“Saya
ingin
membahas
apa
yang
terjadi
selama
beberapa
jam
terakhir
di
Timur
Tengah.
Saya
ingin
menegaskan
bahwa
Israel
memiliki
hak
untuk
mempertahankan
diri,
dan
saya
dengan
tegas
mendukung
hak
Israel
untuk
tetap
aman
dan
mempertahankan
keamanan
Israel.
Apa
yang
kita
ketahui,
khususnya,
adalah
bahwa
Israel
memiliki
hak
untuk
mempertahankan
diri
dari
organisasi
teroris,
seperti
Hizbullah.
Meskipun
demikian
kita
tetap
akan
mengupayakan
solusi
diplomatik
untuk
mengakhiri
serangan-serangan
ini,
dan
kami
akan
terus
melakukan
upaya
tersebut.”
Inilah
petikan
pernyataan
Wakil
Presiden
AS
Kamala
Harris
sesaat
setelah
mendarat
di
Hartsfield
Jackson
International
Airport
di
Atlanta,
Georgia,
hari
Selasa
(30/7).
Pernyataan
tersebut
senada
dengan
yang
disampaikannya
saat
bertemu
dengan
Perdana
Menteri
Israel
Benjamin
Netanyahu
di
Washington
DC
pada
Kamis
(25/7)
lalu.
Tetapi
ketika
itu,
Kamala
juga
mengisyaratkan
perubahan
kebijakan
dalam
menyelesaikan
konflik
Israel-Palestina.
Hal
ini
tampak
ketika
ia
menyampaikan
keprihatinan
serius
dengan
terus
bertambahkan
korban
jiwa
di
Gaza,
dan
menyerukan
gencatan
senjata.
“Kita
tidak
bisa
berpaling
dari
tragedi
ini.
Kita
tidak
dapat
membiarkan
diri
kita
mati
rasa
terhadap
penderitaan
ini
dan
saya
tidak
akan
diam,”
tegasnya
ketika
itu.
Namun
pengamat
hubungan
internasional
di
Universitas
Diponegoro,
Mohamad
Rosyidin,
ragu
akan
perubahan
kebijakan
yang
diisyaratkan
Kamala.
Ia
menilai
pernyataan-pernyataan
Kamala
itu
hanya
untuk
meraih
suara
kalangan
pro-perdamaian
di
AS,
yang
menurutnya
akan
kalah
ketika
berhadapan
dengan
lobi
dari
kelompok
pro-Israel
yang
sangat
kuat.
“Di
dalam
Amerika
sendiri,
suara-suara
yang
mendukung
Palestina
dan
kemerdekaan
Palestina
lebih
didominasi
oleh
kalangan
muda.
Sementara
kalangan
tua
lebih
banyak
yang
mendukung
Israel.
Riset
di
Pew
Reserach
Center
menunjukkan
lebih
dari
separuh
warga
Amerika
itu
mendukung
Israel.
Sementara
yang
(mendukung)
Palestina
dan
menghendaki
perdamaian
di
Palestina
paling
30-an
persen,”
katanya
kepada
VOA.
Meski
demikian
Rosyidin
mengakui
Kamala
memiliki
perhatian
sangat
serius
pada
isu-isu
kemanusiaan
dan
kesetaraan
karena
dia
berasal
dari
kelompok
minoritas.
Hal
senada
disampaikan
pengamat
hubungan
internasional
dari
Badan
Riset
dan
Inovasi
Nasional
BRIN,
Nanto
Sriyanto,
yang
menilai
meskipun
kelompok
pemilih
Muslim,
Arab,
dan
solidaritas
pro-perdamaian
di
AS
makin
besar,
tetapi
belum
tentu
menjadi
suara
penentu
dalam
pilpres
November
mendatang.
Tetapi
ia
tetap
yakin
kelompok
tersebut
akan
dapat
mendesakkan
perubahan
kebijakan
dan
cara
pandang
dalam
isu
Israel-Palestina
seiring
semakin
berlarut-larutnya
perang
di
Gaza.
“Dalam
berbagai
ulasan,
apakah
ini
akan
menjadi
semacam
indikasi
penekanan
Amerika
agar
Israel
kemudian
juga
dituntut
standar
kepatutan
dalam
melaksanakan
operasi
(militer
di
Gaza),
dibanding
yang
selama
ini
seperti
diberikan
cek
kosong
untuk
melakukan
apapun
atas
nama
pembelaan
diri,”
ujarnya.
[fw/em]