washington
—
Amerika
Serikat
(AS)
dengan
tegas
menolak
klaim
Rusia
bahwa
mereka
tidak
melanggar
sanksi
internasional
yang
dikenakan
terhadap
Korea
Utara,
dan
menyerukan
Moskow
untuk
menghentikan
transfer
senjata
ilegal
dari
Pyongyang.
AS
dan
negara-negara
yang
berpikiran
sama
telah
berhasil
menyoroti
pelanggaran
Resolusi
Dewan
Keamanan
PBB
(Perserikatan
Bangsa-Bangsa)
yang
dilakukan
Rusia,”
kata
juru
bicara
Departemen
Luar
Negeri
AS
melalui
email
kepada
VOA
pada
Rabu
(3/7),
menanggapi
penyelidikan
yang
dilakukan
mengenai
penolakan
Rusia
atas
pelanggaran
sanksi
terhadap
Korea
Utara.
“Sayangnya,
kami
sekarang
memiliki
anggota
tetap
Dewan
Keamanan
PBB
yang
bersedia
secara
terbuka
mengabaikan
sanksi
untuk
mendukung
prioritas
rezim
Kim
[Jong
Un].”
Juru
bicara
tersebut
melanjutkan:
“Kami
menyerukan
kepada
DPRK
dan
Rusia
untuk
menghentikan
transfer
senjata
yang
melanggar
hukum
dan
mendesak
DPRK
untuk
mengambil
langkah
nyata
untuk
meninggalkan
semua
senjata
nuklir,
rudal
balistik,
dan
program
terkait.”
DPRK
adalah
singkatan
dari
Democratic
People’s
Republic
of
Korea
atau
Republik
Demokratik
Rakyat
Korea,
nama
resmi
Korea
Utara.
Dalam
konferensi
pers
pada
Senin
(1.7),
Duta
Besar
Rusia
untuk
PBB
Vassily
Nebenzia
menegaskan
bahwa
negaranya
telah
mematuhi
sanksi
internasional
terhadap
Korea
Utara..
“Kami
tidak
melanggar
rezim
sanksi
Korea
Utara
dan
semua
tuduhan
yang
muncul.
Tidak
dibuktikan
dengan
bukti
material,”
ujarnya.
Penolakan
Kremlin
untuk
memperbarui
mandat
tahunan
panel
ahli
menandai
perubahan
drastis
dari
dukungan
sebelumnya
terhadap
Resolusi
PBB
1718,
yang
memberlakukan
embargo
senjata
terhadap
Korea
Utara
dengan
melarang
semua
impor
dan
ekspor
sebagian
besar
senjata
dan
bahan
terkait.
Dewan
Keamanan
PBB
mengeluarkan
resolusi
tersebut
dengan
suara
bulat
pada
Oktober
2006,
hanya
beberapa
hari
setelah
uji
coba
nuklir
pertama
Korea
Utara.
Presiden
Rusia
Vladimir
Putin
dan
Pemimpin
Korea
Utara
Kim
Jong
Un
bertukar
dokumen
dalam
acara
penandatanganan
perjanjian
kemitraan
baru
antara
kedua
negara
di
Pyongyang,
Korea
Utara,
19
Juni
2024.
(Foto:
Kristina
Kormilitsyna,
Sputnik,
Kremlin
Pool
Photo
via
AP)
Perseteruan
pekan
ini
antara
Washington
dan
Moskow
terjadi
ketika
Rusia
memperdalam
hubungan
militer
dengan
Korea
Utara.
Presiden
Rusia
Vladmir
Putin
dan
pemimpin
Korea
Utara
Kim
Jong
Un
menandatangani
perjanjian
kemitraan
strategis
yang
komprehensif
selama
pertemuan
puncak
mereka
di
Pyongyang
bulan
lalu.
Dalam
beberapa
bulan
terakhir,
Pemerintah
AS
telah
menyemprit
Rusia
terkait
dugaan
pelanggaran
sanksi
internasional
yang
dilakukan
Rusia,
dan
menuduh
Moskow
memfasilitasi
upaya
Pyongyang
untuk
mengembangkan
senjata
pemusnah
massal
secara
finansial
dan
material.
Dalam
penjelasannya
pada
Mei,
juru
bicara
keamanan
nasional
Gedung
Putih
John
Kirby
merilis
angka
spesifik
dari
produk
bahan
bakar
minyak
yang
telah
dipasok
Rusia
kepada
Korea
Utara
sepanjang
tahun
ini.
Kirby
menekankan
bahwa
jumlah
tersebut
telah
melampaui
batas
yang
ditetapkan
oleh
Dewan
Keamanan
PBB.
Pada
Oktober
tahun
lalu,
Gedung
Putih
merilis
tiga
gambar
satelit
yang
menunjukkan
kontainer-kontainer
dipindahkan
dengan
kapal
dan
kereta
api.
Pemerintah
AS
menyatakan
bahwa
Korea
Utara
telah
memberi
Rusia
lebih
dari
1.000
kontainer
peralatan
militer
dan
amunisi.
[ft]
Jiha
Ham
berkontribusi
untuk
laporan
ini