Jakarta
(ANTARA)
–
Menteri
Luar
Negeri
RI
Retno
Marsudi
menegaskan
bahwa
ekonomi
inklusif,
yang
melibatkan
perempuan,
harus
menjadi
bagian
dalam
pembangunan
ekonomi
Afghanistan.
Pernyataan
itu
dia
sampaikan
dalam
sesi
pertama
bertajuk
Enabling
Private
Sector
dalam
Pertemuan
ke-3
Para
Utusan
Khusus
untuk
Afghanistan
atau
disebut
Doha
III
di
Qatar,
Senin.
“Masalah
perempuan
ini
selalu
saya
bawakan
dalam
tiap
isu
yang
kita
bahas.
Dalam
Sesi
I,
saya
juga
menyampaikan
bahwa
membangun
kembali
kepercayaan
menjadi
sangat
penting
sekali
dalam
sistem
perbankan,”
kata
Retno
dalam
transkrip
keterangan
pers
yang
disampaikan
Kemlu
RI,
Senin
malam.
Selain
pemberdayaan
perempuan,
dia
juga
menekankan
pentingnya
membangun
lingkungan
yang
mendukung
(enabling
environment)
bagi
tumbuhnya
sektor
swasta
(private
sector)
yang
inklusif.
Retno
memaparkan
beberapa
hal
yang
telah
dilakukan
Indonesia
dengan
Afghanistan,
misalnya
kerja
sama
dengan
Misi
Bantuan
PBB
di
Afghanistan
(UNAMA)
di
bidang
inklusi
keuangan
dengan
mengembangkan
model
bisnis
keuangan
mikro
syariah.
“Kemudian
kerja
sama
pengembangan
sharia
banking.
Komunikasi
saat
ini
terus
berjalan
dan
sebagai
catatan,
Bank
Dunia
dalam
presentasinya
secara
khusus
menyebut
Indonesia
sebagai
negara
yang
dapat
memberikan
kontribusi
dalam
hal
ini,”
tuturnya.
Retno
pun
menyampaikan
persiapan
Indonesia
untuk
menyambungkan
kontak
antara
para
wirausahawan
perempuan
Indonesia
dengan
Afghanistan.
“Hal
lain
yang
saya
sampaikan
dalam
Sesi
I
adalah
mengenai
pentingnya
awareness
mengenai
rezim
sanksi
secara
benar
untuk
menghindari
dampak
yang
tidak
perlu
bagi
ekonomi
Afghanistan,”
katanya.
Ia
kemudian
mengusulkan
pembentukan
kelompok
kerja
(working
group)
yang
khusus
membahas
kerja
sama
ekonomi
dengan
lebih
konkret
dan
melibatkan
para
pemangku
kepentingan
terkait
guna
memberikan
kontribusi
bagi
kerja
sama
ekonomi.
Lebih
lanjut,
dalam
Sesi
II
yang
membahas
soal
pemberantasan
narkotika,
Retno
mengatakan
bahwa
isu
narkoba
tidak
hanya
mengkhawatirkan
bagi
Afghanistan,
tetapi
juga
isu
yang
akan
memberikan
dampak
pada
kawasan
dan
dunia.
“Kita
perlu
mengapresiasi
kebijakan
poppy
ban.
Pertanyaannya
adalah
bentuk
dukungan
apa
yang
dapat
diberikan
oleh
masyarakat
internasional
sehingga
kebijakan
ini
dapat
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat
Afghanistan,”
kata
dia,
merujuk
pada
larangan
menanam
opium
di
Afghanistan,
yang
telah
menurunkan
95
persen
cultivation
of
opium
di
Afghanistan.
Dalam
konteks
ini,
Retno
mengatakan
perlunya
rehabilitasi
bagi
pengguna
obat-obatan
yang
jumlahnya
cukup
signifikan
dan
berasal
dari
generasi
muda
Afghanistan.
“Masa
depan
Afghanistan
akan
suram
jika
upaya
rehabilitasi
tidak
berhasil,”
ujar
dia,
menegaskan.
Dia
kemudian
menekankan
pentingnya
pendekatan
inklusif
dan
kebijakan
treatment
yang
setara,
di
mana
para
korban
perempuan
dapat
memperoleh
perlakuan
yang
setara.
Dalam
konteks
ini,
Indonesia
siap
membantu
upaya
rehabilitasi
dan
program
reintegrasi
ke
masyarakat.
Retno
kemudian
memaparkan
pentingnya
menyediakan
sumber
ekonomi
alternatif
bagi
kehidupan
masyarakat
Afghanistan,
dengan
memperkuat
kemampuan
ekonomi
komunitas.
Indonesia
telah
berkomitmen
untuk
menyiapkan
mata
pencaharian
alternatif
bagi
2.000
rumah
tangga
di
Distrik
Chaparhar
di
Provinsi
Nangarhar,
melalui
dukungan
untuk
praktik
agronomi
yang
berdampak
bagi
lebih
dari
14.000
rakyat
Afghanistan.
“Indonesia
juga
mendorong
negara-negara
yang
memiliki
kesamaan
karakter
tanah
dan
cuaca,
untuk
dapat
membantu
rakyat
Afghanistan
dalam
identifikasi
tanaman
yang
cocok
untuk
dikembangkan,”
kata
Retno.
Terakhir,
mengenai
penegakan
hukum,
Retno
mengatakan
bahwa
meskipun
poppy
ban
telah
dilakukan,
tetapi
masih
juga
ada
kegiatan
perdagangan
obat-obatan
terlarang
dengan
situasi
yang
cukup
mengkhawatirkan.
“Oleh
karena
itu,
kerja
sama
untuk
law
enforcement,
terutama
dengan
negara
tetangga,
menjadi
sangat
penting
artinya,”
katanya.
Pertemuan
Doha
III
dipimpin
oleh
Wakil
Sekretaris
Jenderal
PBB
untuk
Urusan
Politik
dan
Pembangunan
Perdamaian
Rosemary
DiCarlo
dan
dihadiri
oleh
Taliban
sebagai
otoritas
de
facto
di
Afghanistan.
Pertemuan
itu
juga
diikuti
oleh
perwakilan
dari
25
negara,
yaitu
Amerika
Serikat,
Indonesia,
Inggris,
Italia,
Jepang,
Korea
Selatan,
India,
China,
Jerman,
Tajikistan,
Uzbekistan,
Kanada,
Norwegia,
Rusia,
Turki,
Qatar,
Uni
Emirat
Arab,
Arab
Saudi,
serta
dihadiri
pula
oleh
sejumlah
organisasi
internasional,
antara
lain
PBB,
Uni
Eropa,
Organisasi
Kerja
Sama
Islam,
dan
Asian
Development
Bank.
Baca
juga:
Menlu
Retno
hadiri
pertemuan
Doha
III
bahas
ekonomi
Afghanistan
Baca
juga:
Wanita
pebisnis
Afghanistan
masuki
pasar
internasional
demi
berdikari
Baca
juga:
Media
Afghanistan
siarkan
diskusi
hak
wanita
di
tengah
batasan
Taliban
Pewarta:
Yashinta
Difa
Pramudyani
Editor:
Atman
Ahdiat
Copyright
©
ANTARA
2024