Puluhan negara memberlakukan pembatasan perjalanan internasional guna menangkal masuknya varian Omicron, sebagian besar ditujukan ke Afrika Selatan dan negara sekitarnya. Restriksi ini menuai tudingan diskriminasi, karena tak mencakup negara Eropa dan wilayah lain yang juga melaporkan kasus Omicron.
Jakarta (ANTARA) – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Didit Wijayanto Wijaya, seorang pengacara, sebagai tersangka terkait perkara dugaan pidana korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019.
Tersangka Didit, ditangkap di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (30/11), pukul 20.00 WIB. Kemudian dibawa ke Gedung Bundar JAM-Pidsus dilakukan pemeriksaan hingga Rabu dini hari.
Sekitar pukul 00.24 WIB, tersangka keluar dari Gedung Bundar JAM-Pidsus menggunakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda, langsung digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung guna penahanan selama 20 hari.
Tersangka selaku advokat/penasehat hukum yang bertindak atas nama pemberi kuasa tujuh orang saksi yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada 2 November 2021.
“Tersangka telah mempengaruhi dan mengajari tujuh orang saksi tersebut untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Perbuatan tersangka, kata Leonard, telah menyulitkan penanganan dan penyelesaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI yang masih ditangani oleh Tim Penyidik Satgassus P3TPK pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Baca juga: Kejagung: Tak mau memberikan keterangan ada konsekuensinya
Tersangka Didit bersama tujuh tersangka lainnya di-tersangka-kan dengan sangkaan setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sebagai saksi dalam perkara penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI.
Tim Penyidik telah menemukan cukup bukti adanya peran Didit sebagai kuasa hukum para saksi, yang dengan sengaja mempengaruhi dan mengajak para saksi tersebut untuk menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi;
Sebelum ditangkap dan dilakukan penahanan, tersangka Didit telah dipanggil secara patut sebagai saksi sebanyak dua kali yaitu tanggal 26 November 2021 namun tidak menghadiri panggilan.
Sehingga Tim Penyidik memanggil sekali lagi tanggal 30 November 2021 namun yang bersangkutan tidak juga hadir dengan alasan meminta pengunduran waktu pemeriksaan dan beralasan tidak dapat dituntut karena sedang menjalankan tugas sebagai advokat.
Selanjutnya Direktur Penyidikan mengeluarkan surat perintah untuk membawa saksi sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat Perintah Membawa Saksi Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:Print-01/F.2/Fd.2/11/2021 tanggal 30 November 2021.
“Tim Penyidik menemukan saksi di salah satu mall yang berada di Jakarta Selatan pada pukul 20.00 WIB yang telah dipantau sejak siang hari,” kata Leonard.
Tersangka Didit dijerat dengan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Didit bersama tujuh tersangka lainnya bukanlah tersangka dalam perkara pokok dugaan korupsi LPEI. Ketujuh tersangka termasuk Didit, jadi tersangka karena tidak kooperatif dan menghalang-halangi jalannya proses penyidikan, karena tidak mau memberikan keterangan
Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengatakan pihaknya memburu aktor intelektual yang mempengaruhi para saksi tidak mau memberikan keterangan.
Keterangan para saksi dibutuhkan untuk membuat terang tindak pidana dugaan korupsi untuk menentukan para tersangka LPEI.
Supardi menyebutkan, korupsi di lembaga yang kini bernama Indonesia Eximbank ini terbagi menjadi beberapa klaster. Di awal penyidikan, setidaknya ada sembilan debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI.
Mereka adalah Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Uam, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera, PT Kemilau Harapan Prima, dan PT Kemilau Kemas Timur.
Penyelenggaraan pembiayaan ekspor ke sembilan debitur diduga dilakukan LPEI tanpa melalui tata kelola yang baik. Ini berdampak pada meningkatnya kredit macet atau “non performing loan” (NPL) sebesar 23,39 persen. Padahal berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, LEPI mengalami kerugian sebesar Rp4,7 triliun.
Adapun tujuh tersangka sebelumnya, adalah IS selaku mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI Tahun 2016-2018.
Tersangka kedua, NH selaku mantan Kepala Departemen Analisa Risiko Bisnis (ARD) II LPEI Tahun 2017-2018, EM selaku mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makassar (LPEI) Tahun 2019-2020, CRGS selaku mantan Relationship Manager Divisi Unit Bisnis Tahun 2015-2020.
Kemudian, AA selaku Deputi Bisnis pada LPEI Kanwil Surakarta tahun 2016-2018, ML selaku Mantan Kepala Departemen Bisnis UKMK LPEI dan RAR selaku Pegawai Manajer Resiko PT. BUS Indonesia.
Baca juga: Kejagung periksa tujuh tersangka LPEI
Baca juga: Kejagung tetapkan 7 tersangka halangi kasus korupsi LPEI
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Tomohon (ANTARA) – Pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen meningkatkan pendidikan anak usia dini (PAUD) di daerah berpenduduk lebih 100 ribu jiwa tersebut.
“Pemerintah daerah akan senantiasa memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan PAUD melalui pemberian insentif kepada pendidik, pemberian bantuan operasional serta pembangunan dan perbaikan gedung,” ujar Wali Kota, Caroll JA Senduk di Tomohon, Selasa.
Karena itu dia berharap bunda PAUD senantiasa bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsi dan perannya.
Fungsi dan peran itu terkait dengan menuntun, mengarahkan dan menggerakkan peran penting orang tua, guru dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan anak-anak di dalam keluarga.
Wali Kota mengatakan, terbentuknya pokja bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan, nantinya akan mampu mendorong peran dan partisipasi masyarakat secara luas.
Selain itu, ikut mendorong pelaksanaan program wajib PAUD pra sekolah dasar bagi semua anak, sekaligus ikut memperluas akses layanan di setiap kecamatan dan kelurahan.
Pandemi COVID-19 saat ini, lanjut dia, tidak menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran.
Alasannya menurut Wali Kota, sebagian besar tenaga pendidik dan masyarakat telah divaksin lengkap sehingga metode pembiasaan akan berjalan dengan baik ketika menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Semua bunda PAUD bersama seluruh komponen masyarakat diajak saling bergandengan tangan dalam menyiapkan generasi hebat Kota Tomohon menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera,” sebutnya.
Tomohon (ANTARA) – Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Caroll JA Senduk mengajak masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan meski penularan COVID-19 menurun.
“Kondisi saat ini secara nasional mengalami penurunan angka penularan COVID-19, namun demikian baik pemerintah, TNI, Polri maupun masyarakat harus tetap waspada,” ajak Wali Kota Caroll di Tomohon, Selasa.
Penerapan prokes ketat di antaranya dengan melakukan deteksi perjalanan luar daerah, pemantauan khusus selain di lokasi tujuan wisata, serta perayaan acara-acara besar keagamaan berkaitan dengan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang mengundang banyak orang.
“Ini akan menjadi perhatian bersama, sehingga mengharapkan dukungan penuh masyarakat menerapkan prokes,” ujarnya.
Selain penerapan prokes, pelaksanaan vaksinasi untuk lansia dan anak-anak juga tetap difokuskan serta diperkuat dengan langkah 3T yaitu tracing, tracking, treatment.
“Momentum libur hari raya kerap dimanfaatkan masyarakat dengan bepergian keluar rumah dan mengunjungi sanak saudara dan kerabat, kegiatan tersebut seringkali mengurangi kedisplinan menerapkan protokol kesehatan,” sebutnya.
Wali Kota menambahkan, momentum perayaan natal dan tahun baru Pemerintah Kota Tomohon mempersiapkan kebijakan-kebijakan dan imbauan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus COVID-19.
Selain mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19, pemerintah juga mengambil langkah-langkah dalam penanganan ketersediaan dan harga bahan pokok sembako menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Harus ada kebijakan untuk mencegah melonjaknya komoditas bahan pokok utama di pasaran,” ujarnya.
Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia (Update per 30 November 2021)
Detail:
Dublin (ANTARA) – Otoritas Irlandia akan mewajibkan seluruh pendatang menunjukkan bukti tes negatif COVID-19 – terlepas dari status vaksinasi mereka – untuk mencegah potensi penyebaran COVID-19 varian Omicron, demikian menurut sumber pemerintah pada Selasa.
Irlandia sedang menganalisis 11 dugaan kasus Omicron setelah tes awal memperlihatkan bahwa kasus-kasus itu memiliki karateristik yang berbeda dari varian dominan Delta.
Menteri Kesehatan Stephen Donnelly mengatakan bahwa kemungkinan varian baru Omicron sudah tiba di negara tersebut.
Penumpang penerima vaksin lengkap akan diminta melakukan tes antigen dalam 48 jam sebelum bepergian atau tes PCR dalam waktu 72 jam usai kedatangan, kata sumber itu, setelah para menteri menyetujui langkah tersebut.
Opsi tes antigen tidak akan tersedia bagi pendatang yang tidak disuntik vaksin atau orang-orang yang pernah terinfeksi.
Sejumlah aturan baru itu akan berlaku untuk kedatangan asal Inggris, tetapi tidak melintasi perbatasan terbuka dengan Irlandia Utara.
Irlandia dan Inggris berbagi area perjalanan dan aturan serupa yang diluncurkan oleh London pekan lalu, tidak berlaku bagi penumpang asal Irlandia.
Sumber: Reuters
Baca juga: Belfast Trust minta bantuan perawat saat kasus COVID meningkat
Baca juga: Irlandia: Varian COVID Delta sumbang hingga 20 persen kasus mingguan
Baca juga: Irlandia tambahkan 26 negara ke daftar karantina wajib, hapus satu
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dapat dimanfaatkan sebagai pengendali banjir.
Menteri Basuki mengatakan bahwa saat ini Kementerian PUPR memiliki 241 bendungan untuk dikosongkan sebagian tampungannya sebagai antisipasi badai La Nina.
“Misal di Bendungan Tugu, tiga hari yang lalu di sini terjadi hujan besar dan sebagian desa-desa yang ada di hilir Bendungan Tugu sudah tidak banjir lagi. Dengan demikian bendungan ini selain dimanfaatkan sebagai irigasi, bisa juga bermanfaat sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir,” ujar Menteri PUPR dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menteri Basuki juga menambahkan bahwa di Kabupaten Trenggalek terdapat dua bendungan yaitu Tugu yang hari ini diresmikan dan Bagong yang baru dimulai pembebasan tanahnya.
Bendungan Tugu yang berada di bawah tanggungjawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), memiliki kapasitas tampung sekitar 12,1 juta meter kubik antara lain untuk memenuhi kebutuhan daerah irigasi seluas 1.250 hektare (ha), penyediaan air baku sebesar 12 liter per detik, serta reduksi banjir sebesar 42,47 meter kubik per detik, dan memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro sebesar 0,4 megawatt.
Bendungan Tugu dibangun sejak tahun 2014 hingga 2021 dengan anggaran senilai Rp1,69 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya dan PT. APTA (KSO) dan PT. Nindya Karya dan PT. Minarta.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dua bendungan multifungsi di Jawa Timur, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro Selasa (30/11).
Kedua bendungan tersebut menurut Presiden Jokowi, telah siap untuk dimanfaatkan demi meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.
Presiden berharap dengan tambahan dua bendungan ini aktivitas pertanian masyarakat akan semakin meningkat, petani semakin produktif, lebih sering menanam dan panen sehingga kita harapkan pendapatannya meningkat.
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan dua bendungan di Jawa Timur
Baca juga: Menteri PUPR minta 241 bendungan dikosongkan antisipasi La Nina,
Baca juga: Menteri PUPR paparkan upaya pengendalian banjir di Sintang
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Users Today : 36
Users Yesterday : 66
This Month : 1129
This Year : 7959
Total Users : 63394
Views Today : 292
Total views : 715286
Who's Online : 2