini,
7
September
2024.
(Foto:
REUTERS/Guglielmo
Mangiapane)
Lingkaran
Kekerasan
Paus
Fransiskus
juga
meminta
secara
tegas
kepada
para
pemimpin
Papua
Nugini
untuk
membantu “menghentikan
lingkaran”
kekerasan
suku
yang
telah
merenggut
banyak
nyawa
dan
membuat
puluhan
ribu
orang
mengungsi.
“Saya
sangat
berharap
kekerasan
suku
akan
berakhir,”
katanya.
“Kekerasan
ini
merenggut
banyak
korban,
mencegah
orang
hidup
dalam
damai,
dan
menghambat
pembangunan.”
Sulit
untuk
memperkirakan
jumlah
korban
tewas
selama
puluhan
tahun
kerusuhan
suku
antarklan.
Namun,
badan-badan
PBB
memperkirakan
bahwa
sekitar
100.000
orang
terpaksa
mengungsi
akibat
kekerasan
yang
meningkat
dalam
beberapa
tahun
terakhir.
Masuknya
tentara
bayaran
dan
senjata
otomatis
telah
membuat
bentrokan
semakin
mematikan.
Dulu,
busur,
tombak,
dan
pentungan
adalah
senjata
utama,
tetapi
kini
para
anggota
suku
menggunakan
senapan
SLR,
AK-47,
dan
M16.
Pembunuhan
sering
kali
sangat
kejam,
dengan
korban
dibacok
dengan
parang,
dibakar,
dimutilasi,
atau
disiksa.
Warga
sipil,
termasuk
wanita
hamil
dan
anak-anak,
sering
menjadi
sasaran.
Tentara
bayaran
berkeliaran
di
desa-desa,
menawarkan
bantuan
kepada
suku-suku
untuk
menyelesaikan
konflik
dengan
musuh
suku
mereka,
dengan
imbalan
uang
tunai.
Pemerintah
Papua
Nugini
yang
kewalahan
telah
menerapkan
berbagai
upaya,
termasuk
penindakan,
mediasi,
amnesti
senjata,
dan
strategi
lainnya,
untuk
mengendalikan
kekerasan.
Namun,
usaha-usaha
tersebut
belum
membuahkan
hasil
yang
signifikan.
[ah/ft]